Thursday , 2 April 2020
Home / Breaking News / PGV Kota Satelit Terintegrasi TOD Solusi Atasi Kemacetan Kota

PGV Kota Satelit Terintegrasi TOD Solusi Atasi Kemacetan Kota

Suasana hangat diskusi publik bertajuk “Peran Kota Penyangga Sebagai Solusi Kemacetan Ibukota” di Marketing Lounge Podomoro Golf View, Cimanggis, Bogor, Kamis (14/3/2019).

BERITA PROPERTI –  Sejak menjamurnya pembangunan infrastruktur dan moda transportasi massal yang mengusung konsep Transit oriented development (TOD), hidup dan tinggal dikawasan penyangga Ibukota seperti Depok dan Bogor seakan menjadi sebuah tren baru.

Betapa tidak, ketika semua infrastruktur rampung dibangun dipastikan mereka semua yang bermukim di kawasan ini kebanjiran untung. Selain jarak dan waktu tempuh dari tempat tinggal ke tempat bekerja lebih efisien. Disisi lain harga jual maupun sewa berpotensi melambung tinggi hal ini karena minat yang besar.

BACA JUGA :   JKT Living Star Bidik Segmen Kelas Menengah

Agung Podomoro Land,  menjawab kebutuhan tersebut dengan menghadirkan Podomoro Golf View di kawasan Cimanggis, Bogor. Kawasan hunian Podomoro Golf view ini merupakan hunian nyaman yang terintegrasi dengan transfortasi umum seperti LRT serta ditunjang dengan fasilitas umum lainnya telah menjadi dambaan warga Jakarta.

Pengembangan kota baru Podomoro Golf View (PGV) merupakan salah satu cara yang dilakukan Agung Podomoro Land selaku pengembang untuk ikut mendukung pemerintah dalam mengatasi kemacetan.

Assistant Vice President Podomoro Golf View, Alvin Andronicus menjelaskan, pengembangan kota baru Podomoro Golf View merupakan salah satu cara pihaknya dalam mendukung pemerintah mengatasi kemacetan. Di kawasan hunian terpadu yang dibangun tersebut, terdapat stasiun LRT, park and ride serta feeder untuk kendaraan umum.

“Dengan fasilitas yang ada, baik penghuni maupun masyarakat sekitar dapat memanfaatkan dengan baik sehmgga bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi,” jelasnya dalam diskusi publik bertajuk “Peran Kota Penyangga Sebagai Solusi Kemacetan Ibukota” di Marketing Lounge Podomoro Golf View, Cimanggis, Bogor, Kamis (14/3/2019).

BACA JUGA :   Peringkat Sydney Dan Melbourne Melejit

Bahkan di Podomoro Golf View (PGV), telah dijadikan sebagai salah satu transfer point Gunung Putri yang berada di kawasan Superblok Podomoro Golf View dengan memiliki area parkir luas, disediakan shuttle bus, terminal dan ruang tunggu yang nyaman, hingga terkoneksi dengan fasilitas kawasan. Transfer Point TOD Gunung Putri mengintegrasikan jalur LRT dari arah Bogor ke Cawang (dan sebaliknya), jalur bus baik PPD, Damri, maupun Transjakarta.

Upaya lainnya, lanjut Alvin, menyediakan seluruh kebutuhan masyarakat mulai dari pendidikan, kesehatan, wisata, dan sebagainya, sehingga diharapkan bisa meminimalisir perjalanan penghuni dan masyarakat keluar dari kawasan PGV yang diperkirakan dihuni oleh sekitar 60 ribu jiwa.

Megapolitan Terbesar Dunia
Kawasan Jabodetabek (Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi) merupakan megapolitan terbesar kedua di dunia, di bawah Tokyo, Jepang. Namun, penelitian Euromonitor International menunjukkan pada 2030, Jabodetabek akan menjadi kota megapolitan terbesar di dunia dengan jumlah populasi 35,6 juta, menggeser Tokyo yang berpenduduk 35,3 juta. Ini tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan stake holder terkait.

Pengamat transportasi dan tata kota Yayat Supriatna mengemukakan, Pemerintah harus menyediakan sistem transportasi publik yang nyaman, aman, murah serta menjangkau lebih banyak tujuan masyarakat. “Menjadi kota megapolitan terbesar di dunia, kata pengamat Perkotaan, Yayat Supriyatna, akan memunculkan masalah sekaligus pekerjaan rumah bagi pemerintah, mengingat sarana transportasi publik di Jabodetabek belum layak,” katanya.

BACA JUGA :   Program SABRINA Milik Bank BRI Kini Hadir Di Aplikasi WhatsApp

Untuk itu, tambahnya, Pemerintah harus bisa menyediakan sistem transportasi publik yang nyaman, aman, murah serta menjangkau dan lebih banyak tujuan masyarakat. Merujuk hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014 yang menyebutkan bahwa 28 juta penduduk Jabodetabek yang berumur 5 tahun ke atas, sebanyak 13 persennya merupakan penduduk komuter.

Persentase tertinggi di Kota Depok (20 persen), Kota Bekasi (20 persen), dan Kota Tangerang Selatan (18 persen). Sementara persentase komuter terendah terdapat di Kabupaten Tangerang (6 persen). Untuk wilayah provinsi DKI Jakarta, persentase komuter tertinggi terdapat di wilayah Jakarta Pusat (15 persen).

Sedangkan berdasarkan data Bank Dunia, biaya transportasi maksimum adalah 10 persen dari pendapatan per bulan. “Sementara di Jabodetabek, masyarakat menengah kebawah rata-rata menghabiskan 43 persen. Bandingkan dengan Cina yang hanya 7 persen, Singapura 3 persen dari pendapatan per bulan. Oleh karena itu, tak heran jika transportasi menjadi salah satu penyebab kemiskinan,” ujar Yayat.

BACA JUGA :   Pemerintah Minta Pemda Dorong Perumahan Berbasis Komunitas Di Daerah

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Prasarana Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Heru Wisnu Wibowo menjelaskan, total jumlah perjalanan orang di Jabodetabek pada 2015 mencapai 47,5 juta orang per hari. Jumlah itu terdiri dari pergerakan dalam kota sebesar 23,42 juta, komuter 4,06 juta dan pergerakan lainnya yang melintasi Jabodetabek sebesar 20,02 juta orang per hari.

“Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2018, penanganan transportasi Jabodetabek dituangkan dalam Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ). Sebagai implementasi, Presiden Joko Widodo membentuk BPTJ sebagai instansi yang memilik tugas dan fungsi mengintegrasikan penyelenggaraan transportasi di Jabodetabek,” papar Heru.

Sasaran yang diharapkan tercapai dari implementasi RITJ secara substansial adalah terciptanya sistem transportasi perkotaan yang terintegrasi di seluruh Jabodetabek, berbasis angkutan umum massal. Hal tersebut untuk mengurangi kecenderungan  penggunaan kendaraan pribadi, yang menyebabkan kemacetan.

“Indikator kinerja utama BPTJ adalah mengupayakan pergerakan orang dengan angkutan umum mencapai 60% dari total pergerakan orang,” imbuhnya.

Indikator lainnya adalah waktu perjalanan asal tujuan maksimal 1,5 jam pada masa puncak, kecepatan rata-rata 30 km/jam pada masa puncak, cakupan pelayanan angkutan umum 80% dari panjang jalan di perkotaan.

BACA JUGA :   Rumah123.com Gelar Penghargaan Untuk Para Property Agent

“Yang tak kalah penting adalah menyediakan akses jalan kaki ke angkutan umum maksimal 500 meter, setiap daerah punya feeder yang terintegrasi, serta fasilitas pejalan kaki dan park and ride dengan jarak perpindahan antarmoda 500 meter,” kata Heru.

Karena itu, paparnya, kota-kota penyangga dapat berperan melalui dukungan untuk mengakomodasi pergerakan masyarakat. Pergerakan masyarakat dapat diminimalisir dengan pengembangan kawasan yang berorientasi transit pada masing-masing kota penyangga.

Check Also

Bedah rumah

The HUD Institute Beri Masukan Sektor Perkim Untuk RUU Omnibus Law

EKONOMI – Pro kontra Omnibus Law semakin santer terdegar di berbagai media Tanah Air. Wacana …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Telah Terbit

MAJALAH
PROPERTY&BANK
EDISI 169

Klik Disini
Dapatkan Versi Digital Majalah Property&Bank Di Playstore Dan IOS.
close-link