Sunday , 18 November 2018
Breaking News
Home / Breaking News / PKO Dipercepat, REI Optimis Capaian 2018 Meningkat

PKO Dipercepat, REI Optimis Capaian 2018 Meningkat

Ketua Umum DPP REI, Soelaeman Soemawinata (paling kanan) saat mengunjungi proyek di daerah

BERITA PROPERTI – Beberapa waktu lalu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) yang mempercepat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) dengan 40 bank pelaksana KPR Sejahtera FLPP tahun 2018.

Menanggapi PKO tersebut, Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menyambut positif dan mengapresiasi terobosan yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu. Langkah tersebut diharapkan mendorong pengembang untuk lebih cepat melakukan pembangunan, sehingga pencapaian Program Sejuta Rumah (PSR) tahun depan diprediksi akan lebih besar.

Ketua Umum DPP REI, Soelaeman Soemawinata mengatakan, biasanya PKO dilakukan pada awal tahun dan kali ini dipercepat pada akhir tahun. REI menganggap ini satu terobosan luar biasa yang dilakukan pemerintah dalam mempercepat program sejuta rumah. Apalagi PKO kali ini menggandeng lebih banyak bank nasional dan bank daerah, sehingga konsumen memiliki lebih banyak pilihan dan realisasi akan bertambah.

“Selama ini PKO dengan bank pelaksana dilakukan setelah bulan Januari setiap tahunnya. Akibatnya perbankan baru dapat menyalurkan subsidi KPR FLPP dan Subsidi Selisih Bunga (SSB) setelahnya. Kondisi tersebut, membuat pengembang harus puasa akad kredit 2-4 bulan setelah PKO ditandatangani,” ujar Eman, sapaan akrabnya dalam keterangan tertulis.

Dengan ditandatanganinya PKO di akhir 2017, maka perbankan setelah Februari 2018 diharapkan sudah dapat menggulirkan dana FLPP dan SSB sehingga produktivitas pasokan juga bertambah. Jadi dari sisi pengembang PKO yang dilaksanakan lebih awal ini menjadi semangat untuk terus membangun karena ada satu kepastian, sedangkan bagi masyarakat akan lebih banyak bank yang menjadi pilihan untuk memperoleh KPR bersubsidi.

REI tahun ini menyakini target pembangunan 200 ribu unit yang dicanangkan sejak awal tahun bakal terlampaui. Jelang penutupan tahun 2017, asosiasi tertua dan terbesar di Indonesia tersebut menyebutkan realisasi pembangunan sudah melewati 200 ribu unit. REI optimistis tahun depan pencapaian akan meningkat karena dengan PKO lebih awal maka target setiap daerah juga dipastikan bakal bertambah.

“Angka persisnya kami akan publish nanti di Januari ya, karena sekarang pendataan dan laporan dari daerah-daerah masih berlangsung. Kami kejar terus sehingga awal tahun depan sudah diperoleh angka pastinya, termasuk target di 2018,” papar Eman.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Lana Winayanti menegaskan dengan semakin banyaknya bank yang ikut menyalurkan subsidi, maka akses masyarakat untuk memperoleh KPR FLPP dan SSB semakin banyak.

“Dari sisi jumlah bank penyalur, tahun depan lebih banyak. Kalau di 2017 hanya 33 bank pelaksana, maka nanti  menjadi 40 bank pelaksana,” ungkap Lana. Dia memastikan anggaran subsidi sudah bisa cair pada awal tahun depan, sehingga pemerintah juga memprediksi realisasi PSR di 2018 akan meningkat. Dana FLPP yang akan disalurkan pada 2018 mencapai Rp 4,5 triliun, terdiri dari Rp 2,2 triliun anggaran Kementerian PUPR serta Rp 2,3 triliun dari optimalisasi pengembalian pokok.

Pada kesempatan yang sama, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menyampaikan terimakasih kepada pengembang dan asosiasi terutama REI yang sudah memberikan perhatian dan fokus pada pembangunan rumah rakyat dengan slogan REI Garda Terdepan Membangun Rumah Rakyat. Dia berharap sinergi ini bisa terus berlanjut tidak hanya dari sisi kuantitas, namun juga kualitasnya.

“Ke depan pemerintah akan menekan perlindungan kepada konsumen. Banyak sekali komplain kepada pengembang yang saya terima, banyak aduan. Misalnya sudah akad, tetapi rumah belum dibangun. Karena program ini pakai dana FLPP, maka ada uang negara di situ, jadi saya bertanggungjawab,” tegas Menteri Basuki.

Nantinya, lanjut dia, pengembang yang boleh melakukan pengembangan harus sudah teregistrasi. Pemerintah akan memilah-milah mana pengembang yang kredibel dan punya track record baik, sehingga bank juga lebih nyaman untuk bekerjasama. Kemudian kepada PDPPP, selain menyalurkan kredit subsidi, juga harus bertanggungjawab mengawasi pembangunan fisik rumahnya karena ada laporan banyak rumah yang sudah dibangun ternyata tidak dihuni.

Share artikel ini dengan teman

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*