Tuesday , 12 November 2019
Home / Indeks Berita / Jika Permenpera No.11 Dijalankan, Pengembang MBR Tidak Bisa Bangun

Jika Permenpera No.11 Dijalankan, Pengembang MBR Tidak Bisa Bangun

H. SAFRAN EDI HARIANTO SIREGAR, SH
Ketua DPD APERSI BANTEN, H. SAFRAN EDI HARIANTO SIREGAR, SH

RUMAH RAKYAT – Sebagai Ketua asosiasi yang membawahi hampir 280 anggota DPD Apersi Banten, Safran Edi Harianto Siregar belakangan agak sedikit resah. Pasalnya, belum lagi usai masalah habisnya kuota KPR untuk rumah subsidi(FLPP) dari sejumlah bank penyalur, kini muncul pula regulasi baru, Permenpera No.11 Tahun 2019. Pada pasal 10 Ayat 1 Huruf (e) mengatur tentang PPJB hanya dapat dilaksanakan apabila jumlah unit rumah terbangun sudah 20% dari satu hamparan proyek.

“Jika Permenpera No.11 Tahun 2019 diberlakukan secara tegas, mayoritas anggota APERSI khususnya dan para pengembang rumah FLPP umumnya tidak akan pernah dapat membangun rumah subsidi,” kata pria kelahiran Padang Sidempuan, 28 Juni 1979 yang akrab dipanggil Frans ini.

Pasalnya, salah satu persyaratan untuk mendapatkan fasilitas KK (KYG) ataupun KPL dari bank pelaksana adalah sudah mendapatkan calon konsumen sebanyak 30 %. Itupun wajib dilengkapi dengan SPR dan  dapat dikonfirmasi secara langsung oleh pihak bank dari unit yang kita mohon pembiayaannya. Menurut Frans, semakin menipisnya kuota FLPP di Bank BTN dan bank-bank pelaksana lainnya, akan membuat pembangunan rumah bagi MBR terhenti hanya sampai akhir tahun 2019 saja.

BACA JUGA :   Meski Masih Kurang, APERSI Tetap Apresiasi Presiden Tambah Kuota FLPP

Jika ini sampai terjadi dan tidak segera diantsipasi segera oleh pemerintah, maka bukan hanya MBR saja yang dirugikan , “Akan banyak para pelaku rumah rakyat khususnya di provinsi Banten dan umumnya di daerah-daerah lain seluruh Indonesia akan teramputasi seketika,” tegas Frans.

Berdasarkan fakta yang ada, para pelaku pembangunan perumahan rakyat swasta adalah kontributor terbesar terhadap kebutuhan rumah bagi MBR nasional. “Seharusnya peranan tersebut wajib dilakukan oleh Perum Perumnas, bukan oleh pelaku swasta seperti kami.  Kalau dipaksakan, program sejuta Rumah Nawacita dari Bapak Jokowi sebagai Presiden RI, tidak akan pernah tercapai,” tutur Safran.

BACA JUGA :   Pengurus DPP Apersi 2016-2020 Dikukuhkan

Dengan jumlah aggota mencapai 280 perusahaan, DPD Apersi Banten mematok target akan membangun sekitar 50.000 unit. “Sampai saat ini baru terpenuhi 20.000 unit rumah subsidi. Sisanya sulit akan dilanjutkan jika kuota FLPP dan regulasi baru no.11 diberlakukan,” tegas Frans.

Kondisi yang sama juga dialami pada pengembangan proyek Grand Pesona mulia, perumahan yang digarap Frans dan berlokasi di Desa Rajeg Mulya, Tangerang. Pemerintah harus segera mengantisipasi soal habisnya kuota dan pemberlakuan Perpenpera No.11 tahun 2019 jika tidak ingin gagal.

Check Also

Kota Jakarta

Sikapi Tren Properti ke Depan, Savills Indonesia : Developer Perlu Lebih Kreatif

EKONOMI – Ditengah kondisi perekonomian global serta kinerja bisnis secara umum yang masih melemah, pertumbuhan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Telah Terbit

MAJALAH
PROPERTY&BANK
EDISI 165

Klik Disini
Cover Majalah Property&Bank edisi 165
close-link
INFO LEBIH LANJUT KLIK DISINI!
close-link