Thursday , 24 October 2019
Home / Breaking News / Masalah Perumahan Rakyat Harus Ditangani Dengan Serius dan Lebih Fokus

Masalah Perumahan Rakyat Harus Ditangani Dengan Serius dan Lebih Fokus

Talkshow Mengokohkan Urusan dan kelembagaan Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pengembangan Kawasan Perkotaan

RUMAH RAKYAT – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah dan akan melakukan beberapa langkah penguatan dan inovasi Program Sejuta Rumah. Antara lain adalah dengan penyesuaian harga rumah bersubsidi yang mempertimbangkan tingkat daya beli MBR, standarisasi bangunan melalui revisi Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana dan penyediaan perumahan terjangkau di lokasi strategis atau transit oriented development.

Selain itu, juga akan terus didorong pembangunan rumah susun bagi ASN/TNI/Polri dan generasi Milenial, pembangunan rumah swadaya sebagai homestay, rumah khusus sebagai guest house, dan rumah susun di kawasan pariwisata serta kawasan industri serta inovasi Kebijakan Penyediaan Perumahan berupa Pembangunan Perumahan Berbasis Komunitas (P2BK) dan mendorong Pembangunan Perumahan Skala Besar yang menerapkan konsep Hunian Berimbang.

BACA JUGA :   Peresmian Hotel Horison Panakukang Makassar

“Langkah tersebut adalah untuk mengimplementasikan visi Presiden RI 2020 – 2024 dalam melakukan percepatan penyediaan perumahan. Penyediaan perumahan bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya MBR tetap dilaksanakan melalui Program Sejuta Rumah (PSR), yang disertai dengan langkah-langkah penguatan dan inovasi terhadap pelaksanaan program ini,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid dalam Talkshow bertemakan Mengokohkan Urusan dan kelembagaan Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pengembangan Kawasan Perkotaan di Jakarta, Kamis (29/8).

Dikatakan Khalawi yang dalam kesempatan tersebut membacakan sambutan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, produk Program Satu Juta Rumah merupakan hasil pembangunan kita bersama, hasil kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengembang, CSR perusahaan, dan masyarakat secara keswadayaan.

“Realisasi pembangunan hunian dalam Program satu Juta Rumah sampai dengan 26 Agustus 2019 sebanyak 847.611 unit. Pada tahun 2015 – 2018, Program Sejuta Rumah telah berhasil membangun sebanyak 3.54 juta unit. Sedangkan pada tahun 2019, pemerintah mentargetkan pembangunan PSR sebanyak 1.25 juta unit rumah,” ungkap Khalawi.

BACA JUGA :   The HUD : Kawasan Berbasis TOD Harus Bermanfaat Bagi MBR

Perumahan Perlu Kementerian Khusus?
Sementara itu, terkait dengan tema diskusi mengenai kelembagaan perumahan rakyat, Pengamat Perumahan dan Pemukiman dari Institut Teknologi Bandung (ITB) M. Jehansyah Siregar mengatakan, urusan Perumahan Rakyat harus ditangani oleh kelembagaan tersendiri dengan kewenangan dan kapasitas yang memadai. Hal ini untuk memenuhi perumahan layak bagi golongan tidak mampu dan untuk mengurangi housing backlog secara tuntas diperlukan kebijakan yang efektif dan program yang komprehensif.

“Menghadapi kondisi industri perumahan yang saat ini semakin berat, maka menurut kami urusan perumahan rakyat harus ditangani oleh sebuah kementerian sendiri secara fokus. Bukan oleh pejabat setingkat Direktur Jenderal ataupun seorang Menteri Pekerjaan Umum dengan perhatian yang terpecah pada penyelesaian proyek-proyek infrastruktur PU lainnya, terutama jalan dan pengairan,” tegas Jehansyah.

BACA JUGA :   Pendanaan UMKM Grup Modalku Capai Rp 1 Triliun

Urusan perumahan rakyat itu, kata Jehansyah sangat kompleks. Ketika multi-sistem penyediaan masing-masing djabarkan melalui multi-dimensi dan melibatkan multi-stakeholders, maka kompleksitas urusan perumahan rakyat akan semakin tinggi lagi. Pemahaman serba multi urusan perumahan rakyat ini bukan untuk mempersulit masalah, namun untuk menyelesaikan masalah secara efektif.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan (Himperra) Endang Kawidjaja mengatakan, lembaga yang mengatur perumahan bersubsidi harus piawai dalam membuat peraturan yang tepat dengan lapangan melalui FGD & Sosialisasi yang aspiratif dengan para Pemangku Kepentingan. “Kementerian Lembaga Perumahan Rakyat & Permukiman sebaiknya memiliki atau digabung dengan K/L ATR,” jelasnya.

BACA JUGA :   Grand Launching Bellevue Place, Graha Azura Tawarkan Promo Menarik

Sedangkan Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Junaidi Abdillah tetap menginginkan kementerian perumahan dan pekerjaan umum dipisah. Hal ini kata dia, agar masalah perumahan ditangani dengan lebih serius dan fokus, tidak seperti saat ini yang digabung menjadi satu kementerian.

“Kami menginginkan seperti sebelumnya, kementerian perumahan berdiri sendiri agar program sejuta rumah bisa berjalan dengan baik, sehingga masyarakat berpenghasilan rendah bisa memiliki rumah dengan mudah,” tegas Junaidi.

Check Also

Jokowi Resmi Umumkan Kabinet, Lima Menteri Merupakan Peraih IPBA

NASIONAL – Presiden RI (2019-2024) Joko Widodo pagi ini, Rabu (23/10) resmi mengumumkan nama-nama menteri …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Telah Terbit

MAJALAH
PROPERTY&BANK
EDISI 165

Klik Disini
Cover Majalah Property&Bank edisi 165
close-link