Monday , 19 November 2018
Breaking News
Home / Indeks Berita / Pengembang Plat Merah Mesti Patuhi UDGL

Pengembang Plat Merah Mesti Patuhi UDGL

Kawasan perumahan

BERITA PROPERTI – Ketidakadilan perlakuan pemerintah terhadap pengembang plat merah dengan pengembang swasta, terus mendapat respon dari sejumlah pihak. Mewakili di asosiasi para pengembang di DKI Jakarta, Amran Nukman menilai perlakuan kebijakan aturan terhadap pengembang plat merah atau BUMN dengan swasta sungguh berbeda.

Ketua DPD REI DKI Jakarta ini memberikan contoh pengembang plat merah bisa dengan leluasa mengerjakan proyek hunian berbasis TOD (Transit Oriented Development) tanpa memenuhi terlebih dahulu ketentuan tata ruang dan Urban Design Guide Line (UDGL). Padahal, hal itu merupakan salah satu yang terpenting dilakukan oleh setiap pengembang.

Panduan Rancang Kota atau UDGL adalah panduan bagi perencanaan kawasan yang memuat uraian teknis secara terinci tentang kriteria, ketentuan-ketentuan, persyaratan-persyaratan, standar dimensi, standar kualitas yang memberikan arahan bagi pembangunan suatu kawasan yang ditetapkan mengenai fungsi, fisik bangunan prasarana dan fasilitas umum, fasilitas sosial, utilitas maupun sarana lingkungan.

“Bagi kami, ini jelas tidak adil karena pengembang swasta harus bersusah payah melalui proses studi UDGL, bahkan kami harus menunggu 2 tahun studinya. Sedangkan pengembang dari BUMN, begitu pemerintah menugaskan hunian TOD, mereka langsung groundbreaking. Ini jelas tidak adil bagi pengembang swasta,”  ujarnya Amran yang belum lama ini terpilih kembali menjadi Ketua periode 2017-2020.

Oleh karena itu, sambung Amran, perlu keterlibatan pemerintah guna menyikapi hal tersebut. Amran menyarankan agar Kementerian BUMN dan Kementerian PUPR harusnya mendorong BUMN lebih taat terhadap aturan bisnis di sektor perumahan ini dan sedikit lebih sabar untuk menjalani proses pengerjaaannya.

“Jadi ada ketertiban yang dijaga dalam menjalankan bisnis di sektor industri properti dan perumahan. Meski mendapat perlakuan khusus dari pemerintah, seharusnya perusahaan pengembang BUMN yang membangun hunian di stasiun KA ini juga harus profesional.  Artinya pengembang BUMN juga harus memberi contoh kerja yang profesional,” jelasnya.

Mudahnya pengembang BUMN yang membangun hunian TOD melewati prosedur UDGL dan lainnya, ditanggapi juga mendapat tanggapan Ketua Umum Housing Urban Development (HUD) Institute, Zulfi Syarif Koto. Menurut mantan salah satu Dirjen di era Kementerian Perumahan Rakyat ini, wajar jika kondisi ini membuat para pengembang swasta cemburu.

“Bagi pengembang swasta, selama ini membutuhkan waktu bertahun tahun. Saya tidak tahu persis lokasi TOD yang dibangun itu sudah di UDGL kan apa belum. Tapi terlepas dari itu, HUD Institue pada prinsipnya selalu menganjurkan kepada pengembang atau siapapun, untuk menghormati perundang-undangan yang terkait dengan perumahan dan permukiman, hormati otonomi daerah, dan selalu berpihak pada MBR,” tegas Zulfi.

Share artikel ini dengan teman

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*