Selasa, 07 Februari 2012 - 14:44:28 WIB

 Pemerintah melalui Kemenpera menghentikan penyaluran KPR FLPP sejak tanggal 6 Januari 2012. Keputusan yang mendadak ini tentu saja membuat pelaku industri properti kalang kabut, khususnya pengembang rumah sederhana.

Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) yang mayoritas anggotanya merupakan pengembang rumah sederhana dan sangat bergantung pada Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), sangat terpukul dengan kebijakan ini.

Dihentikannya kucuran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), membuat ribuan permohonan kredit gagal melakukan akad kredit. Bahkan yang keluar SP 3 nya pun terpaksa dibatalkan akad kredit akibat penghentian tersebut.

Ketua umum DPP Apersi Eddy Ganefo menjelaskan, dengan tertundanya pelaksanaan KPR FLPP, banyak konsumen dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menyangsikan apakah subsidi perumahan melalui skema FLPP, masih ada ditahun 2012. Keraguan ini membuat mereka terpaksa mengundurkan diri untuk membeli rumah melalui fasilitas KPR FLPP.

Ia mengkuatirkan, jika penghentian KPR FLPP berlangsung lama, akan mengganggu realisasi pembangunan perumahan pada tahun 2012. “Kalau ditambah dengan permohonan kredit yang akan melakukan akad dalam waktu dekat dan target sebesar 8.000 hingga 11.000 unit perbulan, maka tak kurang dari 30.000 unit rumah murah akan terbengkalai,” katanya.

Oleh karena itu, Eddy berharap, jika pemerintah melalui Menpera ada keberpihakan terhadap rakyat kecil, seharusnya mengambil langkah dengan menetapkan kebijakan transisi agar tidak menimbulkan korban yang lebih besar terutama terhadap program merumahkan rakyat kecil. Disamping itu, bank pelaksana juga segera mengajukan PKO yang baru ke Menpera.

”Atau dengan kebijakan lain, yang penting pelaksanaan akad KPR FLPP tetap dapat berjalan. Jika hal ini berlarut-larut kami kuatir keadaan ini akan memperburuk citra pemerintah dalam pelaksanaan program merumahkan rakyat kecil, karena nampaknya pemerintah tidak serius dalam menyediakan perumahan bagi MBR,” ujar Eddy.

Tertundanya kucuran FLPP terhadap pembangunan rumah murah, akan berakibat timbulnya chaos antara konsumen properti dan pengembang. Tidak hanya itu, masalah yang selanjutnya akan timbul adalah antara pengembang dengan perbankan soal pembayaran kembali kredit konstruksi yang bunganya terus berjalan.

Senada dengan Eddy Ganefo, Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Setyo Maharso juga menyayangkan keputusan dihentikannya untuk sementara penyaluran KPR FLPP. Hal ini, jelasnya akan mengganggu pengembang karena banyak realisasi akad kredit kepemilikan rumah yang tertunda.

“Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, penghentian program FLPP akan menghalangi akses mereka untuk memiliki rumah. Namun begitu, para pengembang bisa memahami kebijakan Kemenpera untuk menurunkan bunga kredit perumahan karena turunnya BI Rate,” tutur Setyo.

Dikatakannya, FLPP sangat cocok diterapkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah sampai  Rp 2,5 juta per bulan. Oleh karena itu, bagi pengembang program FLPP sangat mendukung operasionalnya dan berharap program ini kembali berjalan karena menyangkut pengembalian kredit pengembang.

Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz beberapa waktu lalu menjelaskan, pihaknya berharap suku bunga KPR FLPP nanti bisa di level 5 sampai 6 persen. Penghentian KPR FLPP untuk sementara, dilakukan karena kontrak kerjasama FLPP sedang dalam tahap perpanjangan dan pembahasan dengan bank pelaksana. Menpera berdalih, FLPP hanya dihentikan sementara hingga tercapai kesepakatan suku bunga dengan bank penyalur.

“Saat ini saya sedang melakukan negosisasi dengan beberapa bank termasuk BTN untuk menurunkan suku bunga FLPP. Saya optimis suku bunga FLPP bisa diturunkan. Penurunan suku bunga tersebut diharapkan dapat benar-benar membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk dapat memiliki rumah dengan suku bunga rendah dan angsuran yang terjangkau,” ujar Djan Faridz, Jakarta, Kamis (19/1).

”Dasar Kemenpera untuk meminta penurunan suku bunga FLPP adalah kondisi perekonomian yang membaik dan tingkat suku bunga yang cenderung turun,” ujar Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat Sri Hartoyo.

Salah satu poin penting dalam proses perpanjangan perjanjian kerjasama operasional (PKO) KPR FLPP adalah pemerintah mengusulkan revisi suku bunga yang sekarang berlaku 8,15-9,95 persen diturunkan menjadi 5-6 persen untuk tenor 15 tahun. Selain itu, komposisi pembiayaan oleh pemerintah juga akan diturunkan dari 60 persen menjadi 50.

Menanggapi rencana Menpera untuk menurunkan bunga KPR FLPP hingga 5 persen, perbankan sebagai penyalur kredit rumah murah tersebut tampak keberatan. Bank Tabungan Negara (BTN), yang selama ini memegang 99% porofolio FLPP sulit rasanya untuk mengikuti suku bunga yang diharapkan pemerintah. ”Kalaupun ada penurunan, sangat kecil,” kata Direktur Utama Bank BTN Iqbal Latanro.

Mensiasati agar akad tetap berjalan, BTN menawarkan tingkat bunga baru sebesar 9,75% yang berlaku bagi masyarakat yang terlanjur mengajukan KPR melalui program FLPP. Bunga yang ditawarkan masih dibawah bunga komersial yang berlaku di bank plat merah tersebut sebesar 10%.

Kebijakan Kemenpera dengan menghentikan KPR FLPP secara tiba-tiba memang sangat merugikan dan berdampak buruk terhadap industri properti. FLPP yang diluncurkan di era Menpera Suharso Monoarfa itu dipandang bagus dan sangat mendukung program merumahkan masyarakat berpenghasilan rendah. Semestinya, sebelum habis masa berlakunya PKO, pemerintah melakukan pembahasan bersama stakeholder agar tidak menimbulkan polemik.

Tahun 2011 lalu, penyaluran KPR FLPP lebih didominasi oleh  BTN hingga 99,08 % atau sekitar 100 ribu unit. Sisanya disalurkan oleh Bukopin, BPD Sumut dan BNI. Sebelas bank lain yang juga telah melakukan kesepakatan kerjasama penyaluran FLPP dengan Kemenpera belum berhasil merealisasikan penyaluran FLPP. Hingga akhir Desember 2011, KPR FLPP telah disalurkan untuk 108.471 unit.

Sampai tahun 2014, Kemenpera menyiapkan anggaran FLPP sebesar Rp 21,62 triliun. Pada tahun 2010, dana FLPP yang disediakan sebesar Rp 2,6 triliun. Setahun kemudian dana tersebut ditambah menjadi Rp 3,5 triliun. Pada tahun 2012 mendatang, pemerintah mengalokasi dana FLPP sebesar Rp 4,6 triliun.

• Senopati Penthouse
• Senopati Penthouse
• Best Western Premier @ Pondok Indah
• DIMINATI KARENA LOKASI YANG SARAT FASILITAS
• Wawancara Khusus Fransiskus Afong , GM Marketing Green Bay Pluit

Nama	:
Email	:
Komentar
	(Masukkan 6 kode diatas)