Thursday , 18 July 2019
Home / Breaking News / BPN Ingin Kembalikan Kementerian Perumahan Rakyat, TKN Enggan Dipisah

BPN Ingin Kembalikan Kementerian Perumahan Rakyat, TKN Enggan Dipisah

Suhendra Ratu Prawiranegara , Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahudin Uno,

BERITA PROPERTI – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan mengembalikan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) jika menang dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) nanti. Sebelum kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kemenpera berdiri sendiri.

“Kementerian Perumahan Rakyat hadir kembali jika Prabowo-Sandi terpilih,” ucap Juru Bicara BPN, Suhendra Ratu Prawiranegara, dalam Rembuk Nasional Perlunya Kemenpera di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (5/3). Sejak 2014, Kemenpera digabung dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjadi Kementerian PUPR demi efisiensi.

Suhendra menyebut, Prabowo-Sandi ke depannya akan fokus membangun infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat, salah satunya perumahan. Ia justru menyayangkan saat Jokowi melebur Kementerian PU dan Kemenpera.

“Saat pembentukan kabinet di rumah transisi, persoalan perumahan rakyat sudah jadi fokus kami. Menjadi sangat kaget bagi saya, pada saat keputusan politik yang dibuat pemerintahan Jokowi-JK membentuk Kementerian PUPR,” kata Suhendra yang merupakan salah satu tim sukses Jokowi-JK di 2014.

Dampak negatif dari peleburan Kementerian PU dengan Kemenpera, yakni pemerintah menjadi tidak fokus dalam menyediakan perumahan rakyat. Bahkan ia memprediksi, backlog atau angka kekurangan rumah di Indonesia malah bertambah, dari semula 4,3 juta di 2014, kini menjadi 20 juta di 2020.

BACA JUGA :   ISPI Rilis De Green Valley Cifest Cikarang

“Pada 2020, Indonesia akan mengalami housing backlog 20 juta rumah. Kami simpulkan ini adalah titik krusial jika Kemenpera harus hadir,” katanya. Selain itu, luas permukiman kumuh juga bertambah dari masa ke masa di kota-kota, yakni 47.393 hektare pada 2000 dan 59.000 hektare 2010 berdasarkan Sensus BPS.

Dengan pertambahan rata-rata lebih dari 1.000 hektare setiap tahunnya, diprediksi akan mencapai 70.000 hektare pada 2020. Sementara itu, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Arif Budimanta, mengaku jika Jokowi kembali terpilih, Kementerian PUPR tetap dipertahankan.

Hal itu mempercepat koordinasi pembangunan. “Penggabungan itu menjadi percepatan koordinasi guna memecah kebuntuan ego sektoral. Proses perizinan yang dulu memakan waktu hingga 400 hari, sekarang cukup 10-20 hari,” bebernya. Apalagi, tambahnya, pemerintah komit melakukan Online Single Submission (OSS) sehingga mereduksi cost.

BACA JUGA :   REI : 2016 Masih Rendah, 2017 Optimis Bangkit

Pun ketika Kementerian PUPR berdiri, pembangunan rumah rakyat meningkat dibanding periode sebelumnya. Pemerintah juga menghadirkan program bedah rumah, rumah khusus, hingga rumah susun sesuai kebutuhan masyarakat.

“Lima tahun mendatang, pemerintah memperkuat akses perumahan dan memperkuat pengembangan perumahan yang dekat dengan industri atau tempat kerja. Di 2018 ada 1,07 juta rumah, tahun ini ditarget ada 1,25 juta rumah dibangun,” ujar pria yang menjabat Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) ini.

Diketahui, berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) per Desember 2018, tercatat sudah 1.076.856 rumah yang telah dibangun. Dari angka tersebut, 729.876 rumah merupakan rumah MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) dan 346.980 rumah non-MBR. (Artha Tidar)

Check Also

REI Desak UU Pertanahan Segera Disahkan Sesuai Target September 2019

BERITA PROPERTI – Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini tengah menggodok dan membahas …

One comment

  1. John Kennedy H.

    Setuju dikembalikan ke Menteri Perumahan Rakyat.
    Sejak Orde Baru memang sudah ada karena saat itu Bapak HM. Soeharto konsentrasi untuk keaejahteraan rakyat. Dalam hal pengadaan rumah untuk masyarakatnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Telah Terbit Edisi Terbaru

Majalah Property&Bank
Edisi. 161

Pesan Sekarang!
close-link