Friday , 20 September 2019
Home / Breaking News / Apresiasi Harga Rumah Subsidi Naik, Pengembang : Kuotanya Malah Habis

Apresiasi Harga Rumah Subsidi Naik, Pengembang : Kuotanya Malah Habis

Rumah sederhana

RUMAH RAKYAT – Rumah sudah menjadi kebutuhan pokok setiap orang. Tapi bagaimana dengan masyarakat yang memiliki penghasilan rendah dan ingin memiliki sebuah rumah? Untuk itu, pemerintah membuat program rumah subsidi, yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah agar mereka bisa memiliki hunian dengan cara mencicil dengan berbiaya rendah.

Terkait dengan hal tersebut, beberapa waktu lalu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono telah menandatangani Keputusan Menteri PUPR Nomor 535/KPTS/M/2019 mengenai Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak yang Diperoleh Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi.

BACA JUGA :   Rusun Mangkubumen Di Surakarta Diresmikan, MBR Punya Alternatif Hunian

Dalam keputusan Menteri PUPR yang ditandatangani pada 18 Juni 2019 ada empat butir keputusan. Pertama, menetapkan batasan harga jual rumah sejahtera tapak paling tinggi (maksimal) yang diperoleh melalui kredit atau pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi tahun 2019 dan 2020 yang dikelompokkan berdasarkan wilayah.

Menteri PUPR akhirnya menaikkan harga rumah subsidi tahun 2019 dan 2020. Batasan harga yang ditetapkan untuk harga rumah subsidi ini naik antara Rp7 juta hingga Rp11,5 juta per unit atau berkisar 3%-11%. Patokan harga yang tertera tersebut tergantung dengan wilayahnya masing-masing.

Kedua, rumah sejahtera tapak sebagaimana dimaksud dalam Diktum (keputusan) pertama merupakan rumah umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2). Peraturan menteri Keuangan Nomor 81/PMK.010/2019 mengenai Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan lainnya, yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai.

BACA JUGA :   Raih Trophy Di PIA 2019, Asmat Amin : Kami Semangat Bangun Hunian Terjangkau 

Ketiga, batasan harga jual rumah sejahtera tapak yang diperoleh dari kredit/pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum pertama dinyatakan tetap berlaku untuk tahun-tahun selanjutnya sepanjang tidak terdapat perubahan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Keempat, berlakunya Kepmen PUPR No 535/KPTS/M/2019, Kepmen PUPR yang sebelumnya atau Kepmen PUPR No 1126/KPTS/M/2018 tentang Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kenaikan ini merupakan penyesuaian yang dilakukan pemerintah atas naiknya harga tanah dan bahan bangunan. Pemerintah berharap pengusaha properti, khususnya developer kelas menengah kebawah lebih semangat membangun proyek rumah murah setelah ada kenaikan harga rumah subsidi ini.

BACA JUGA :   PP Properti Penuhi Kebutuhan Rusun Murah

Sekretaris Jenderal Real Estate Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengapresiasi kebijakan ini. Ia mengaku jika kenaikan harga rumah subsidi ini tak mempengaruhi permintaan. “Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebetulnya masih membutuhkan Perumahan subsidi,” tukas Totok, sapaannya.

Totok berharap pemerintah memberi keringanan mengenai syarat penerima manfaat rumah bersubsidi lewat fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Kini, masyarakat yang bisa mengakses FLPP adalah masyarakat dengan batas maksimal penghasilan Rp 4 juta per bulan.

“Kami sedang mengusulkan agar masyarakat dengan penghasilan maksimal Rp7 juta sampai Rp8 juta itu bisa menjadi penerima manfaat rumah subsidi (melalui FLPP),” bilang Sarjana Farmasi dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya yang lahir di Surabaya pada 7 September 1964.

BACA JUGA :   Diamondland Gandeng PT. Primus Pratama Kelola Cordex Dave Hotel

Bagi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pengembang Indonesia (PI), H Barkah Hidayat, meyakini jatah subsidi sulit dijangkau. Hal ini dipastikan usai ia berkomunkasi dengan para stakeholder & shareholder properti di Indonesia.

“Saya sudah komunikasikan dengan Kementerian PUPR, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), serta Pimpinan Perbankan, jika FLPP di Bank BTN kuotanya habis. Meski menjalani skim subsidi selisih bunga (SSB), kuotanya pun juga menipis. Sebab, skim ini bagi Developer dan konsumen sama sistemnya,” jelas Barkah.

Ia menilai justru ada perbedaan sikap di internal Perbankan serta Pemerintah. “Di Bank BNI ternyata masih tersedia sisa kuota FLPP, termasuk Bank Artha Graha dan BRI Syariah. Pengalihan sisa kouta yang belum dijalankan Bank penyelenggara KPR, diberikan ke Bank yang kekurangan kouta. Prosesnya masih diolah di kementerian,” bilangnya.

BACA JUGA :   Hingga 30 September, Pendapatan Intiland Rp1,7 T

Terkait penetapan harga baru, akan tergantung dengan Bank pelaksana penyelenggara KPR, meski bagi yang sudah dalam proses, biasanya diberlakukan harga baru. “Para pimpinan Perbankan sudah meminta bantuan Pengembang Indonesia, untuk mendorong Pemerintah segera menambahkan kuota FLPP,” sebut pria kelahiran Jakarta, 20 Juli 1962.

Hal senada turut diamini lewat Waketum DPP PI Sulsel, HM Rais, mengaku meski banyak dan stok rumah terus dibangun, namun kuota KPR subsidinya malah terbatas, bahkan luasan rumah subsidi, hingga pencairan akad KPR, terbilang lambat

“Kendala saat ini kuota KPR FLPP habis nyaris disemua bank Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) dengan pemerintah, khususnya BTN dan BNI. Banyak rumah sudah jadi, ada konsumennya, namun belum bisa melakukan akad KPR lantaran kuotanya habis,” lewat pesan singkatnya.

BACA JUGA :   Di FIABCI Global Summit, Maryono Bilang BTN Dukung Penuh PSR

Ketua Umum Himpunan Pengembang Perumahan dan Permukiman Rakyat (Himperra) Endang Kawidjaja menyatakan keluarnya PMK No. 81 terlambat, ditambah dengan anggaran rumah subsidi yang sudah mau habis.

“Jika terbit lebih awal, pengembang mungkin bisa melakukan stok lebih banyak unit untuk ketahanan. Ini sudah terlambat jadi pas keluar harusnya pengembang jadi kenceng produksi, ini menjadi terhambat, dibayangi oleh minimnya anggaran,” katanya saat dihubungi.

Keterlambatan itu dinilai bahaya oleh Endang, mengingat pemerintah memiliki target tinggi untuk Program Sejuta Rumah tahun ini, sedangkan anggaran untuk rumah subsidi turun. Endang memaparkan, tahun ini anggaran untuk subsidi bantuan uang muka (SBUM) hanya 237.000 unit, jumlah itu berpotensi kurang dari yang dibutuhkan.

Adapun, anggaran subsidi selisih bunga kredit perumahan (SSB) turun jauh lebih parah dari 237.000 tahun lalu, menjadi hanya 100.000 dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi hanya 68.000.

BACA JUGA :   Atasi Backlog, Asmat Amin : Pemerintah Harus Bangun 3 juta Unit Pertahun

Hal senada diungkap Ketua Umum Apersi (Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia), Junaidi Abdillah. Ia menyebut subsidi di daerah justru menipis, dan andaipun ada kuotanya, harga baru sulit terealisir.

“Sayang program pemerintah ini dalam pelaksaannya di level bawah terkadang pelaksanaannya menghambat pembangunan rumah subsidi,” jelasnya. Walau ada skim lain seperti program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), ia melihat konsep ini belum tepat dengan semangat untuk memudahkan MBR memiliki rumah.

Dengan memakai tabungan, setelah 6 bulan masyarakat baru bisa melakukan pembelian atau mendapatkan pembiayaan rumah subsidi. “Waktunya dipersingkat, 3 bulan. Karena untuk menunggu 6 bulan itu cukup lama dan mereka MBR itu akan tergerus lagi biaya hidupnya untuk nabung dan juga mengontrak rumah,” harap Junaidi.  (Artha Tidar)

Check Also

ModernCikande

Versi PropertyGuru, MCIE Jadi Kawasan Industri Terbaik Tahun 2019

KAWASAN INDUSTRI – PT Modernland Realty Tbk., terus memperkuat lini bisnisnya dengan memperkuat kinerjanya di …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Telah Terbit Edisi Terbaru

Majalah Property&Bank
Edisi. 163

Pesan Sekarang!
close-link