Monday , 19 November 2018
Breaking News
Home / Indeks Berita / Banggar DPR RI Bahas PMN Untuk Tapera

Banggar DPR RI Bahas PMN Untuk Tapera

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Lana Winayanti

PEMBIAYAAN – Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) bersama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Anggaran DPR RI (Banggar) menggelar rapat pembahasan tentang Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan dalam RUU APBN TA 2018 di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin (25/9).

Salah satu point yang dibahas dalam rapat bersama Banggar DPR RI tersebut yaitu tentang Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). “Pembiayaan investasi dan penjaminan pada RAPBN 2018 salah satunya PMN untuk Tapera senilai 2,5 Triliun rupiah sebagai modal awal pembentukan BP Tapera,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Suahasil dalam keterangan resmi.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, Lana Winayanti yang hadir dalam rapat tersebut menjelaskan, Tapera dijalankan berdasarkan prinsip gotong royong dan sesuai dengan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat No.4 Tahun 2016, “Yang dimaksud peserta Tapera adalah WNI dan WNA pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia paling singkat enam bulan yang telah membayar simpanan,” ujar Lana.

Namun, untuk Warga Negera Asing (WNA), tambah Lana Winayanti, dibedakan dengan WNI untuk pemanfataan dana Tapera. Berdasarkan pasal 24 UU Tapera No.4 Tahun 2016 disebutkan bahwa pemanfataan dana Tapera untuk pembiayaan perumahan bagi WNA dikecualikan. Namun, WNA dapat mengambil dana yang telah disimpan di Tapera beserta hasil pemupukannya apabila keluar dari kepesertaan Tapera.

Pada kesempatan tersebut, salah satu anggota Banggar DPR RI bertanya tentang peran SMF dalam mendukung pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata menjelaskan, PT. SMF mendukung pembiayaan perumahan melalui pemberian pinjaman kepada perbankan dan melakukan sekuritisasi kredit KPR yang hasilnya akan kembali ke Bank yang melakukan sekuritisasi tersebut.

“Kami juga sedang mengkaji pembiayaan perumahan untuk mendukung Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan lewat peran SMF, karena kami sudah melihat kemampuan SMF dalam menyediakan dana jangka panjang. Sehingga dengan adanya perumusan skema baru dapat menyediakan KPR untuk MBR yang pada akhirnya dapat membantu pencapaian target BLU-PPDPP,” tegas Isa Rachmatarwata.

Share artikel ini dengan teman

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*