Thursday , 29 June 2017
Home » Breaking News » Anies – Sandi Siapkan Solusi Masalah Hunian Di DKI

Anies – Sandi Siapkan Solusi Masalah Hunian Di DKI

Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

BERITA PROPERTI- Sektor perumahan atau papan, juga menjadi perhatian utama bagi calon gubernur DKI Jakarta yang akan berkompetisi pada Februari 2017 mendatang. Pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno misalnya, berkomitmen akan memberikan perhatian terhadap penyediaan perumahan bagi warga DKI Jakarta.

Berdasarkan data yang dihimpun tim Anies-Sandi, saat ini di Jakarta ada sekitar 1,3 juta rumah tangga yang belum memiliki rumah. DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi kedua dengan backlog perumahan terbesar di Indonesia, merujuk riset Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014.

Kondisi itu dipicu oleh kenaikan harga lahan di Ibukota yang sangat tinggi mencapai 16 persen per tahun, sementara upah riil pekerja tumbuh di bawah 10 persen. Akibatnya harga rumah di Jakarta tidak lagi terjangkau, sehingga kelas menengah bawah harus pasrah tinggal di pinggiran Jakarta.

Dalam diskusi bersama media dengan topik Mengatasi Besarnya Kekurangan Hunian di Jakarta, Kamis (5/1/2017) kemarin, Anies mengatakan, komponen esensial untuk bisa mewujudkan kebahagiaan warga salah satunya adalah soal ketersediaan rumah yang layak huni. Rumah menjadi tempat awal pembentukan keluarga yang sehat, sejahtera dan berkarakter.

“Ketika kita mengatakan maju kotanya dan bahagia warganya, maka sebenarnya secara eksplisit bukan hanya benda mati yang dipikirkan, tetapi juga manusianya. Karena perumahan ini adalah salah satu komponen esensial agar warga bahagia,” kata Anies Baswedan.

Pada kesempatan itu, Anies menceritakan saat melintas di kawasan Cakung melihat banyak warga korban penggusuran yang tinggal di bawah kolong jalan tol. Warga digusur tanpa ada surat perintah, tanpa pemberitahuan dan semua prosedur dilanggar. Menurut Anies, warga-warga itu memang bisa tetap bertahan hidup, namun komponen kebahagiaanya mengalami penurunan yang luarbiasa. Oleh karena itu, dia melihat persoalan hunian ini cukup penting.

“Kita menyaksikan disini ada persoalan supply and demand yang harus diselesaikan secara struktural.  Efeknya mobilitas warga yang bekerja di Jakarta namun tinggal di sub-urban tanpa ada solusi transportasi jelas menjadi masalah senditri. Mereka banyak menghabiskan waktu di jalanan,”ungkap Anies.

Anies ingin biaya transportasi warga yang sekarang mencapai 30 persen dari pendapatan keluarga menengah bawah, harus bisa ditekan menjadi maksimum 15 persen. Caranya dengan melakukan re-routing angkutan umum supaya melayani permukiman seluruh warga, atau ditambah dengan rute-rute baru.

Pihaknya, ujar Anies, melihat isu besar permukiman di Jakarta ada pada dua hal yakni penataan dan penyediaan. Nah, untuk penataan pasangan Anies-Sandi akan mengedepankan pola peremajaan kota (urban renewal) yang disesuaikan dengan karakter permukiman di Jakarta baik yang modern maupun kampung.

Salah satunya dengan mengekplorasi dan melanjutkan kembali program MH Thamrin Plus yang mengintegrasikan perbaikan infrastruktur dasar, serta merealisasikan kampong deret dengan aktif melibatkan warga mulai dari perencanaan hingga pengelolaan.

Dirinya, lanjut Anies, mengingingkan penataan itu dikerjakan secara kolosal, bukan semata-mata oleh aparat pemprov dan kontraktor pemenang tender, namun juga masyarakat ikut terlibat bekerja secara gotong rotong. Misalnya beberapa RW yang wilayahnya akan ditata ulang bermusyawarah melibatkan ikatan profesi baik IAI maupun IAP untuk mencari pola penataan yang spesifik ditempat itu.

“Jadi setiap wilayah penataan akan berbeda-beda, disesuaikan kebutuhan warga setempat. Intinya keterlibatan banyak pihak,” ungkap dia.

Diskusi yang dilakukan dihadapan awak media ini dihadiri pembicara lainnya yakni Jehansyah Siregar (Pengamat dari ITB), Koesnindar selaku pencetus MHT Plus dan Kampung Deret, dan Adhamaski Pangeran (Wakil Ketua IAP DKI Jakarta).

Pembiayaan Untuk Rumah

Selain penataan kampung-kampung, program lain yang akan dilakukan pasangan Anies-Sandi nantinya adalah dengan menghapus uang muka (down payment/DP) kredit pemilikan rumah melalui kredit rumah berbasis tabungan. Bank DKI akan diminta mengganti syarat pembayaran DP yang saat ini sebesar 30 persen dari harga rumah, dengan jumlah sebesar di tabungan calon konsumen.

Skema lain adalah sewa jangka panjang. Intinya harus ada jaminan orang tinggal di suatu tempat dalam waktu yang cukup panjang (satu generasi, 25 tahun).

Anies juga berencana merevisi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 1 tahun 2014 yang terkait investasi rumah susun. Dia menilai perlu ada deregulasi dalam investasi rumah susun serta peran aktif pemerintah untuk membangun rumah susun, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sedangkan untuk mengendalikan harga tanah di Jakarta yang melambung tinggi, Anies menuturkan nantinya pemerintah melalui BUMD akan mendata secara administratif kegiatan jual beli tanah yang akuntabel dalam bentuk bank tanah yang dimanfaatkan untuk pembangunan hunian masyarakat berpenghasilan rendah.

Pengamat perumahan dan permukiman dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Jehansyah Siregar mengatakan, dibutuhkan peran serta berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan hunian di kota besar seperti Jakarta.

“Salah satu solusinya adalah bank tanah. Spekulasi tanah harus dikendalikan, dan dibentuk lembaga perumahan untuk menjamin ketersediaan lahan dan menjadi pengendali harga,” kata dia.

Namun diakui butuh peran signifikan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang memiliki Badan Perencana Infrastruktur Wilayah (BPIW) untuk merealisasikan lembaga Bank Tanah tersebut.

Share artikel ini dengan teman

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*