Thursday , 24 October 2019
Home / Breaking News / Penggabungan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Tidak Efektif

Penggabungan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Tidak Efektif

54rumah-sederhana-2.jpgPenggabungan Kementerian PU dan Kementerian Perumahan Rakyat menuai kritik dari para pelaku pasar perumahan. Pasalnya, kedua kementerian ini memiliki permasalahan yang jauh berbeda. Hal tersebut memperlihatkan bahwa pemerintahan yang baru kurang memahami mengenai pentingnya perumahan rakyat dan seolah masih menganak-tirikan perumahan rakyat. Karena tidak dipisahkannya Kementerian Perumahan Rakyat dari kementerian lain, membuat penyelesaian masalah tidak fokus.

Sampai kini, tingkat kebutuhan hunian bagi masyarakat Indonesia tetap sulit diatasi oleh Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera). Diperkirakan jumlah rumah akan terus bertambah 800.000 unit setiap tahunnya.

Data Badan Pusat Statistik 2010 menyebutkan kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan rumah (backlog) mencapai 13,6 juta rumah. Angka itu melonjak menjadi 15 juta di tahun 2013. Oleh sebab itu, tugas menteri yang baru tetap harus menitikberatkan masalah backlog.

Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda menilai dengan penggabungan kementerian ini maka banyak program perumahan rakyat yang tidak dapat berjalan, di antaranya:

  • Dengan adanya penggabungan ini, maka span of control dari kementerian menjadi sangat besar dan dikhawatirkan fokus untuk menangani perumahan rakyat menjadi terabaikan.
  • Menteri yang akan menduduki habatan ini harusnya tidak hanya berpikir infrastuktur namun juga perumahan rakyat. Meskipun ada keterkaitan namun dikhawatirkan tidak ada menteri yang kompeten di PU yang juga memahami perumahan rakyat. Karena berbicara perumahan rakyat dalam konteks public housing akan berbeda dengan pasar perumahan secara umum.
  • Bila di PU lebih banyak bersifat konstruksi dan perencanaan termasuk perizinan, di sektor perumahan rakyat sangat terkait banyak hal termasuk masalah pembiayaan terkait subsidi dan FLPP, pertanahan, sampai sosialisasi program, yang akan sangat berbeda pendekatannya.
  • Hai ini akan membuat pasar perumahan komersial akan terus tidak terkendali dan masyarakat yang membutuhkan rumah murah tak kunjung terselesaikan.

Meski demikian, Jokowi-Jusuf Kalla tetap menggabungkan kedua kementerian tersebut. Susunan kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla diumumkan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Minggu (26/10/2014) kemarin. Dalam susunan tersebut, Basuki Hadi Muljono resmi ditunjuk sebagai Menteri PU dan Perumahan Rakyat untuk mengurusi segala persoalan perumahan dan infrastruktur Indonesia.

Basuki lahir di Surakarta 5 November 1954, ia menempuh pendidikan Teknik Geologi UGM pada tahun 1979. Kemudian dilanjutkan Master of Science di Civil Engineering Colorado State University, USA, 1989. Dalam unversitas yang sama, Basuki juga menamatkan program Doctor of Philosophy pada tahun 1992.

Sebelum ditunjuk menjadi Menteri PU dan Perumahan Rakyat, Basuki sempat menjadi Ketua Kelompok Kerja SDA Rehabilitasi Pasca Tsunami NAD tahun 2004 – 2005, Ketua Tim Independen Penanggulangan Kerusakan Jalan Tol Purbaleunyi tahun 2006, Anggota Tim Nasional Penanggulangan Kerawanan Pangan Yahukimo – Papua tahun 2006, dan Ketua Tim Nasional Penanggulangan Lumpur Sidoarjo tahun 2006 – 2007.

Check Also

Rumah Komunitas Tukang Cukur

Penghuni Perumahan Tukang Cukur Di Garut Dapat Bantuan PSU

RUMAH RAKYAT –Direkorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian PUPR akan memberikan dukungan prasarana, sarana dan utilitas …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Telah Terbit

MAJALAH
PROPERTY&BANK
EDISI 165

Klik Disini
Cover Majalah Property&Bank edisi 165
close-link