Wednesday , 21 November 2018
Breaking News
Home / Properti / Pemerintah Aktor Terdepan Dalam Pembangunan PERA

Pemerintah Aktor Terdepan Dalam Pembangunan PERA

rumah-contoh-menpera

Rumah Contoh Untuk MBR

PROPERTI-Merumahkan rakyat khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Masyarakat Miskin, adalah kewajiban Pemerintah (Pusat dan Daerah).Namun kerja sama dari pengembang dan masyarakat juga merupakan hal penting untuk mengurangi backlog sebesar 15 juta unit rumah.

Kondisi perumahan rakyat saat ini semakin mendesak di tengah situasi defisit rumah alias backlog yang terus meningkat, komoditifikasi tanah dalam skala besar, tidak terekamnya data ketersediaan rumah (housing stock), lemahnya housing delivery system, serta akurasi kelompok sasaran MBR. Selain itu, lemahnya sistem atau manajemen kepenghunian juga menjadi faktor yang memengaruhi luasnya kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni.

Karenanya, Pemerintah berkewajiban mengatur dan menyediakan 5 (lima) Komponen Dasar Hak Bermukim (Tata Ruang, Tanah, Infrastruktur Dasar, Bangunan Rumah & Bahan Bangunan, dan Pembiayaan) sebagai area yang mesti dikembangkan terus menerus. Hal itu diperlukan sebagai pendorong terwujudnya usaha merumahkan rakyat dengan menyediakan dan membangun Rumah Tapak atau Deret serta Rumah Susun Negara yang layak, terjangkau, dan terpenuhi secara berkelanjutan.

Ketua Housing Urban Development Institute, Zulfi Syarif Koto, mengatakan bahwa Perum Perumnas seharusnya bisa diandalkan pemerintah untuk membangun perumahan rakyat khusus MBR. Pemerintah perlu menerbitkan Keppres tentang Peran Perumnas untuk program tersebut pembangunan rumah khusus MBR tersebut.

Zulfi mengatakan, penyertaan modal negara (PMN) yang dialokasikan untuk Perumnas dapat digunakan sebagai modal awal penyediaan lahan. Menurutnya, PMN merupakan langkah awal yang baik untuk mengatasi persoalan perumahan di Indonesia.

“PMN itu nantinya bukan untuk cashflow, tapi dijadikan sebagai modal awal membeli tanah dan harus dicari dilokasi yang memiliki kebutuhan perumahan tinggi. Ini modal awal yang bagus,” ujarnya di Jakarta.

Dalam membangun perumahan, Zulfi mengatakan, tanah dan infrastruktur merupakan komponen vital. Hal itu mengingat harga lahan juga turut menentukan harga jual rumah. “Sehingga dalam hal penyediaan lahan murah, pemerintah juga perlu mengembangkanland bank yang bisa diperoleh baik melalui skema akuisisi, lahan pemerintah yang dialihkan, atau melalui sinergi antarsesama BUMN lainnya. Land banking mutlak diperlukan Perumnas untuk program rumah rakyat,” kata Zulfi.

Demi terealisasinya program merumahkan MBR dan Masyarakat Miskin, Pemerintah mesti menggandeng peran serta nonpemerintah, termasuk pengembang sebagai provider. Termasuk pula peran penting Pemerintah Daerah yang menjadi aktor terdepan dalam urusan perumahan rakyat  (Perumahan dan Kawasan Permukiman) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar [vide Pasal 12 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah]. (esti)

Share artikel ini dengan teman

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*