Monday , 19 November 2018
Breaking News
Home / Properti / IKA USU Gelar FGD Bedah UU Tapera

IKA USU Gelar FGD Bedah UU Tapera

rumah-contoh-menperaBERITA PROPERTI-Menyikapi adanya prokontra terhadap UU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang sudah disahkan oleh Pemerintah dan Panitia Khusus (Pansus) DPR, Ikatan Alumni Universitas Sumatera Utara (IKA USU) Jakarta dan Sekitarnya berinisiatif menggelar Diskusi Bedah Isi Perut Tapera. Dalam  Kelompok Diskusi Terfokus (focus group discussion/FGD) ini, IKA USU mengusung tema Kesejahteraan Sosial atas Rumah : Membedah UU Tabungan Perumahan Rakyat.

FGD ini akan digelar pada hari Rabu, 24 Februari 2016 mendatang, yang mengambil tempat di Ruang GBHN, Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta. Dalam diskusi tersebut, diharapkan  Irman Gusman, Ketua DPD RI akan menyampaikan sambutan. Nara sumbernya antara lain Dr. Drs. Chazali H. Situmorang, Apt, M,Sc., yang juga mantan Deputi Menko Kesejahteran Rakyat Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat,  Parlindungan Purba, SH., M.M., Ketua Komite 2 DPD RI,  Zulfi Syarif Koto, Ketua Housing and Urban Development (HUD) Institute, dan Muhamamd Joni,  Ketua Masyarakat Konstitusi Indonesia (MKI).

“Mengapa Dana Tapera yang berasal  dari pekerja dan pemberi kerja sebagai pemilik asal tidak masuk BP Tapera dan Komite Tapera? ” ujar Ketua Ikatan Alumni Universitas Sumatera Utara (IKA USU) Jakarta dan Sekitarnya Chazali Situmorang yang sempat menjabat sebagai Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

Sekretaris Umum IKA USU Jakarta dan Sekitarnya Asrul Masir Harahap menambahkan, FGD yang melibatkan banyak pakar dan pelaku usaha perumahan rakyat itu dirancang  atas kerjasama IKA USU Jakarta dan Sekitarnya dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Pembicara lain yang diharapkan tampil  Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) dan perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

“FGD ini untuk menjamin regulasi dan penggunaan Dana Tapera yang tepat sasaran dan menjamin kepastian hukum  kesejahteraan sosial bagi perumahan rakyat,” tambah Ketua Komite II  DPD RI yang juga alumni Fakultas Hukum USU, Parlindungan Purba.

Menurut Ketua Masyarakat Konstitusi Indonesia (MKI) Muhammad Joni, Dana Tapera yang abaikan  pekerja dan pemberi kerja adalah tidak adil.  “Tidak adil dan aneh jika unsur masyarakat tidak masuk dalam Komite Tapera, padahal yang dikerahkan itu semuanya dana masyarakat, baik pekerja maupun pemberi kerja,” ujar Muhammad Joni.

Majalah Property&Bank yang selalu memantau perjalanan panjang Tapera sejak beberapa waktu lalu, memberikan dukungan penuh kepada FGD ini dengan menjadi salah satu media partner.

Share artikel ini dengan teman

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*