Tuesday , 11 December 2018
Breaking News
Home / Breaking News / APERSI : Mari Serius Wujudkan Sejuta Rumah, Bukan Hanya Slogan

APERSI : Mari Serius Wujudkan Sejuta Rumah, Bukan Hanya Slogan

Ketua Umum DPP APERSI Junaidi Abdillah (tengah) didamping Sekjen DPP APERSI Daniel Djumali (kanan)

BERITA PROPERTI – Belum sinkronnya kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh para pengembang dalam membangun rumah saat ini. Bahkan pengembang-pengembang yang tergabung di Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) menduga sebagian pihak tidak serius menjalankan program sejuta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo beberapa tahun lalu.

“Kita mencoba menyatukan langkah seluruh anggora APERSI dan mitra kerja, untuk lebih serius mewujudkan sejuta rumah. Jadi jangan hanya slogan tapi tidak ada komitmen dari masing-masing pihak untuk mendukung program sejuta rumah,” ujar Ketua Umum DPP APERSI Junaidi Abdillah disela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APERSI tahun 2018, di Jakarta, Kamis (15/11).

Junaidi mengatakan, pengembang yang tergabung di APERSI merupakan pengembang yang memang fokus membangun rumah sederhana murah, baik subsidi maupun non subsidi. Namun, ia mengakui masih terganjal oleh permasalahan yang dari dulu hingga saat ini belum terselesaikan. Yang utama adalah kebijakan pemerintah daerah, permasalahan bidang pertanahan dan pembiayaan.

BACA JUGA :   Sasar Konsumen, BTN Buka KCP Green Pramuka

“Padahal kita sudah punya aturan resmi yakni PP 64 tahun 2016 yang sudah menjadi aturan dari pusat. Namun pada kenyataannya aturan tersebut masih belum jalan di daerah-daerah. Dari laporan anggota kami, hampir 70% daerah di Indonesia belum menjalankan aturan yang nota bene berasal dari pemerintah pusat itu,” tegas Junaidi.

Di bidang pertanahan, sambung Junaidi, kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga menjadi hambatan yang sangat mengganjal, khususnya bagi pengembang di APERSI. Herannya, kata dia, kalau pengurusan dilakukan sendiri, prosesnya sangat lama. Sebaliknya, jika lewat orang dalam maka prosesnya sangat cepat. Budaya ini, menurutnya masih banyak di pemerintah daerah.

“Begitu juga di sisi pembiayaan. Banyak perbankan yang hanya untuk pencitraan untuk ikut dalam pembiayaan program sejuta rumah. Padahal realisasinya sangat jauh bahkan cenderung tidak jalan. Hanya bank-bank tertentu saja. Bahkan bank pemerintah sekalipun yang seharusnya mendukung penuh, malah jalan ditempat,” jelas Junaidi tanpa menyebutkan nama bank tersebut.

BACA JUGA :   Paramount Luncurkan Big ‘Custom Homes’ Menteng Village

Oleh karena itu, sambungnya, momentum ini harus dijadikan evaluasi bagi semua pihak dalam menjalankan program sejuta rumah. Meskipun begitu, ia mengatakan bahwa hingga saat ini APERSI sudah membangun 92 ribu unit hingga akhir Oktober 2018. “Sampai akhir tahun, kami optimis bisa memenuhi target 130 ribu unit rumah untuk tahun ini,” kata Junaidi.

Senada dengan Junaidi, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid mengatakan, kendala-kendala yang menjadi penghambat program sejuta rumah adalah landbank, regulasi dan pembiayaan. Oleh karena itu, kata dia, pemerintah pusat akan terus berupaya mencari solusi mengatasi permasalahan tersebut.

“Saya ditunjuk menjadi Ketua tim pendampingan kepada pemerintah daerah terkait perizinan perumahan yang sering dikeluhkan oleh pengembang. Hal ini dalam rangka mempercepat program sejuta rumah yang sudah menjadi program nasional. Kami telah menerima masukan dari pihak pengembang mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, kami akan langsung melakukan pendampingan bagi pemda yang belum menjalankan PP 64 tersebut,” tegas Khalawi usai meresmikan pelaksanaan Rakernas APERSI yang dihadiri oleh 25 DPD dari seluruh Indonesia itu.

Share artikel ini dengan teman

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*