Thursday , 29 June 2017
Home » Indeks Berita » Kamboja Tertarik Program Sejuta Rumah Indonesia

Kamboja Tertarik Program Sejuta Rumah Indonesia

Mr Nong Piseth, dari Kementerian Perekonomian dan Keuangan Kamboja saat berkunjung ke Kementerian PUPR

Mr Nong Piseth, dari Kementerian Perekonomian dan Keuangan Kamboja saat berkunjung ke Kementerian PUPR

BERITA PROPERTI – Program Satu Juta Rumah yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ternyata juga diminati serta ingin dipelajari oleh sejumlah negara, salah satunya adalah Kamboja. Mereka menilai Program Satu Juta Rumah merupakan salah satu bentuk terobosan yang cukup baik guna menyediakan hunian bagi masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.

“Kami ingin mempelajari tentang regulasi dan kebijakan pemerintah Indonesia dalam mendorong pengembangan perumahan salah satunya Program satu juta rumah. Program ini sangat baik dan diharapkan bisa dilaksanakan serta diadopsi oleh pemerintah Kamboja,” ujar Mr Nong Piseth, dari Kementerian Perekonomian dan Keuangan Kamboja saat berkunjung ke Kementerian PUPR, minggu lalu.

Dijelaskan Mr Nong Piseth, rumah sederhana untuk masyarakat di Kamboja, kebanyakan tidak memiliki lahan terbuka. Ukuran rumah sama dengan luas tanah yang ada. Misalnya,  bangunan rumah dan luas tanah hanya 35 meter persegi dengan ukuran 7 x 5 meter saja. Namun demikian, setiap perumahan minimal harus memiliki ruang terbuka hijau minimal 30 persen dari luas perumahan yang ada. Harganya pun cukup mahal yakni 35.000 dollar untuk ukuran rumah 35 meter persegi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin menyatakan, pihaknya sangat senang dapat berbagi pengalaman mengenai pelaksanaan Program Satu Juta Rumah dengan perwakilan negara lain di wilayah Asean. Menurutnya, masalah penyediaan perumahan untuk masyarakat tetap memerlukan perhatian khusus dari setiap pemerintahan.

“Untuk mensukseskan program pembangunan perumahan diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dengan para pemangku kepentingan perumahan lainnya. Kerjasama dapat dilakukan dengan pengembang, perbankan, perusahaan swasta maupun masyarakat itu sendiri. Sebab, anggaran pemerintah yang terbatas tentunya tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan perumahan bagi masyarakatnya,” tegas Syarif.

Selain mentargetkan masyarakat berpenghasilan rendah, imbuh Syarif, pemerintah juga mentargetkan pegawai negeri sipil (PNS) dalam program perumahan tersebut. Para PNS dapat memanfaatkan dana Bapertarum PNS untuk mendapatkan bantuan uang muka pembelian rumah bersubsidi pemerintah.

Share artikel ini dengan teman

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*