Hukum | Property & Bank
Tuesday , 12 December 2017
Home / Nasional / Hukum

Hukum

Ge-RAM Pertanyakan Putusan MA Terkait PT KA

HUKUM – Kawasan rawa gambut Tripa merupakan salah satu dari tiga hutan rawa yang berada di Pantai Barat Pulau Sumatera dengan luas mencapai ± 61.803 hektare. Secara administratif, 60% luas Rawa Tripa berada di Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya. Sisanya berada di wilayah Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya. Wilayah tersebut berada dalam Kawasan Ekosistem Leuser, yang telah ditetapkan sebagai ... Selanjutnya »

RUU Tapera Akan Disahkan Maret 2016

PROPERTI-Ada kabar gembira seputar rencana pemerintah untuk membentuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Panitia khusus Rancangan Undang–Undang Tabungan Perumahan Rakyat (Pansus RUU Tapera) menargetkan RUU Tapera disahkan pada sidang paripurna bulan Maret tahun depan. Dengan adanya tabungan tersebut, diharapkan dapat mengurangi permasalahan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ketua Pansus Tapera, Yoseph Umar Hadi dalam acara Diskusi Forum Legislasi tentang ... Selanjutnya »

Tak Perlu Kuatir Investasi Di Lahan Berstatus HPL

PROPERTI-Investasi properti yang dibangun di atas lahan dengan status Hak Pengelolaan Lahan (HPL), kerap dianggap sebagai investasi yang tidak menarik dan kurang aman. Hal ini karena lahan dengan sertifikat HPL tersebut, dimiliki oleh negara sehingga banyak mengandung resiko. Dengan status itu, dikuatirkan lahan dapat diambil alih oleh pemerintah sewaktu-waktu. Padahal, menurut Direktur Pengelolaan dan Pengadaan Tanah Pemerintah Kementerian Agraria dan ... Selanjutnya »

Gawat, Rusun Non Hunian Terancam Tak Bersertifikat

HUKUM-Pemerintah harus lebih berhati-hati dalam mengeluarkan peraturan, terutama demi kelangsungan industri properti. Karena, jika peraturan yang dikeluarkan tanpa memperhatikan dampak buruknya, maka dipastikan akan mempengaruhi pertumbuhan bisnis properti ditengah perekonomian yang juga masih lesu. Demikian disampaikan Ketua Pusat Studi Hukum Properti Indonesia, Erwin Kallo, menanggapi surat yang dikeluarkan Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian Kementerian Perumahan Rakyat, Maharani, yang ditujukan untuk ... Selanjutnya »

Haruskah NJOP dan PBB Dihapus?

PROPERTI-Tahun 2015 diyakini akan menjadi momen penting bangkitnya industri properti di Indonesia.Hampir semua pelaku di sektor bisnis ini sangat optimis akan hal itu dan telah mempersiapkan berbagai strategi pengembangan bisnisnya di tahun ini.Hal ini juga diperkuat dengan sejumlah analisa yang mengatakan, iklim bisnis properti di Indonesia dipastikan mengalami peningkatan, pertumbuhan investasi domestik diprediksi melejit 166% dari realisasi 2014 senilai Rp13,1 ... Selanjutnya »

BTN Bantu Permudah Sertifikasi Tanah

Perbankan – PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk mempermudah keluarnya izin sertifikasi tanah bagi nasabah pemilik KPR BTN. Kerja sama ini diharapkan bisa memangkas waktu penyelesaian dokumen pokok kredit berupa sertifikat tanah yang menjadi jaminan hukum bagi masyarakat sebagai debitur. “Ini merupakan terobosan bisnis pembiayaan perumahan yang lebih baik. Kerja sama ... Selanjutnya »

Industri Paling Penting Dan Harus Diperhatikan Di Asia

“Sektor teknologi dan TI telah menjadi pendorong utama dari penyerapan ruang kantor di Asia. Jasa finansial dan perbankan, sebagai sektor yang memimpin lonjakan pra-GFC (Global Financial Crisis), semakin sadar akan biaya walaupun permintaan dari sektor ini tetap ada. Namun, permintaan kantor tidak lagi pada kriteria yang ‘terdepan’ atau ‘premium’. Tetapi, pada tahun-tahun mendatang, kami mengharapkan sektor jasa finansial dan perbankan ... Selanjutnya »

REI Tunggu Kisaran Kenaikan BBM

Kepastian rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) masih menjadi pertanyaan besar bagi pelaku Industri Properti yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI). Rencana Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) ini, akan berimbas pada kenaikan ongkos pembuatan rumah. “Kenaikan BBM ini yang kita tunggu. Kita kan di bisnis ini sedang hitung budget, nah kita tunggu ini kenaikannya berapa? Jokowi ini beraninya ... Selanjutnya »

Imbas Kenaikan Harga BBM Pada Harga Properti

Tahun ini, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Kebijakan pemerintah ini juga diiringin lonjakan inflasi sehingga berdampak pada kenaikan harga properti sekitar 10 – 15%. Disebut-sebut pemerintah akan menaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 3.000 per liter, sehingga harga BBM bersubsidi jenis premium menjadi Rp 9.000 per liter, dan jenis solar Rp 8.000 per ... Selanjutnya »

LPEM FEUI: RUU Pembatasan Luas Lahan Perlu Dikaji Lebih Dalam

Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) mengadakan konferensi pers pada Kamis (25/09/2014) terkait pembatasan luas lahan sebanyak 200 hektar yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Menurut LPEM-FEUI, pembatasan luas lahan untuk pembangunan kawasan perumahan ini perlu kajian mendalam sehingga diketahui berapa tingkat optimalisasi di setiap daerah yang heterogen. Rancangan Undang-undang (RUU) tentang pertanahan yang akan disahkan sebagai ... Selanjutnya »