Thursday , 24 October 2019
Home / Breaking News / Sektor Properti Nasional Perlukan Keselarasan Regulasi dan Insentif Fiskal

Sektor Properti Nasional Perlukan Keselarasan Regulasi dan Insentif Fiskal

Kadin Properti
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Properti Hendro S. Gondokusumo saat press conference

INDUSTRI – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendukung program pemerintah dalam memajukan sektor properti nasional dan telah berperan aktif membantu pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembangunan perumahan yang telah ditetapkan.

“Kami dari dunia usaha siap bekerjasama dengan pemerintah dalam program sejuta rumah, baik melalui pembangunan rumah tapak atau susun murah yang disubsidi. Kami akan ambil bagian dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia,” ungkap Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P. Roeslani dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kadin Bidang Properti di Hotel Intercontinental, Pondok Indah, Jakarta (18/9) kemarin.

BACA JUGA :   Paramount Kembali Luncurkan Produk Investasi

Menurutnya, saat ini penyediaan rumah menjadi satu kebutuhan primer atau dasar yang belum sepenuhnya bisa terpenuhi, karena defisit atau nilai backlog dan juga rumah tidak layak huni masih cukup besar.

“Sebenarnya kita pun menyadari bahwa untuk mewujudkan penyediaan perumahan layak huni bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, adalah tugas berat dan merupakan tantangan bagi semua pemangku kepentingan di bidang ini,” ungkap Rosan.

Meski demikian, Rosan menegaskan pihaknya tetap optimis dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ada, serta berharap agar pemerintah dapat melakukan harmonisasi regulasi dan memberikan insentif fiskal untuk mendorong kinerja industri properti nasional.

BACA JUGA :   Menyiasati Hidup Lebih Simpel Di Apartemen

Seperti diketahui, pertumbuhan sektor properti dinilai masih jauh dari harapan, pasalnya kontribusi sektor properti terhadap ekonomi selama lima tahun terakhir masih di bawah 3%, dan 2019 diprediksi relatif sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Sektor properti memang bagian dari investasi jangka panjang. Namun apabila sektor ini didorong maka akan berdampak besar ke sektor lain sehingga bisa ikut mendongkrak pertumbuhan ekonomi,” ungkap Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Properti Hendro S. Gondokusumo.

“Kami memberikan apresiasi terhadap pemerintah yang telah memberikan insentif kepada industri properti. Namun memang ada beberapa kendala aturan yang masih harus diselesaikan dengan baik dan tuntas. Kami yakin pemerintah akan terus memperbaiki hal-hal tersebut agar iklim pro-bisnis bisa terwujud,” tambah Hendro.

BACA JUGA :   Synthesis Square, Hunian Ideal di Gatot Subroto

Kadin Indonesia bidang Properti memberikan apresiasi atas kebijakan insentif yang diberikan di antaranya peningkatan batasan tidak kena PPN rumah sederhana sesuai daerahnya, pembebasan PPN atas rumah/bangunan korban bencana alam dan peningkatan batas nilai hunian mewah yang dikenakan PPNBM. Kebijakan lain yaitu, penurunan tarif PPh pasal 22 atas hunian mewah, dari tarif 5 persen menjadi 1 persen serta simplifikasi prosedur validasi PPh penjualan tanah bangunan dari 15 hari menjadi 3 hari.

“Keselarasan regulasi dan tambahan insentif agar sektor ini bisa bangkit dan tumbuh menjadi lokomotif yang mendorong bergeraknya sektor ekonomi perlu terus ditingkatkan. Bagaimanapun di belakang industri properti sedikitnya ada 174 industri ikutan yang juga mendorong perputaran roda perekonomian Indonesia, mulai dari industri rumahan hingga industri berat,” paparnya.

Sementara itu untuk menunjang iklim pro-bisnis, Kadin Indonesia  bidang Properti berharap adanya dialog yang harmonis dengan pemerintah agar aturan yang dikeluarkan dapat diterapkan secara efisien dan efektif. “Kami selalu siap jika diperlukan pemerintah untuk menjadi pendamping,” ujar Hendro.

Rencana pengesahan RUU Pertanahan di bulan September ini cukup merisaukan para pelaku dunia usaha di sektor ini. Menurutnya, saat ini Kadin Indonesia Bidang Properti bersama sejumlah organisasi dan asosiasi yang bergerak di bidang properti menyoroti sejumlah pasal dan aturan yang ada di dalam RUU Pertanahan dan telah mengadakan kajian mendalam dan memberikan masukan terkait revisi RUU Pertanahan.

BACA JUGA :   Sambut HUT RI, BTN Gelar IPEX 2017

Salah satu tantangan berat yang akan dihadapi pengembang adalah rencana penerapan pajak progresif bagi pemilik lahan lebih dari satu bidang. Aturan ini adalah bagian dari usulan yang ada dalam draft RUU Pertanahan.

“Kami yakin maksud dan tujuan dari penerapan pajak progresif ini adalah untuk hal yang positif agar penggunaan lahan dapat menjadi maksimal. Namun karena aturannya belum disosialisasikan dan masih dalam pembahasan justru menjadi kontraproduktif karena menimbulkan aneka penafsiran sehingga menimbulkan ketidakpastian yang tidak perlu,” tambah Hendro.

“Kami juga menyampaikan apresiasi atas dikeluarkannya beberapa aturan Kementerian PUPR agar industri properti menjadi semakin baik. Kadin Indonesia bidang Properti telah melakukan kajian atas beberapa aturan tersebut, antara lain tentang Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (PPJB). Kami berharap kajian yang kami lakukan  bisa semakin menyempurnakan aturan yang telah dikeluarkan dan seluruh pemangku kepentingan industri properti terlindungi dengan baik sehingga industrinya menjadi semakin sehat dan berkualitas,” papar Hendro.

BACA JUGA :   Kembangkan Peta Digital Properti, Knight Frank Bantu Proyeksi Investasi

Kuota bantuan subsidi rumah yang disalurkan pemerintah bagi MBR yang semakin menipis, juga akan menjadi topik pembahasan di Rakornas Kadin Indonesia bidang properti.

Berdasarkan Data Kementerian PUPR, pemerintah menganggarkan Rp 7,1 triliun untuk target pembangunan 68.858 unit rumah MBR. Sampai Agustus 2019, anggaran ini diperkirakan sudah terserap sebesar Rp 5 triliunan untuk 53.355 unit rumah atau 77,5%.

BACA JUGA :   Serbuan Pusat Belanja Dari Lhokseumawe Sampai Sorong

“Bila tidak ada penambahan dana subsidi, maka proyek pembangunan satu juta rumah yang digencarkan pemerintah bisa terhambat dan berdampak pada industri properti secara keseluruhan,” kata Hendro.

Kadin Indonesia, lanjut dia, bersama para pengembang meminta pemerintah menyalurkan kuota tambahan bantuan subsidi  untuk pembiayaan pembangunan perumahan rakyat kecil. Hal ini diperlukan guna menjaga stabilitas industri properti di Indonesia.

Selain sejumlah tantangan, sektor properti nasional juga diramaikan dengan sejumlah peluang. Bulan Agustus lalu, Presiden RI Joko Widodo resmi mengumumkan lokasi ibukota baru di Kalimantan Timur. Lokasi ibukota baru itu disebut sebagian berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian lagi di Kabupaten Kutai Kartanegara.

BACA JUGA :   November, Tower Sapphire Sentra Timur Tutup Atap

Kadin menilai, pemindahan ibukota ini memberikan angin segar dan dampak positif bagi pengembang dan pelaku industri properti. “Saat ini tinggal bagaimana menyusun strategi untuk menangkap peluang dari perpindahan ibukota negara,” pungkas Hendro.

Check Also

Jokowi Resmi Umumkan Kabinet, Lima Menteri Merupakan Peraih IPBA

NASIONAL – Presiden RI (2019-2024) Joko Widodo pagi ini, Rabu (23/10) resmi mengumumkan nama-nama menteri …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Telah Terbit

MAJALAH
PROPERTY&BANK
EDISI 165

Klik Disini
Cover Majalah Property&Bank edisi 165
close-link