Thursday , 19 September 2019
Home / Nasional / Ekonomi / DPP APERSI Lantik 8 DPD

DPP APERSI Lantik 8 DPD

Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Indonesia (DPP APERSI) melantik kepengurusan 8 DPD APERSI yang baru, Rabu 26 Maret 2014 lalu. Dengan demikian, jumlah DPD APERSI saat ini mencapai 31 DPD yang tersebar di Indonesia. Pelantikan dilakukan oleh Ketua Umum DPP APERSI Anton R. Susanto di Hotel JW. Marriot, Jakarta yang bersamaan dengan penyelenggaraan Workshop Perpajakan.
Usai pelantikan, Anton mengatakan, agar masing-masing DPD bisa berkontribusi di daerah masing-masing untuk mengemban tugas menyediakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). APERSI memang merupakan wadah para pengembang yang lebih fokus mengembangkan rumah sederhana.
“Semoga kedepan akan mampu mengembangkan komunikasi secara terbuka sekaligus mampu memecahkan berbagai permasalahan baik intern maupun ekstern dengan dilandasi pola pikir dan wawasan secara luas,” jelas Anton yang didampingi Sekjen DPP APERSI Endang Kawidjaya.
DPP APERSI di bawah komando Anton merupakan hasil Munas APERSI di Jakarta. Pihak Anton telah menggugat Tata Usaha Negara kepada Menteri Hukum dan HAM yang menerbitkan pengesahan badan hukum perkumpulan atas kubu DPP APERSI hasil Munas Pontianak dibawah komando Eddy Ganefo.
Dalam sebuah konferensi pers beberapa waktu lalu, Anton menjelaskan isi putusan tersebut bahwa PTUN menerima gugatan DPP APERSI. Kedua, PTUN menyatakan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-126.AHA.01.07  tahun 2013 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan tertangga 2 Juli 2013 batal. Ketiga, PTUN memerintahkan Menteri Hukum dan HAM sebagai Tergugat dan Munas Pontianak sebagai Tergugat II Intervensi untuk mencabut Objek Sengketa, yaitu SK Menteri Hukum dan HAM yang sudah disebutkan sebelumnya.
Keputusan itu rupanya memiliki pertimbangan hukum yang jelas. Alasannya, penggugat atau DPP APERSI merupakan Badan Hukum Perkumpulan yang sah dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadila Negeri Jakarta Timur Nomor 29/Leg/LL/2006 tanggal 9 Oktober 2006. DPP APERSI pun telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 85 tanggal 23 Oktober 2006. Terakhir, diubah dengan Akta Pernyataan Munas ke-4 APERSI Nomor 77 oleh Notaris Refrizal tanggal 28 Juni 2013. Perubahan ini pun telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomo 19/Leg/RUB/2013 tanggal 11 September 2013.

Check Also

ATR/BPN Tunjuk Bank BTN Jadi Pilot Project Layanan Hak Tanggungan Elektronik

NASIONAL – Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia (ATR RI) menunjuk Bank BTN sebagai …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Telah Terbit Edisi Terbaru

Majalah Property&Bank
Edisi. 163

Pesan Sekarang!
close-link