Saturday , 19 August 2017
Home » Nasional » Ekonomi » PPNBM Turunkan Minat Beli Masyarakat

PPNBM Turunkan Minat Beli Masyarakat

gedung kantorPROPERTI-Adanya wacana pemberlakuan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM) termasuk di sektor properti, merupakan hal yang bertentangan dengan paket kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Oleh karena itu, para pengusaha termasuk pengembang yang tergabung di Realestat Indonesia (REI) mengajak pemerintah untuk membahas lebih lanjut.

Ketua Umum DPP REI Eddy Hussy mengatakan, REI kecewa dengan wacana prematur dari pemerintah terkait Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM) yang dikenakan pada properti dengan nilai Rp 2 miliar ke atas. Wacana ini, menurutnya sangat bertentangan dengan paket kebijakan deregulasi ekonomi yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo.

“Saat ini pelaku industri properti sedang dalam proses mendetailkan kebijakan deregulasi, jadi tidak perlu ada sosialisasi prematur atas kebijakan yang berpotensi meresahkan pelaku pasar. Kami juga sangat mengapresiasi pemerintah menjadikan industri properti sebagai salah satu lokomotif perekonomian dalam paket deregulasi ekonomi tapi wacana prematur soal PPNBM ini bisa meresahkan pasar,” tegas Eddy Hussy.

Dikatakan Eddy, REI menyadari keinginan Pemerintah untuk menerapkan kebijakan baru tersebut adalah demi memenuhi target penerimaan Negara dari sektor perpajakan yang untuk tahun 2015. REI berpendapat perlunya sejumlah pertimbangan agar revisi aturan perpajakan bagi subsektor properti yang berkategori mewah dan sangat mewah dapat diimplementasikan dengan baik, dan mampu menjaga sektor properti dapat bertumbuh dengan baik.

Menurutnya, penerapan target penerimaan negara itu jangan sampai justru melemahkan sektor properti. Sebab, kalangan pengembang sudah merasakan adanya perlambatan pertumbuhan penjualan pada tahun 2014 dan kemungkinan akan terus berlanjut pada tahun 2015 ini.

“Jika properti dengan harga di atas Rp 2 miliar dikenakan PPnBM maka sektor properti akan terbebani pajak penjualan sebesar 45%. Rinciannya PPN 10 %, PPh 5 %, PPnBM 20%, Pajak Sangat Mewah 5 %, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5 %. Belum lagi pajak-pajak yang harus ditanggung oleh pengembang sebelumnya, seperti pajak Kontraktor (PPN maupun PPh), akuisisi lahan, sertifikat induk, dan sebagainya,” jelas Eddy lebih lanjut.

Jika rumah seharga Rp 2 miliar terkena PPnBM, maka kemungkinan konsumen akan menahan diri untuk membeli properti. Jika ini terjadi maka akan berdampak terhadap sektor industri lainnya, termasuk di dalamnya industri perbankan selaku sektor penunjang bagi pergerakan industri properti nasional, serta akan mengurangi penyerapan tenaga kerja yang jumlahnya sangat besar.

Share artikel ini dengan teman

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*