Saturday , 19 August 2017
Home » Indeks Berita » Untuk Rumah MBR, Perhatikan Kualitasnya

Untuk Rumah MBR, Perhatikan Kualitasnya

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Lana Winayanti

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Lana Winayanti

BERITA PROPERTI – Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) meminta DPD REI Provinsi Jawa Timur untuk memperhatikan kualitas pembangunan rumah bersubsidi.

“Banyak pengaduan yang diterima langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dari masyarakat. Pengaduan itu umumnya tentang kualitas rumah. Oleh karena itu, kami meminta kepada pengembang agar lebih memperhatikan kualitas perumahan dan ke depan akan ada standar dan rekomendasi dari kami untuk pengembang dalam membangun rumah bersubsidi. Untuk itu, kami bekerjasama dengan Balitbang PUPR,” ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti dalam keterangan tertulis.

Dalam menjaga kualitas rumah layak huni, pemerintah akan mendorong pengembang untuk memperhatikan Sertifikat Laik Fungsi sebagaimana diamanatkan oleh PP No. 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). “Rumah yang akan dihuni oleh MBR harus memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Fungsi yang diterbitkan pemerintah daerah”, ungkap Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan juga mengapresiasi REI Provinsi Jawa Timur yang telah mendukung Program Satu Juta Rumah. “Di lihat dari potensi pembangunan perumahan di Provinsi Jawa Timur, REI dalam catatan kami berpotensi membangun rumah sebesar 17.844 unit di Tahun 2017. Angka tersebut tentunya lebih besar daripada rencana pembangunan perumahan oleh asosiasi pengembang lain. Di Provinsi Jawa Timur, REI menempati urutan pertama sebagai pengembang dengan potensi pembangunan perumahannya tersebut,” jelas Lana.

Wakil Ketua Bidang Pembiayaan dan Perbankan, DPD REI Provinsi Jawa Timur, Azwar Hamidi mengatakan bahwa pihaknya sedang mendorong anggotanya untuk bersemangat membangun perumahan bersubsidi. “Untuk menumbuhkan semangat pengembang dalam membangun rumah bersubsidi memang perlu dicarikan jalan keluarnya. Selama ini masalah yang dihadapi para pengembang rumah  bersubsidi adalah harga tanah akan tetapi kami berkomiteman untuk membantu MBR memiliki rumah sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Kami akan menjual rumah berdasarkan harga real dan tidak ada unsur biaya lain seperti peningkatan mutu maupun biaya pemesanan rumah. Hal ini dikarenakan di Provinsi Jawa Timur ada pembinaan kepada pengembang dari lembaga perpajakan,” tegas Azwar Hamidi.

DPD REI Provinsi Jawa Timur juga  mengusulkan kepada pemerintah untuk menetapkan harga rumah per provinsi. Terkait  hal ini Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti mengatakan bahwa Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan saat ini tengah mengkaji ulang harga rumah karena untuk tahun 2019 akan ada batasan harga rumah baru dan pemerintah juga tengah mengkaji batasan penghasilan MBR yang berhak menerima KPR bersubsdi. 

Share artikel ini dengan teman

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*