Wednesday , 26 June 2019
Home / Kolom / Pola Murah Meriah Dalam Merumahkan MBR

Pola Murah Meriah Dalam Merumahkan MBR

Marsda TNI/Purnawirawan Tumiyo Dewan Pengawas Perumnas
Marsda TNI/Purnawirawan Tumiyo
Dewan Pengawas Perumnas

KOLOM-Berdasarkan pengamatan penulis, program merumahkan MBR itu seperti proyek yang sangat menarik bagi kementerian.  Di era pemerintah yang lalu ada 3 Kementerian yang menangani secara langsung.  Kementerian Perumahan Rakyat terkenal dengan Program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), di Kementerian Sosial ada program Bedah Rumah dan di Kementerian Pekerjaan Umum ada program Bangun Rusunawa.

Dengan dipersatukan Kemenpera dengan Kemenpu menjadi Kemenpupera, mudah mudahan masalah merumahkan MBR jadi satu pintu dan Kemensos tidak ikutan urusin rumah walau sekedar bedah rumah.  Kemensos konsentrasi di kegiatan sosial untuk hindari pengelolaan anggaran sehingga  tidak terjadi duplikasi.    Selama ini program merumahkan MBR dengan program FLPP seperti kurang bisa mencapai target.  Apalagi program seribu tower diera pemerintah sebelum Jkw dikenal seperti mati suri.  Program seibu tower yang dicanangkan era SBY JK hasilnya bisa dihitung dengan jari.

Penulis sudah berkali kali memyampaikan tentang bagaimana merumahkan MBR terutama dari kalangan MBR yang bergaji tetap, khususnya untuk PNS, TNI dan Polri yang sebetulnya bisa dirumahkan tanpa APBN. Dengan Sinergi Taspen, Asabri , BTN dan Perumnas hal tersebut seharusnya bisa jalan.  Kali ini penulis akan ulas merumahkan MBR dengan pola Bedah Rumah diperuntukkan MBR yang sudah mempunya lahan tapi tidak mampu bangun atau mempunyai rumah tapi tidak layak huni.

Pola bedah rumah yang saya tahu dan itu menurut cerita MBR yang menerima, dana diturunkan kepada warga yang nama namanya sudah tercantum dalam surat dari Kemensos.  Biasanya berupa dana langsung tunai dan sudah by name.  Mengingat data itu sudah data lama, kadang warga yangvterdaftar justru kebanyakan sudah mampu.  Perangkat desa tidak berani merubah daftar yang ada.  Kenapa terjadi hal seperti ini ? Waktu didata yang bersangkutan rumahnya tidak layak, tetapi kadang ada yang dibangun oleh anak anaknya akhirnya sudah bagus n layak huni.    Memang hal seperti ini bisa terjadi.

Kebetulan Penulis yang merantau bersama teman teman dari Gunung Kidul membuat Perkumpulan dengan nama IKG (Ikatan Keluarga Besar Gunung Kidul), mulai tahun 2015 membuat Program Bedah Rumah.  Dengan anggaran 1,5 M direncanakan untuk bedah 144 unit rumah dengan target per rumah dengan indek 10 sd 15 juta.  Kenapa 144 unit karena di Gunung Kidul ada 144 desa sehingga setiap desa satu rumah yang dibedah.  Rumah didesa tersebut yang paling tidak layaklah yang dibedah.

Kalau sewaktu Program Bedah Rumah dari Kemensos selama ini  senilai 7,5 jt biasanya tergantung penerima untuk apa ? Ganti genteng, ganti floor, ganti dinding bahkan ada yang tambah dapur.  Program Bedah Rumah IKG ini semula dianggap sinis oleh para perangkat desa.  Tetapi setelah kita jelaskan bahwa ini bukan Program Pemerintah tapi Program kepedulian dari Warga yang merantau akhirnya mereka mau menerima.  Kita minta Kepala Desa sendiri yang menentukan rumah siapa yang mau dibedah.    Akhirnya setelah diputuskan bahwa rumah warga yang tidak layak huni, kadang dinding masih dari bambu atapnya bocor bocor itulah yang akan dibedah.

Setelah diputuskan rumah siapa yang dibedah, kita jelaskan kepada Kepala Desa dan perangkatnya, bahwa kita hanya ada dana 10 juta, nah untuk keperluan lainnya gimana kalau semua warga mau terlibat, contoh untuk batu pondasi kan tidak perlu beli.    Bahan bangunan yang dibeli yang tidak ada dikampung, seperti semen, besi paku dan lain sebagainya.    Untuk tenaga gimana kalau gugur gunung holobis kontul baris.  Untuk makan para tenaga gimana kalau istri masing masing yang masak dan dikirim ke tempat kerja.    Bisa juga warga yang mampu yang siapkan.    Diluar dugaan sambutan warga luar biasa.  Rumah dibedah tidak sampai seminggu sudah berdiri tegak dan layak huni dan biasanya yang punya rumah terbata bata dan terharu, mereka mempunyai rumah yang layak huni.

Setelah rumah selesai dibedah, biasanya dilakukan syukuran dirumah tersebut.  Dan yang mengagumkan semua makanan yang disiapkan bukan dari tuan rumah tapi dari warga yang mampu.  Dalam syukuran tersebut  dihadiri oleh seluruh warga, mereka membawa nasi gurih satu bakul dengan ingkung (ayam dimasak utuh dengan dikukus) terutama yang mampu,  ada yang bawa buah bahkan ada hiburan dari seni yang ada dikampung.  Ternyata dengan menyentuh hati nurani warga, untuk saling peduli anggaran antara 10 sd 15 jt rumah bisa tegak berdiri.

Bisakah pola ini dipakai model dan  dibiayai Pemerintah ? Menurut saya Anggaran Subsidi Rumah dilakukan seperti ini dalam setahun tidak hanya Sejuta Rumah yang dibangun tapi bisa melampaui target.  Mudah mudahan tulisan ini menyentuh nurani para Pejabat Pengambil Keputusan.  Amien

Check Also

Hunian Orang Asing : Hak Pakai setara dengan HGB?

OPINI – Setakat berbicara pada helat  Indonesia Property & Bank Award  (IPBA) 2016, Menteri ATR/Kepala …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Telah Terbit Edisi Terbaru

Majalah Property&Bank
Edisi. 160

Pesan Sekarang!
close-link