Tuesday , 25 June 2019
Home / Nasional / Ekonomi / Eddy Ganefo : 7 Penghambat Perumahan Bagi MBR

Eddy Ganefo : 7 Penghambat Perumahan Bagi MBR

Hari kemerdekaan yang diperingati pada tanggal 17 Agustus lalu, merupakan hasil dari jerih payah dan perjuangan dari founding father yang telah mengorbankan jiwa raganya sehingga berhasil merebut kembali tanah air dari genggaman asing atau penjajah. Maka berdirilah Negara Republik Indonesia dengan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa yaitu Indonesia.
“Oleh karena itu janganlah kita sampai menghianati para pejuang tersebut dan founding father Negara Republik Indonesia, jangan sampai kita melepaskan sejengkal tanahpun (tanah air) dimiliki atau dikuasi oleh orang asing atau negara asing termasuk rumah atau permukiman karena dibawahnya ada tanah air kita,” jelas Ketua Umum DPP Apersi Eddy Ganefo, Selasa 19 Agustus 2014 lalu.
Menurut komandan kepengurusan Apersi versi Munas Pontianak itu, seharusnyalah semua elemen bangsa meneruskan perjuangan mereka dengan membangun agar tercapainya kesejahteraan dan keadilan social masyarakat Indonesia serta tetap mempertahankan persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Harapannya, rakyat Indonesia merdeka sepenuhnya dengan mendapatkan hak asasinya serta terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yaitu sandang, pangan dan papan, terutama mendapatkan hak dan kebutuhan dasar hunian (rumah) yang layak.
Eddy mengatakan, angka backlog yang terus meningkat menunjukkan kecenderungan makin tingginya selisih antara pertumbuhan permintaan dan penawaran rumah kepada MBR. Hal ini terjadi karena belum tuntasnya sejumlah hambatan diatasi. Semua bentuk hambatan dalam kebijakan perumahan untuk rakyat di Indonesia saat ini, memenuhi kriteria macam-macam hambatan.
Hambatan-hambatan itu, lanjutnya antara lain karena beberapa hal, pertama, masih adanya hambatan fisik berupa keterbatasan lahan untuk pembangunan perumahan, selain karena harganya yang cenderung mahal dan juga prosedur pembebasan yang belum kondusif untuk pengembangan perumahan bagi MBR.
Kedua, masih ada hambatan hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini bisa ditunjuk pada belum leluasanya pengurusan sertifikasi hak milik rumah MBR dan juga ketidakkonsistenan UU Nomor 1 tahun 2011 dan Peraturan terkait.
Ketiga, masih ada hambatan organisasi, dimana manajemen kebijakan pengembangan perumahan cenderung berorientasi pada pembangunan rumah komersil yang dapat mengeliminasi hak MBR.
Keempat, masih ada hambatan politik berupa masih kurangnya komitmen pemda dalam merumuskan kebijakan pengembangan perumahan untuk MBR.
Kelima, masih ada hambatan distributif, dimana aksesbilitas MBR ke pasar perumahan masih sangat terbatas akibat kecenderungan harga naik dan daya beli mereka tetap rendah bahkan tidak berdaya sama sekali.
Keenam, hambatan dana. Berbagai skema pembiayaan perumahan yang diluncurkan melalui kebijakan selama ini belum efektif menyentuh persoalan dalam usaha membuka akses MBR untuk memiliki rumah.
Ketujuh, hambatan SDM dimana pemegang kebijakan perumahan rakyat belum menjiwai ruh dari perumahan untuk rakyat khususnya perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
“Untuk itu perlu membuat terobosan yang pas dan berani agar krisis perumahan rakyat dapat diatasi, diantaranya yang harus segera dilakukan untuk menghilangkan hambatan hambatan tersebut. Keyakinan kita untuk memecahkan persoalan backlog juga harus seyakin ucapan Jawaharlal Nehru, “Crisis and deadlocks when they occur have at least this advantage that they force us to think”. Selalu ada sisi baiknya, dimana kita akan terus berpikir untuk menemukan jalan dalam mengatasi krisis,” ujar Eddy.

Check Also

Bali United Bidik Dana Segar Rp 300 Miliar Untuk Pengembangan Klub Dari IPO

EKONOMI – Tak dipungkiri, sepak bola merupakan salah satu olahraga populer di dunia, termasuk Indonesia. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Telah Terbit Edisi Terbaru

Majalah Property&Bank
Edisi. 160

Pesan Sekarang!
close-link