Monday , 16 September 2019
Home / Breaking News / Hanya 7,4 %, Masih Minim Pekerja Konstruksi Bersertifikat di Indonesia

Hanya 7,4 %, Masih Minim Pekerja Konstruksi Bersertifikat di Indonesia

Pekerja konstruksi bersertifikat masih minim

INFRASTRUKTUR – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya mendorong tenaga kerja konstruksi memiliki sertifikat keahlian. Hal ini merupakan bagian dari melaksanakan fokus Pemerintah untuk membangun Sumber Daya Manusia Indonesia yang berdaya saing.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dengan tuntutan masyarakat yang tinggi serta anggaran yang diamanahkan kepada Kementerian PUPR, kualitas sumber daya manusia jasa konstruksi juga ditingkatkan melalui program percepatan sertifikasi tenaga konstruksi. “Mempercepat bukan berarti mempermudah. Hal ini juga menjalankan amanah UU No.2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dimana setiap tenaga kerja yang bekerja di sektor konstruksi harus memiliki sertifikat kompetensi kerja,” jelas Menteri Basuki.

BACA JUGA :   Gamaland Mulai Bangun Arandra Residence

Dirjen Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin mengatakan jumlah tenaga kerja konstruksi yang telah memiliki sertifikat keahlian di Indonesia masih minim. Dari 8,3 juta pekerja konstruksi yang ada di Indonesia, hanya 616.000 atau sekitar 7,4 persen di antaranya yang telah bersertifikat. Sertifikat terdiri dari sertifikat tenaga kerja tingkat terampil dan tingkat ahli dimana porsi tenaga ahli baru sebesar 27%. “Pada tahun 2019, Kementerian PUPR terus melakukan program ini dan menargetkan jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat mencapai 212.000 orang,” kata Dirjen Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin, di Jakarta, Kamis (14/2).

Sertifikasi terdiri dari penyampaian materi, praktek lapangan dan diakhiri dengan uji kompetensi. Sejumlah terobosan dilakukan diantaranya melakukan sertifikasi on site dengan menggunakan mobile training unit dan penggunaan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Jarak Jauh atau dikenal dengan Sistem Informasi Belajar Intensif Mandiri (SIBIMA).

BACA JUGA :   Aktifitas CSR, Pikko Land Donasikan Rp 1 Miliar

Kementerian PUPR juga menjalin kerjasama dengan Kementerian dan Lembaga lain dalam sertifikasi pekerja konstruksi. Kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk sertifikasi bagi lulusan SMK dan Politeknik bidang konstruksi. Selain itu juga bekerjasama Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan sertifikasi kepada warga binaan lembaga pemasyarakatan sehingga bisa bekerja di bidang konstruksi setelah bebas.

Sementara itu, Ketua LPJKN Ruslan Rivai mengatakan sertifikat keahlian yang dikeluarkan LPJK tidak sepenuhnya merepresentasikan jumlah orang karena satu orang dapat memiliki lebih dari satu sertifikat keahlian.  “Misalnya di bidang jalan, ada sertifikat keahlian jalan dan project management yang dapat dimiliki oleh satu orang,” pungkas Ruslan.

Check Also

Alokasikan Rp 21,8 M, SNVT Penyediaan Perumahan Bedah Rumah Di Jatim

RUMAH RAKYAT – Satuan Kerja Non Vertikal tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur mengalokasikan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Telah Terbit Edisi Terbaru

Majalah Property&Bank
Edisi. 163

Pesan Sekarang!
close-link