Saturday , 24 August 2019
Home / Breaking News / Konflik CPN Dan WIKA, Cyber Home Pertama Terancam Gagal

Konflik CPN Dan WIKA, Cyber Home Pertama Terancam Gagal

Tamansari Cyber, Bogor dengan view gunung Salak

BERITA PROPERTI – Tahun 2014 lalu, merupakan momen yang sangat spesial bagi PT Cyberindo Persada Nusantara (CPN) dan PT WIKA Realty (Wika). Kala itu, kedua belah pihak bersepakat untuk mengembangkan perumahan Tamansari Cyber, yang digadang-gadangkan menjadi kawasan perumahan cyber home yang didukung oleh teknologi informasi yang canggih.

Sayangnya, kerjasama yang rencananya akan membangun kawasan cyber home sebagai rumah masa depan untuk generasi Y dan generasi Z itu putus ditengah jalan. Dikarenakan oleh beberapa hal, maka akhirnya pengembangan kawasan perumahan di atas lahan seluas 13 hektar terpaksa dihentikan. Meskipun, saat ini sudah terbangun sebanyak 30 unit rumah.

BACA JUGA :   Lamudi Dapat Suntikan Dana 16 Juta Euro

Direktur Utama PT. CPN Dadan Gusyafin mengatakan, tercatat sejak 2014 lalu pihaknya dan Wika sepakat melakukan kerjasama pengelolaan lahan perumahan Cyberpark Residence atau Tamansari Cyber di Bogor tersebut. Namun, pengelolaan lahan dengan sistem kerjasama operasi (KSO) bagi hasil 50:50 itu tidak berjalan dengan mulus.

“Sebagai pemilik lahan, kami sudah melaporkan Wika ke kepolisian dan BPK serta Ombudsman. Target penjualan 2 (dua) tahun pengelolaan KSO tahun 2014 dan tahun 2015 tidak tercapai sehingga CPN belum mendapatkan pembayaran tanah dari hasil penjualan KSO tersebut,”ujar Dadan, Kamis (11/1) di Jakarta.

Selanjutnya, sambung Dadan yang baru menjabat sebagai Direktur Utama pada 2017 lalu itu, pada akhir 2015 dilakukan kesepakatan perubahan sistem pembayaran tanah kepada PT CPN  secara bertahap sesuai isi perjanjian KSO yang disepakati bersama.

BACA JUGA :   WIKA Siapkan Proyek Properti di Kaltim, Alternatif Lokasi Ibukota Baru

“Tapi, KSO Tamansari Cyber pada 2016 mengalami kesulitan penjualan sehingga membuat pembayaran tanah terhenti dan diputuskan sepihak oleh pihak Wika kepada sistem semula, yaitu sesuai perjanjian awal pembayaran tanah sesuai porsi penjualan. Kejelasan pengelolaan proyek perumahan yang mengeluarkan banyak biaya itu makin lama juga semakin tidak jelas. Angka penjualan jauh sekali dari target perencanaan awal yang disajikan kepada kami,” ujar Dadan.

Dadan menambahkan, memang sempat dilakukan beberapa kali rapat untuk membahas tindak lanjut KSO. Pada rapat itu CPN menuntut pembagian hak kavling dengan sistem proporsional sesuai permodalan proyek. Wika juga mempersilahkan CPN untuk mencari investor dan CPN menuntut untuk dilakukan audit independen yang selama ini belum pernah dilakukan.

Selanjutnya, pada 2017 lalu dilakukan cut off dan terhitung mulai Juli 2017 Wika sudah tidak lagi membiayai KSO. Wika sepakat mengalihkan tanah dan bangunan dalam area 1 hektar untuk dikelola oleh CPN dengan menunggu kepastian jumlah hak kavling setelah dilakukan audit independen.

BACA JUGA :   Apartemen Dan Rumah Rp 300 - 500 Jutaan Masih Diburu

“Tapi, sampai sekarang ini belum ada pelaksanaan audit KSO atas cut off per 30 Juni 2017 itu. Sampai sekarang ini Wika juga belum menyerahkan sertifikat sejak kesepakatan peralihan KSO,” tegas Dadan.

Pada akhir 2017, Wika malah melaporkan kepada Jamdatun untuk penyelesaian KSO. Bahkan, pada awal 2018 lalu, terindikasi Wika melaporkan CPN ke kepolisian. Sebaliknya, lantaran tak juga menemukan kesepakatan, pada Maret 2018 CPN balik melaporkan Wika ke Bareskrim Polri dengan nomor laporan LP/360/III/2018/Bareskrim.

WIKA Realty Kedepankan Win-win Solution
Menanggapi pernyataan yang disampaikan oleh PT Cyberindo Persada Nusantara (CPN), Direktur Utama PT WIKA Realty Agung Salladin mengakui, memang belum ada kesepakatan dalam menyelesaikan kebuntuan kerjasama tersebut. Namun, kata dia, WIKA Realty selalu mengedepankan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat.

“WIKA Realty sejak tahun 2007 dan sampai saat ini telah melakukan kerja sama dengan lebih dari 20 pemilik tanah, baik perorangan maupun institusi, yang memiliki lahan yang prospektif untuk dikembangkan bersama yang tersebar di sejumlah kota besar. Namun, jika terjadi situasi bisnis yang kurang kondusif sehingga hasil yang dicapai belum sesuai rencana, maka kita selalu mendapatkan win-win solution,” kata Agung dalam keterangan resmi.

BACA JUGA :   Bidik Penjualan Rp3,1 Triliun, WIKA Realty Siapkan Sejumlah Strategi

Lebih lanjut Agung menjelaskan, saat ditandatanganinya kerja sama antara keduanya, CPN menyampaikan bahwa beberapa sertifikat sedang dijaminkan di Bank BTN untuk kepentingan CPN yang pada saat itu telah mengalami gagal bayar. Sehingga, CPN meminta agar sebagian pengembalian nilai tanah dapat dibayarkan kepada Bank BTN untuk menebus sertifikat-sertifikat tanah tersebut .

CPN, kata Agung, tidak pernah menyampaikan bahwa ada surat-surat tanah yang dijaminkan ke bank lain selain Bank BTN atas kepentingan CPN. Namun, pada 16 Mei 2017, WIKA Realty secara tiba-tiba menerima pemberitahuan pengumuman lelang atas sebagian tanah yang menjadi objek kerja sama yang dijaminkan oleh CPN kepada Bank Victoria Syariah tanpa sepengetahuan dan seijin WIKA Realty.

Perlu diketahui juga, kata Agung, bahwa WIKA Realty tidak pernah melakukan dan/atau melaporkan PT Cyberindo Persada Nusantara ke pihak kepolisian, namun PT Cyberindo Persada Nusantara lah yang melaporkan WIKA Realty ke Kepolisian Daerah Jawa Barat

BACA JUGA :   Hari ini, Omni Hospital Cikarang Mulai Beroperasi

“Dalam kondisi industri properti yang pasang surut, WIKA Realty tetap mengedepankan azas profesionalitas dan kesetaraan dengan para mitra sesuai dengan perjanjian yang disepakati sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis yang berlaku umum,” ungkap Agung.

Terlepas dari salah atau benar antara kedua belah pihak, adanya sengketa atau konflik yang terjadi tentu sangat disayangkan. Terlebih lagi, di saat industri properti yang kini belum begitu bergairah, akan membuat kepercayaan konsumen semakin luntur dan membuat keinginan membeli properti semakin turun.

Tamansari Cyber Residence, Bogor, yang rencananya akan dikembangkan sebagai perumahan dengan konsep Cyber Home pertama di Indonesia itupun terancam batal dibangun. Kecepatan internet di perumahan ini, dipersiapkan bisa mencapai 100 Mbps simetris, kecepatan yang sama saat melakukan download maupun upload.

Check Also

Lengkapi Superblok South Quarter, Intiland Bangun Apartemen SQ Res

APARTEMEN – Kawasan terintegrasi South Quarter, Jakarta Selatan yang dikembangkan oleh PT Intiland Development Tbk …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Telah Terbit Edisi Terbaru

Majalah Property&Bank
Edisi. 162

Pesan Sekarang!
close-link