Friday , 23 August 2019
Home / Breaking News / REI Desak UU Pertanahan Segera Disahkan Sesuai Target September 2019

REI Desak UU Pertanahan Segera Disahkan Sesuai Target September 2019

Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Realestat Indonesia (DPP REI) Totok Paulus Lusida (kanan) didampiing Waketum DPP REI Hari Ganie

BERITA PROPERTI – Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini tengah menggodok dan membahas RUU (Rancangan Undang-undang) Pertanahan. Sejumlah aturan terkait masalah pertanahan akan diperbaharui dalam rancangan undang-undang tersebut dan diharapkan dapat lebih memajukan iklan investasi dalam negeri. DPR menargetkan RUU Pertanahan akan selesai dibahas dan ditetapkan menjadi UU pada September 2019 mendatang.

Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Realestat Indonesia (DPP REI) Totok Paulus Lusida mengatakan, pihaknya menyambut baik dibahasnya RUU Pertanahan tersebut. Dirinya berharap pengesahan RUU menjadi UU pada September 2019 mendatang, tidak mundur lagi dari jadwal yang ditargetkan.

“Kami sangat berharap undang-undang pertanahan yang baru bisa disahkan dalam periode DPR yang sekarang. Hal ini agar tidak lagi terjadi pengulangan karena anggota DPR berikutnya baru semua dan pasti akan mulai dari awal lagi,” ujar Totok Paulus Lusida kepada wartawan di kantor DPP REI Jakarta, Jumat (12/7) pekan lalu.

BACA JUGA :   Investasi Menarik Di Pejaten Park Residence

Totok mengakui, REI dan sejumlah asosiasi lainnya sudah intens menyampaikan masukan terkait RUU Pertanahan sejak dua tahun lalu. Pada prinsipnya, kata dia, REI sangat mendukung perbaikan undang-undang tersebut karena sudah sangat dibutuhkan. Perubahan-perubahannya secara prinsip bisa dilaksanakan meskipun perlu penyesuaian.

Beberapa aturan, sambung Totok, masih ada usulan dari REI yang memang perlu perbaikan misalnya masalah properti untuk orang asing. Hampir diseluruh negara didunia ini, memberikan kesempatan kepada orang asing untuk bisa memiliki properti di negara-negara tersebut.

“Saya berkali-kali sudah sampaikan bahwa orang asing yang memiliki properti di Indonesia, tidak akan membawa propertinya kemana-mana. Namun begitu, tetap ada aturan-aturan tertentu yang mengatur hal tersebut sehingga kepemlikannya jelas batas-batasnya, agar kepastian hukumnya ada dan tidak terjadi hal-hal yang bisa merugikan negara,” tegas Totok.

BACA JUGA :   Perumnas Gandeng Jakpro Bangun Rusun di Kemayoran

Begitu juga dengan masalah tanah terlantar yang juga dibahas di RUU Pertanahan tersebut, Totok mengatakan bahwa bagi pengembang tidak ada yang namanya tanah terlantar karena tanah masuk dalam inventory. Bukan seperti spekulen yang menjadikan tanah sebagai aset untuk jangka panjang. Namun, hal itu masih bisa dibicarakan lebih lanjut karena yang lebih utama adalah pada bulan September 2019 ini RUU Pertanahan sudah disahkan menjadi UU.

“Kami mengakui memang masih ada hal-hal lain di RUU tersebut yang harus dijelaskan lebih detil. Oleh karena itu kami mengusulkan agar hal-hal yang lebih detil bisa dirumuskan dalam Peraturan Menteri atau Peraturan Pemerintah, menyusul setelah ditetapkannya undang-undang. Misalnya seperti batasan luas bangunan atau properti yang dimaksud,” ujar Totok.

BACA JUGA :   68 Tahun, BTN Telah Salurkan Kredit Rp437 T

Menurut dia, UU Pertanahan merupakan hal yang sangat dibutuhkan bagi pengusaha, terutama di bidang properti. Oleh karena itu, dirinya kuatir jika ada yang menolak dan menampik diterbitkannya UU Pertanahan dengan segera, akan terjadi masalah dalam melakukan pengembangan usaha dan investasi. “Jangan hanya mementingkan satu pihak saja, tapi harus lebih mengutamakan seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya .

Totok mengatakan, jika masih ditentang lagi maka kapan lagi UU ini akan diperbaiki karena sudah sangat lama sekali. UU Pertanahan yang berlaku saat ini sudah berusia 52 tahun dan banyak yang sudah tidak relevan lagi diterapkan. Aturan ini sangat diperlukan agar tidak timbul prokontra yang tidak berkesudahan.

“Kami dari REI sangat membutuhkan kepastian hukum ini dalam menjalankan usaha dan kegiatan. Baik dalam hal investasi maupun untuk menentukan hak-hak kami. Bagi developer, tanah merupakan hal yang sangat utama dalam menjalankan bisnis. Barang dagangan utama kami adalah tanah dan yang akan kami kembangkan bagi masyarakat luas,” pungkas Totok.

Check Also

Pembangunan Perumahan Berbasis Komunitas Akan Terus Ditingkatkan

RUMAH RAKYAT – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap mendukung para pengembang dan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Telah Terbit Edisi Terbaru

Majalah Property&Bank
Edisi. 162

Pesan Sekarang!
close-link