Saturday , 24 June 2017
Home » Breaking News » Bertemu JK, Apersi Keluhkan Perizinan Rumah Subsidi

Bertemu JK, Apersi Keluhkan Perizinan Rumah Subsidi

Apersi audiensi dengan Wapres Jusuf Kalla di kantornya

Apersi audiensi dengan Wapres Jusuf Kalla di kantornya

BERITA PROPERTI –  Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) pada Senin (20/3/2017) melakukan audiensi dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla  (JK) di kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

Dalam audiensi tersebut, Apersi yang dikomandani Junaidi Abdillah (Ketua Umum) menargetkan tahun ini pihaknya akan membangun 120 ribu unit rumah murah (subsidi). Target tersebut lebih tinggi dari capaian tahun 2016 lalu sebanyak 85 ribu rumah.

Junaidi mengatakan, target ini ditingkatkan seiring bertambahnya jumlah anggota dan juga banyaknya kemudahan-kemudahan yang diberikan pemerintah pusat. “Saat ini ada sekitar 3000-an anggita Apersi dan yang aktif membangun rumah bersubsidi hanya sekitar 1.030 pengembang,” imbuh Junaidi.

Dalam pertemuan dengan JK tersebut Apersi tak hanya menyampaikan target saja namun juga kendala dalam membangun rumah subisidi. Saat ini menurut Junaidi kendalanya masih soal perizinan “Pelaksanaannya di daerah masih banyak hambatan. Katakanlah satu atap konsep pelayanannya, tapi masih terjadi juga banyak pintunya. Untuk itu perlu adanya pengawasan semua pihak,” terang Junaidi.

Dikaitkan dengan waktu, proses perizinan tersebut bisa hingga setengah tahun. Tetapi kendala ini tak akan menurunkan niat Apersi untuk membangun rumah murah untuk masyarakat. Junaidi berharap Pemda dapat membantu mempercepat terealisasinya program ini.

Di mana pemerintah pusat sendiri sudah melakukan sejumlah upaya untuk percepatan tersebut. Karena rumah subsidi ini sangat dibutuhkan masyarakat kelas bawah yang penghasilannya terbatas. “Untuk itu perlu perlu peran maksimal semua pihak untuk menyukseskan program ini,” timpalnya.

Permintaan Apersi ini sebenarnya sejalan dengan aturan yang ada, seperti PP 64 yang di dalamnya ada edaran Depdagri untuk percepatan pembangunan rumah subsidi ini. “Sepertinya daerah belum paham atau memang tak sampai ke mereka soal PP 64 ini karena di daerah belum siap dalam menjalankannya,” tutup Junaidi.

Share artikel ini dengan teman

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*