Thursday , 15 November 2018
Breaking News
Home / Breaking News / REI : Untuk MBR Tidak Perlu Daya Listrik Besar

REI : Untuk MBR Tidak Perlu Daya Listrik Besar

rumah sederhana (2)PROPERTI-Disamping masalah perijinan, ketersediaan fasilitas listrik juga masih menjadi kendala klasik, khususnya dalam program pembangunan sejuta rumah. Kedua masalah ini makin terasa bagi pengembang-pengembang di daerah karena kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Akibatnya, para pengembang daerah kesulitan dalam merealisasikan program pembangunan hunian bagi masyarakat menengah bawah (MBR) tersebut.

Ketua Umum DPP REI Eddy Hussy mengatakan, tenaga listrik mempunyai peran yang sangat strategis khususnya usaha di sektor properti, mengingat ketersediaan fasilitas listrik bersama infrastruktur lainnya akan mendukung keberlangsungan sektor properti.  “Sebab itu REI mengajak Perusahaan Listrik Negara (PLN) berdialog untuk menemukan solusi yang terbaik dalam mengatasi tantangan ketersediaan listrik bagi perumahan dan permukiman,” jelas Eddy dalam kegiatan Coffee Morning bersama rekan-rekan wartawan, Jumat 21 Agustus 2015.

Eddy Hussy mengatakan hal yang mendesak untuk ditemukan solusinya adalah pembatasan listrik bersubsidi yang menyebabkan sulitnya memperoleh ijin pemasangan listrik baru dengan daya 450 volt ampere (VA) dan 900 VA, yang justru sangat dibutuhkan bagi perumahan untuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Bagi MBR, sepertinya tidak terlalu membutuhkan listrik dengan kapasitas yang besar. Jika dipaksakan dengan kebijakan tersebut, maka tentu akan memberatkan mereka pada saat membayar iuran listrik perbulannya. Daya yang terlalu besar akan menjadi pemborosan karena beban tarif dasar listrik (TDL)  menjadi sangat tinggi untuk MBR.  TDL 900 VA hanya senilai  Rp 800 per VA dibandingkan dengan TDL 1.300 VA senilai Rp 1.350 per VA,” terang Eddy Hussy yang didampingi Sekjen DPP REI Hari Raharta dan Waketum DPP REI Theresia Rustandy.

PLN mensyaratkan tentang Surat Keterangan Miskin dalam pengajuan pemasangan listrik baru dengan daya 450 VA sampai 900 VA. Pembatasan  listrik bersubsidi tersebut sebagai tindak lanjut langkah pemerintah setelah menghapus subsidi listrik bagi sebanyak 12 golongan,  meliputi pelanggan Rumah Tangga R-1 dengan daya 1.300 VA, R-1 berdaya 2.200 VA, R-2 dengan daya 3.500 sampai 5.500 VA, dan golongan 6.600 VA keatas untuk mengurangi beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Menurut Eddy, kebijakan pemerintah tersebut sangat mungkin mengganggu keberlangsungan program Sejuta Rumah yang memang ditujukan khusus untuk MBR. Program Sejuta Rumah adalah program perumahan bagi MBR. Dengan persyaratan MBR yang sudah ada, tidak perlu lagi ditambahkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa / Lurah.

Hari Raharta menambahkan, saat ini pengembang anggota REI di wilayah Kalimantan Tengah, Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara dan wilayah lainnya mengalami kesulitan memperoleh ijin pemasangan listrik baru dengan daya  900 VA untuk rumah sederhana tapak. Sementara di wilayah-wilayah lainnya seperti di Kalimantan Selatan, pembangunan jaringan listrik PLN untuk puluhan lokasi perumahan anggota REI hingga kini belum terealisasi meski telah disetujui sejak tahun 2014 lalu. Kemudian di Jawa Timur pengembang menghadapi permasalahan lambatnya pengananan KWH meter yang macet oleh PLN.

“Hal ini tentu memerlukan terobosan dari pemerintah melalui PLN untuk mengatasinya. Ketersediaan infrastruktur listrik, air bersih, dan akses jalan mutlak dipenuhi dalam pembangunan perumahan dalam rangka mendukung terwujudnya target gerakan Sejuta Rumah yang dicanangkan pemerintah,” imbuh Hari Raharta.

REI terus berkomitmen untuk mengejar pencapaian target sejuta rumah yang dibangun oleh anggota sebanyak 247.725 unit, terdiri dari 217.725 unit rumah sederhana tapak (RST) dan 30.000 unit rumah susun sederhana milik (rusunami). Terealisasinya gerakan sejuta rumah akan meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan, dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Untuk itu REI siap mendukung pemerintah sebagai mitra strategis. 

“Sejak awal didirikan pada tahun 1972, REI selalu menjadi mitra srategis pemerintah dalam mencari solusi kebijakan industri properti secara umum dan secara khusus kebijakan perumahan rakyat yang terbaik. Bahkan hingga saat ini,  sebanyak 80% dari total anggota REI merupakan pengembang yang membangun perumahan untuk MBR,” tegas Eddy Hussy.

Share artikel ini dengan teman

One comment

  1. Sebaiknya pemerintah memberikan perhatian terhadap situasi ini. Kasihan MBR kalau harus membayar sangat mahal listrik mereka.

    Yang bingung ngurusin konsumen, Software ini cukup membantu para Developer untuk mengelola data para konsumen. Jauuuuh dari pusinglah pokoknya. http://tinyurl.com/managementkonsumen

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*