Sunday , 20 August 2017
Home » Sekitar Kita » Sektor Perumahan Masih Terabaikan

Sektor Perumahan Masih Terabaikan

Pemerintah belum serius memikirkan sektor perumahan karena selalu menempatkan program pembangunan rumah untuk rakyat sebagai kebijakan yang tidak perlu diprioritaskan.
Kebutuhan rumah khususnya bagi kalangan menengah ke bawah terus meningkat. Hingga kini tingkat kekurangan pasok atau backlog perumahan sedikitnya mencapai 15 juta unit. Setiap tahunnya, diperkirakan kebutuhan terhadap perumahan mencapai 800 ribu unit. Angka tersebut akan terus bertambah jika pemerintah tidak memiliki program dan strategi yang tepat.
“Di berbagai negara, perumahan menjadi kebijakan dasar untuk membangun semua kebijakan. Sektor ini merupakan bidang yang menjadi sorotan dalam pembangunan sebuah negara. Sementara di Indonesia, perumahan itu dihitung paling akhir. Pemerintah terkesan mengabaikan kondisi perumahan saat ini. Masih banyak masyarakat yang belum dapat memiliki rumah karena harga yang mahal dan sulit,” ujar Menteri Perumahan RI periode 2009-2011, Suharso Monoarfa.
Politisi PPP ini menyatakan, hal-hal yang paling mendasar dan mempengaruhi permasalahan di industri perumahan adalah income rendah, harga rumah murah tidak ada, dan tidak ada pembiayaan jangka panjang. Besarnya jumlah pertambahan keluarga di Indonesia tidak seimbang dengan pertambahan hunian, khususnya rumah sederhana.
Padahal, seluruh rakyat Indonesia yang bermukim di Indonesia dijamin hak bermukimnya baik kalangan bawah, menengah maupun kelas atas. Meskipun hak bermukim itu tidak selalu harus membeli, namun juga menyewa. Tapi, pemerintah wajib bertanggung jawab, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Pemerintah yang dalam hal ini Kemenpera harus lebih seirus dan fokus dalam menyediakan perumahan rakyat,” jelas Ketua Housing Urban Development (HUD) Institute Institute Zulfi Syarif Koto saat deklarasi Koalisi Perumahan Rakyat beberapa waktu lalu. Deklarasi koalisi itu sendiri dilakukan bersama Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda, Ketua Masyarakat Konstitusi Indonesia (MKI) Muhammad Joni, serta staf pengajar Universitas Indonesia Andrinof Chaniago dan sejumlah stake holder properti.
Menurut Ali Tranghanda, Kemenpera belum bekerja dengan maksimal dan beberapa program tidak berjalan dengan baik, bahkan tersendat. Seperti program seribu menara rusunami, ketidakjelasan program FLPP, belum adanya perhatian khusus pada penyediaan hunian berimbang dan rumah susun, serta ketidakefektifan dana PSU.
Anggota Komisi V DPR RI Yoseph Umar Hadi mengatakan, saat ini negara dalam keadaan darurat, karena tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah untuk rakyat. Pemerintah, sambungnya, harus memiliki kebijakan strategis yang yang mendesak. Hingga tahun 2033, ia memperkirakan backlog perumahan akan menjadi 30,2 juta jika tidak ditangani dengan serius.
“Tabungan perumahan rakyat bisa menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan backlog 2033. Dengan adanya kucuran dana sebesar Rp 10 triliun untuk mengawali Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), maka diharapkan masalah pembiayaan dalam pembangunan perumahan sedikit bisa teratasi,” jelas Ketua Panja RUU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) DPR RI ini pada diskusi Membedah Regulasi Perumahan Rakyat beberapa waktu lalu.
Untuk mengatasi permasalahan perumahan saat ini, diperlukan keseriusan pemerintah agar persoalan kekurangan hunian bagi masyarakat banyak, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat terpenuhi. Selain pendanaan, pemerintah juga mesti serius dalam merealisasikan bank tanah atau landbank.

Share artikel ini dengan teman

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*