Friday , 16 November 2018
Breaking News
Home / Breaking News / Perkim 403 Berlaku, Apersi : 30 Ribu Unit Gagal Akad

Perkim 403 Berlaku, Apersi : 30 Ribu Unit Gagal Akad

Ketua Umum DPP Apersi Junaidi Abdillah (tengah) menjelaskan perihal Perkim 403 tahun 2002 kepada wartawan

BERITA PROPERTI – Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) meragukan pembangunan program sejuta rumah pada tahun 2018 akan berjalan dengan baik. Organisasi pengembang yang mayoritas anggotanya merupakan pengembang rumah sederhana ini juga menyangsikan pencapaian program yang dicanangkan tahun 2015 itu akan sesuai target.

Pasalnya, masih banyak kendala dan hambatan yang dihadapi oleh pengembang rumah sederhana dalam ikut mendukung program unggulan Presiden Joko Widodo di bidang perumahan itu. Salah satunya yang sangat dirasakan akan menganggu kinerja pengembang adalah Perkim No. 403 Tahun 2002. Meski aturan ini sudah lama keluar, namun belakangan membuat pengembang resah karena mulai diberlakukan.

“Aturan ini diberlakukan pada tahun 2018  dan kami yakin hal ini akan menghambat pasokan rumah sederhana yang dibangun oleh teman-teman di Apersi. Masih banyak aturan yang akan menyulitkan kami mendukung program sejuta rumah seperti sertifikat laik fungsi (SLF), sertifikasi pengembang, dan penggunaan material bangunan,” ujar Ketua Umum DPP Apersi Junaidi Abdillah, Rabu (7/2) lalu.

Lebih lanjut dijelaskan Junaidi, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) akan mulai menerapkan Peraturan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah (Perkim) No. 403 Tahun 2002 soal Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat mulai tahun ini. Dan hal ini sangat memberatkan anggota Apersi.

Junaidi mencontohkan, salah satu aturan di Perkim tersebut adalah septic tank jaraknya harus 10 meter dari sumber air. Hal ini tidak masuk akal karena luas kavelingnya hanya 60 meter persegi (m2). Ada juga aturan besi tulangan harus 10 mm, lalu pondasi harus batu kali, dan sejumlah aturan lainnya.

“Masalahnya adalah, jika kita tidak ikuti aturan tersebut, maka pihak perbankan tidak mau mengeluarkan kreditnya. Tapi kalau kita ikuti saat ini, tentu akan sangat sulit karena pengembang di Apersi sudah banyak membangun rumah sederhana yang sudah dibangun pada tahun 2017 lalu dan siap di lakukan akad kredit pada tahun 2018. Dengan adannya aturan ini, proses akad akan batal,” tegas Junaidi.

Junaidi mengatakan, dari laporan seluruh DPD Apersi di Indonesia, tak kurang dari 30.000 unit rumah bersubsidi yang akan batal akad kredit karena tertahan dengan aturan tersebut. Unit-unit rumah tersebut tersebar di daerah-daerah yang banyak membutuhkan rumah bersubisidi seperti Jawa Barat, Banten, Jambi, Sumatera Selatan, dan beberapa wilayah di Kalimantan.

Dengan jumlah unit rumah sederhana yang mencapai 30.000 an itu, Apersi optimis program sejuta rumah pada tahun ini akan berjalan dengan baik jika masih ada aturan yang akan menghambat. Oleh karena itu, Apersi, kata Junaidi, mengharapkan kepada pemerintah yang dalam hal ini Kementerian PUPR untuk mendiskusikan terlebih dahulu terkait aturan-aturan yang ada.

“Apersi siap jika diajak untuk berdialog. Pada dasarnya kami juga setuju dalam peningkatan kualitas rumah sederhana. Tapi pemerintah harus memperhatikan juga sisi-sisi lain yang juga akan merugikan pengembang bahkan lebih jauh akan merugikan program sejuta rumah. Oleh karena itu, kita harus duduk bersama untuk memecahkan masalah ini,” ujar Junaidi.

Share artikel ini dengan teman

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*