Thursday , 24 October 2019
Home / Breaking News / Meski Masih Kurang, APERSI Tetap Apresiasi Presiden Tambah Kuota FLPP

Meski Masih Kurang, APERSI Tetap Apresiasi Presiden Tambah Kuota FLPP

Pengurus APERSI dan Presiden Jokowi
Ketua Umum DPP APERSI Junaidi Abdillah dan Sekjen DPP APERSI Daniel Djumali mengapit Presiden RI Joko Widodo bersama jajaran pengurus DPP APERSI

RUMAH RAKYAT – Sempat mengancam akan turun ke jalan melakukan demo, akhirnya para pengembang yang tergabung dalam Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) mulai merasa tenang, setelah adanya kepastian penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2019.

Ditambahnya kuota FLPP tersebut dipastikan setelah Presiden RI Joko Widodo menerima utusan dari sejumlah pengembang dari tiga asosiasi berbeda, yakni Realestat Indonesia (REI), APERSI dan Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Senin (16/9) lalu. Saat itu, Presiden memutuskan penambahan kuota FLPP sebanyak 80.000 unit atau senilai Rp 8.6 triliun.

BACA JUGA :   Strategi Jemput Bola, PT Izumi Sentul Realty Buka Marketing Gallery di Kelapa Gading

Ketua Umum DPP APERSI Junaidi Abdillah yang ikut serta dalam pertemuan dengan Presiden tersebut mengatakan, menyambut baik dan sangat memberikan apresiasi yang sedalam-dalamnya atas penambahan kuota FLPP. Ia menilai pertemuan itu sangat mengakomodir pengembang dan yang pasti juga masyarakat menengah ke bawah pada umumnya.

“Kami berkesempatan bertemu Presiden yang didampingi oleh empat kementerian dan pejabat terkait. Pembahasan dari pertemuan itu secara umum membicarakan perkembangan bisnis properti di Indonesia. Salah satunya adalah hambatan yang dialami pengembang dari sisi peraturan dan regulasi yang tidak sesuai dan tidak mendukung sektor perumahan khususnya menengah ke bawah,” ujar Junaidi di Kantor DPP APERSI, Jakarta (17/9) kemarin.

BACA JUGA :   PUPR Bangun JPO Ramah Lingkungan di Solo Sebagai Pilot Project Eco JPO

Dari pertemuan itu, ujar Junaidi, Presiden menerima laporan langsung permasalahan utama dari pengembang saat ini mengenai habis kuota FLPP untuk tahun 2019 yang sudah terjadi beberapa bulan lalu. Ia bahkan mengaku, sejak bulan Juni 2019 lalu anggaran sudah menipis sehingga sejumlah anggota APERSI sudah tidak bisa melayani masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin memiliki rumah.

“Presiden langsung merespon dan memastikan akan menambah kuota sebanyak 80.000 unit untuk tahun 2019. Jumlah itu sebenarnya masih sangat kurang karena kami mengusulkan penambahan 120.000 unit. Untuk APERSI saja, kebutuhan penambahan kuota hampir mencapai 100.000 unit di seluruh Indonesia. Tapi kita sangat mengapresiasi dengan adanya penambahan kuota ini,” ujar Junaidi.

BACA JUGA :   Kinerja Keuangan Tahun 2018 Positif, Kredit Bank DKI Tumbuh 27,9%

Pengembang pada umumnya, lanjut Junaidi, sangat paham dengan kondisi saat ini karena sektor lain juga pasti membutuhkan dana dan perhatian dari Presiden. Junaidi juga tidak paham untuk penambahan kuota ini diambil dari pos mana. Namun dengan mendapatkan penambahan ini, pengembang sudah sangat senang.

“Sebelumnya pengembang sudah sangat kuatir dan ketakutan karena konsumen tidak bisa diberikan kepastian dan pengembang juga terancam bangkrut,” urai Junaidi. Dan untuk penambahan kuota FLPP ini, sambung Junaidi, Presiden berjanji dan memerintahkan kepada instansi terkait, dalam dua minggu ke depan anggarannya sudah bisa dijalankan.

BACA JUGA :   Trimitra Propertindo Gelar Soft Launching Apartemen Tower The Canary

Kepada sejumlah media yang hadir di Kantor DPP APERSI, Junaidi juga menyampaikan dan menyinggung masih banyak permasalahan lain yang mengganjal. Diantaranya adalah belum jalannya kordinasi di dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Menurutnya, Menteri Basuki Hadimuljono yang sudah tegas dalam menjalankan tugas, kadangkala tidak segera diikuti oleh bawahannya.

“Contohnya masalah relaksasi Sertifikat Laik Fungsi atau SLF yang sudah diperintahkan oleh pak Menteri, tapi tidak langsung ditindaklanjuti oleh para Dirjen yang terkait serta pemerintah daerah. Padahal itu sudah disampaikan langsung oleh Menteri tapi tidak langsung dilaksanakan bawahannya. Sebaik apapun program yang direncanakan oleh Menteri, tidak akan efektif jika bawahannya tidak menjalankan dengan baik,” sindir Junaidi.

Masalah lain, kata Junaidi adalah tentang tabungan selama 6 bulan untuk program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2PT) yang dianggap terlalu lama. Menteri juga sudah minta relaksasi aturan tersebut tapi tidak langsung direspon dan dijalankan oleh jajarannya. Padalah menurut Junaidi, program BP2PT sangat bagus. “Jadi ini permasalahan bukan datang dari pengembang atau masyarakat MBR nya, tapi aturan dari pemerintah yang kadang tidak sinkron antara Menteri dan timnya,” pungkas Junaidi.

Check Also

Jokowi Resmi Umumkan Kabinet, Lima Menteri Merupakan Peraih IPBA

NASIONAL – Presiden RI (2019-2024) Joko Widodo pagi ini, Rabu (23/10) resmi mengumumkan nama-nama menteri …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Telah Terbit

MAJALAH
PROPERTY&BANK
EDISI 165

Klik Disini
Cover Majalah Property&Bank edisi 165
close-link