Friday , 18 August 2017
Home » Breaking News » Pengembang Dukung Kebijakan Tax Amnesty

Pengembang Dukung Kebijakan Tax Amnesty

89bassura1.jpgPROPERTI-Pemerintah segera memberlakukan Tax Amnesty atau pengampunan pajak dalam waktu dekat. Bahkan, rencananya aturan tersebut akan segera diterapkan awal tahun 2016 mendatang. Sejumlah kalangan menilai, implementasi pengampunan pajak atau tax amnesty  merupakan waktu yang tepat demi menggenjot penerimaan pajak.

Chief Executive Officer (CEO) Synthesis Development Budi Yanto Lusli mengatakan, Rancangan Undang – Undang (RUU) Tax Amnesty atau keberhasilan pengampunan pajak di suatu negara adalah yurisdiksi kewenangan yang bisa Pemerintah dan DPR RI wujudkan dengan dukungan dari berbagai pihak, terutama masyarakat  wajib pajak.

“Saya selaku sektor swasta pasti akan mendukung kebijakan tersebut. Pengampunan pajak tersebut sejalan dengan rencana pemerintah saat ini untuk memperlebar ruang fiskal demi mempercepat pembangunan. Apabila tax amnesty tidak dilakukan segera, saya pesimistis implementasi tax amnesty bisa kembali dilakukan.” tegas Budi yang tengah mengembangkan Bassura City, Mall@Bassura, Synthesis Residence Kemang, dan Synthesis Square Gatot Subroto bersama Synthesis Development.

Menurut Budi, tax amnesty yang digagas saat ini harus meliputi beberapa aspek, diantaranya; menyangkut pemulangan kembali (repratiasi) modal sehingga uang warga Indonesia yang ada di luar negeri bisa kembali ke dalam sistem perbankan Indonesia. Kedua, hidden economy di dalam negeri harus diberikan jalan keluar supaya masuk dalam sistem ekonomi formal. Ketiga, piutang pajak harus diselesaikan. Keempat, implementasi tax amnesty harus dilakukan secara mendadak, sehingga tidak ada upaya antisipasi dari wajib pajak. Kelima, otoritas pajak perlu membangun database bagi wajib pajak yang berpartisipasi dalam program tax amnesty. Keenam, kepatuhan pajak juga dapat meningkat pasca tax amnesty apabila Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dapat memenuhi beberapa persyaratan terkait penegakkan hukum, misalnya adanya sanksi yang tegas dan sistem untuk mendeteksi penggelapan pajak.

“Dengan keenam hal tersebut, diharapkan tax amnesty akan menuntaskan permasalahan yang selama ini tertunda dan masalah tax amnesty akan menjadi kebijakan nasional amnesty. Tax amnesty harus menjadi stimulus wajib pajak untuk meningkatkan investasinya, agar tax amnesty tidak saja menghapus hak tagih atas Wajib Pajak, tetapi juga dalam jangka panjang bisa meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, yang ujungnya meningkatkan penerimaan pajak,” tutur Budi.

Perli diketahui, Indonesia pernah menerapkan tax amnesty pada 1984, dengan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26/1984, tetapi gagal. Tax amnesty muncul kembali melalui kebijakan Sunset Policy pada 2008, yakni pemberian fasilitas perpajakan yang berlaku hanya pada 2008, dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga. Hal itu diatur dalam Pasal 37A UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), namun dari sisi penerimaan pajak tak berefek maksimal. Terakhir, pemerintah menerbitkan pengampunan pajak melalui kebijakan Sunset Policy jilid kedua. Bentuknya adalah penghapusan sanksi administrasi atas pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT).

Share artikel ini dengan teman

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*