Sunday , 20 August 2017
Home » Breaking News » Kementerian Perumahan Rakyat Turun Kelas

Kementerian Perumahan Rakyat Turun Kelas

YusufPenggabungan Kementerian Perumahan Rakyat ke Kementerian PU sudah final.

Kementerian Perumahan Rakyat akan “turun derajat” dari posisi kementerian menjadi setingkat direktorat jenderal.

Pupus sudah harapan para stakeholder perumahan rakyat yang mengharapkan tetap ada Kementerian Perumahan Rakyat dalam kabinet Presiden Jokowi.

Tentu bisa diduga bahwa bukan maksud para pengambil keputusan ini untuk memangkas prestasi sektor perumahan rakyat dalam ikut mensejahterakan rakyat terutama MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah).

Para stakeholder perumahan rakyat harus puas untuk sementara melihat kenyataan bahwa rumah sebagai kebutuhan dasar nomor tiga setelah pangan dan sandang, mendapat prioritas pembentukan kementerian sekitar nomor tiga puluh lima. Pendapat Yusuf (Public Policy and Administration Research Vol 4 no 4 [2014] p.35) yang menyatakan bahwa “Empirical fact show that the Presidential institution does not have firmed political will in addressing housing issues. It is obviously seen through such cases as the limited budget appropriation, the President working priority, even the once annihilation of the Ministry of Public Housing…” kiranya masih valid hingga saat ini.

Tetapi, apakah kebijakan para petinggi RI ini menjadikan sektor perumahan rakyat kiamat? Jawabannya sudah pasti “tidak”. Ada beberapa alasan yang bisa dikemukakan dalam hal ini. Pertama adalah kualitas atau kapasitas para pejabat yang ditunjuk Presiden, dalam hal ini adalah Menteri dan Direktur Jenderal yang membawahi sektor perumahan. Masalah prestasi sektor perumahan sebagaimana sektor-sektor yang lain sebagian besar adalah problem managerial.

Dengan organisasi baru ini, apabila dapat diciptakan pengaturan managerial yang lebih efisien dan efektif, tidak mustahil bila prestasi perumahan akan tetap atau bahkan lebih baik dari sebelumnya. Kemungkinan ini tentu tidak mudah dilaksanakan. Kedua apabila sedikit political will pimpinan nasional masih tersisa dalam bentuk alokasi anggaran yang lebih memadai untuk sektor perumahan. Anggaran adalah bahan bakar bagi sebuah mobil. Boleh diharapkan bila bahan bakar lebih bagus dan lebih banyak, maka laju kendaraan akan semakin kencang dan jauh.

Apakah ini mungkin? Kita sebaiknya optimis, bahwa selain takdir Tuhan, semuanya mungkin. Ketiga, dengan lebih memaksimalkan lembaga-lembaga lain selain Kementerian Perumahan Rakyat. Kemenpera yang sekarang menjadi Direktorat Jenderal Perumahan Rakyat jangan diberikan multi fungsi, akan tetapi fokus saja pada aspek regulasi dan koordinasi atau menurut istilah Steve Leach (1994) “enabling authority”, jangan dicampur dengan fungsi “providing outhority”. Sebagai provider rumah rakyat dapat difungsikan Perum Perumnas dan PT Pembangunan Perumahan (PP), setelah diperkuat aspek kewenangan dan permodalannya dan dengan bekerjasama dengan semua pemerintah daerah otonom. Keempat

Kita sebaiknya mengikuti pendapat bahwa semua aturan dan undang-undang selain al Qur’an “boleh dirubah”. Karena itu, seiring dengan perjalanan sejarah, para stakeholder perumahan rakyat masih punya kesempatan untuk menyakinkan Presiden Jokowi, bahwa sebaik-baik sektor perumahan rakyat digabung ke Kementerian PU, masih lebih baik bila sektor perumahan diwadahi dalam sebuah kementerian terpisah, yaitu Kementerian Perumahan Rakyat. Mungkin ada pertanyaan, mungkinkah hal ini terjadi? Jawabnya adalah tergantung pada upaya para stakeholder perumahan termasuk didalamnya seberapa kuat kemampuan lobbynya, dan tentu saja ketentuan takdir Alloh! Wallohu a’lam.

 

*) Penulis adalah pengajar di Fisip dan Pasca UMJ; doktor ilmu Administrasi Publik dari Univ.Brawijaya; Pembina The HUD (Housing and Urban Development) Foudation dan Pembina ABPEDNAS (Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional); Masa 2004 s/d 2009 menjabat sebagai Menteri Perumahan Rakyat RI.; Penerima Anugerah Bintang Mahaputera Adipradana dari Presiden RI.

Share artikel ini dengan teman

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*