Monday , 16 December 2019
Home / Breaking News / Jadi Salah Satu Akses Pembiayaan Di 2019, Aturan Program BP2BT Dipermudah

Jadi Salah Satu Akses Pembiayaan Di 2019, Aturan Program BP2BT Dipermudah

John Wempi
Wakil Menteri (Wamen) PUPR John Wempi Wetipo

BERITA PROPERTI – Akses  kepemilikan rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terus dipermudah melalui sejumlah program bantuan pembiayaan perumahan, salah satunya  Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). Pada tahun 2019 Kementerian PUPR sedang memproses tambahan anggaran BP2BT untuk dapat membangun 7.500 unit rumah.

Wakil Menteri (Wamen) PUPR John Wempi Wetipo mengatakan dalam mendorong percepatan penyaluran dana bantuan pembiayaan tersebut, Kementerian PUPR memberikan pelonggaran pada persyaratan Program BP2BT dengan menerbitkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2019 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan.

BACA JUGA :   Pemerintah Minta Pemda Dorong Perumahan Berbasis Komunitas Di Daerah

“Beberapa poin pada peraturan tersebut dilakukan perubahan ketentuan, misalnya pertama persyaratan uang muka yang semula minimal 5% menjadi 1%. Kedua persyaratan lama menabung pada sistem perbankan dari semula minimal 6 bulan menjadi 3 bulan,” kata Wamen pekan lalu.

Kelonggaran persyaratan ketiga adalah perpanjangan masa berlaku Surat Keputusan Penerima Manfaat BP2BT  ditambah dari semula 20 hari menjadi 30 hari. Terakhir, relaksasi persyaratan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebelum akad kredit menjadi surat pernyataan kelaikan fungsi bangunan rumah dari pengkaji teknis, pengawas konstruksi, atau manajemen konstruksi.

Kementerian PUPR juga telah menerbitkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 1013/KPTS/M/2019 tentang batasan lebar kaveling rumah sejahtera tapak yang diperoleh melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi dan lebar kaveling rumah tapak umum yang diperoleh melalui Program BP2BT. Aturan tersebut menetapkan relaksasi ketentuan lebar kaveling dari semula minimal 6 meter menjadi paling rendah 5 meter untuk site plan yang telah disetujui Pemerintah Daerah paling lambat 1 Oktober 2019.

BACA JUGA :   Di Pamulang Rumah kelas Menengah Tumbuh Subur

“Oleh karena itu, saya berharap kerja sama mitra pengembang dan bank  pelaksana agar dapat mengimplementasikan perubahan secara cepat dan tepat pada waktu  yang tersisa tahun 2019 ini,” ujarnya.

Kementerian PUPR juga mendorong pengembang dan perbankan serta stakeholder lainnya untuk mengutamakan kualitas rumah subsidi sehingga pemilik merasa aman dan nyaman dalam membeli rumah subsidi. Dalam hal ini, Kementerian PUPR melakukan pemantauan kualitas rumah subsidi sesuai dengan standar yang ditetapkan serta pendataan pengembang rumah subsidi melalui Sistem Registrasi Pengembang (Sireng).

BACA JUGA :   Ciputra Group dan Swiss-Belhotel Resmikan Hotel Ciputra Cibubur

“Sistem informasi ini merupakan cikal bakal penerapan Akreditasi dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan serta Sertifikasi dan  Registrasi Pengembang Perumahan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 24/PRT/M/2018, dimana seluruh pengembang harus terakreditasi dan teregistrasi dan seluruh asosiasi pengembang harus tersertifikasi dan teregistrasi,” kata Wamen Wempi.

Hingga 30 Oktober 2019, terdapat 19 Asosiasi Pengembang Perumahan  serta 13.384 Pengembang Perumahan yang telah terdaftar dalam Pengelolaan Sistem Informasi Registrasi Pengembang.

Check Also

saumata suites

Target Terjual Habis 2020, Saumata Suites Tawarkan Unit Tiga Kamar Tidur

BERITA PROPERTI – Sukses dengan Saumata Apartment, PT Sutera Agung Properti (SAP), kini tengah merampungkan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Telah Terbit

MAJALAH
PROPERTY&BANK
EDISI 167

Klik Disini
Dapatkan Versi Digital Majalah Property&Bank Di Playstore Dan IOS.
close-link