Friday , 23 August 2019
Home / Indeks Berita / Sewindu, Peran Aktif The HUD Dalam Pembangunan Perumahan

Sewindu, Peran Aktif The HUD Dalam Pembangunan Perumahan

Sejumlah tokoh perumahan yang hadir pada HUT ke 8 The HUD Institute

BERITA PROPERTI – Lembaga yang fokus menyoroti masalah perumahan The HUD Institute memperingati hari lahirnya yang ke 8 (delapan) tahun, Senin (14/1) kemarin di Wannabe, Cafe Resto, Jakarta Selatan. Hadir sejumlah tokoh perumahan yang saat ini masih aktif maupun yang sudah memasuki masa pensiun serta media yang tergabung dalam Forwapera.

Selain Suharso Monoarfa, Menteri Perumahan Rakyat era pemerintahan Soesilo Bambang Yudoyono (SBY) yang saat ini menjadi salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), hadir juga Theo L. Sambuaga dan Cosmas Batubara yang sama-sama pernah menjabat Menteri Negara Perumahan era Orde Baru serta ibu Yusuf Asy’ari yang mewakili M. Yusuf Asy’ari, Menteri Perumahan Rakyat era  (SBY).

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid yang mewakili Menteri Basuki Hadimuljono mengatakan, kehadiran The HUD Institute sangat memberikan manfaat kepada sektor perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

BACA JUGA :   Rusun Ponpes Darul Hikmah Mulai Dibangun

“The HUD Institute harus lebih berperan dan memberikan masukan kepada pemerintah dalam melanjutkan program sejuta rumah dan program-program perumahan lainnya melalui kajian. Terlebih lagi, tahun depan program sejuta rumah akan ditingkatkan targetnya menjadi 1.250.000 unit karena tahun ini kita sudah tembus diangka sejuta,” ujar Khalawi.

Ketua Umum DPP REI Soelaeman Soemawinata mengatakan, hadirnya The HUD Isntitute di dalam industri perumahan nasional, sangat bermanfaat dalam rangka pembangunan properti pada umumnya. “Dulu waktu pertama berdiri, The HUD Institute belum dikenal, tapi sekarang mulai disegani,” ujar Soelaeman yang juga sebagai Ketua Dewan Pengawas The HUD Institute.

BACA JUGA :   Intiland Mulai Jalankan Program Rumah Layak

Sementara itu, Ketua Umum The HUD Institute Zulfi Syarif Koto menyampaikan terimakasih kepada semua pihak, yang selalu mendukung The HUD Institute dalam setiap kegiatan yang dilakukan. “Kami berharap bisa terus memberikan kontribusi yang sangat bermanfaat bagi sektor perumahan tanah air,” tegas Zulfi yang pernah menjabat Deputi Bidang Perumahan Formal, Kementerian Perumahan Rakyat era SBY.

Pada kesempatan sewindu The HUD Institute, disampaikan juga maklumat dari lembaga ini untuk terwujudnya Sistem Nasional Perumahan dan Pembangunan Perkotaan, berikut maklumat tersebut :

  1. Maklumat ini beranjak dari rujukan utama, sahih dan otentik dalam berbangsa dan bernegara yakni Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun UUD 1945 (“UUD 1945”) yang secara sadar dan jelas memberi makna pernyataan kemerdekaan rakyat Indonesia dari asing dalam segala manifestasinya untuk mewajudkan kehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.  Pernyataan kemerdekaan itu tidak berhenti namun dilanjutkan dengan tekat sungguh-sungguh membentuk dan menjadi Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.  Kesejahteraan umum termasuk pula kesejahteraan perumahan yang kemudian menjadi norma konstitusi UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1).

Tak ada orang  yang tak berkehendak atas tempat, hunian dan  mengambil spasial ruang bagi dirinya dan kehidupannya. Sebab itu pemenuhan hak atas  hunian sebagai wujud  dari  hak bertempat tinggal bagi seluruh rakyat  (for all)  sebagai hak dasar,  hak asasi manusia, dan hak konstitusi yang bukan hak dan hal   yang dianggap muskil sebab watak konstitusi adalah cita-cita realisitis-idealis yang diolah dari pikiran-pikiran puncak dan utama pendiri bangsa.   Namun kehendak mendasar akan kesejahteraan umum yang kemudian dirumuskan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945  sebagai berhak hidup sejahtera lahir dan batin, yang diikuti pertama-tama dengan hak bertempat tinggal (dari empat serangkai hak konstitusi Pasal 28 H ayat (1): hidup sejahtera lahir batin; hak bertempat tinggal; mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat; memperoleh pelayanan kesehatan). Sehingga dimensi, bobot dan ikhtiar terhadap hak bertempat tinggal juncto perumahan dan pembangunan perkotaan musti setara derjat pengurusannya  dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; dan hak memperoleh pelayanan kesehatan.

Amanat konstitusi atas hak bertempat tinggal  yang termasuk  bab hak asasi manusia itu menjadi tanggungjawab negara terutama pemerintah yang eksplisit berbunyi dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Dengan demikian  hak bertempat tinggal melekat integratif pada hak hidup sejahtera lahir dan batin, bersumber dari  pemikiran terbaik para pendiri bangsa (founding fathers) dan kehendak melaksanakan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17-08-1945.

  1. Dengan landasan konstitusional tersebut, maka pemenuhan hak bertempat tinggal itu tidak akan dan jangan pernah berhenti, apalagi dikurangi dan diperlambat menuju kesejahreraan perumahan. Kehendak kemanusian yang mendasar itu tidak sepatutnya tergerus dan melemah. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman kokoh berorientasi sebagai ikhtiar kesejahteraan rakyat, dan karenanya program perumahan rakyat jangan direduksi hanya kegiaatan mengupayakan angka kuantitatif  capaian pembangunan  perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan  bukan hanya  derap  mendongkrak eskalasi fiskal pembangunan perumahan,  apalagi cuma kegitan  penyerapan statistik pembiayaan perumahan  MBR saja, namun mengupayakan dan  menuju  pemenuhan hak bermukim guna kesejahteraan perumahan sebagai elemen sejahtera lahir dan batin.  Karenanya rumah dan perumahan bukan hanya unit hunian, namun menjadi unit menggerakkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa Indonesia,  dengan keandalan penyelenggaraan pemerintahan dan tata kelola pembanguan.

Sungguh-sunggh dan terus menerus mengguatkan tekat dan keyakinan  mengupayakan kesejahteraan perumahan patut terus dirawat  dan ditingkatkan dengan  menginspirasi Pidato Mohammad Hatta dalam Kongres Perumahan tahun 1955. “…tjita-tjita oentoek terselenggaranja keboetoehan peroemahan rakjat boekan moestahil apabila kita soenggoeh-soenggoeh maoe dengan penoeh kepertjajaan, semoea pasti bisa…”.  Mohammad Hatta bahkan menawarkan program yang bersifat konkrit:  “Satu Rumah Sehat Untuk Satu Keluarga”.  Butir dan semangat Kongres Perumahan 1950 (“KP 1950”), 25-30 Agustus 1950 di Bandung  itu  hingga kini masih relevan, dan perlu dengan sungguh-sungguh dan segera dipenuhi sebagai bukti bakti kita kepada cita-cita Proklamasi.

  1. Menjadikan Pembukaan UUD 1945 dan hak konstitusi atas kesejahteraan rakyat secara lahir dan batin, maka arah penyelenggaan perumahan dan kawasan permukinan bukan cuma mengupayakan angka kuantitatif  capaian dan penyerapan statistik pembiayaan perumahan  MBR,   namun  setarikan  nafas adanya  kepastian arah peningkatan kesejahteraan rakyat lahir dan batin dan untuk semua (for all).  Karenanya amat penting pemihakan yang memastikan peningkatan derajat  kualitas sosio-kultural, keberlanjutan tujuan-tujuan pembangunan, indeks pembangunan manusia, indeks kebahagiaan, dan lain-lain. Tak bertanggungjawab membiarkan ada warga masyarakat yang tertinggal, menjadi korban luka dan  tersisih dari dan atas nama pembangunan.

Maklumat ini mengingatkan betapa pentingnya arah kebijakan makro-strategis yang musti menjadi perhatian dalam merancang  masa depan kemajuan bangsa bidang perumahan dan pembangunan perkotaan setidaknya dalam tahap 20 tahun berikut sebagai  rencana pembangunan jangka panjang  nasional, maupun rencana pembangunan jangka panjang  nasional. Tantangan yang besar di tengah zaman  yang berubah dengan amat cepat (hyper change), urbanisasi, perubahan iklim, resiko alam dan darurat kebencanaan, berkompetisi dengan pembangunan kota-kota yang berskala supermetropolitan pada era revolusi industri 4,0 maka patut merefleksi dan mengingatkan   pembangunan perumahan rakyat.

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berdasarkan  UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (“UU PKP”) dan  UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (“UU Rusun”), yang musti menyasar dan mengoptimalkan manusia dalam pembangunan sebagai modal manusia (human capital) dengan penghargaan potensi humanisnya.  Karena itu pembangunan perumahan rakyat untuk rakyat  menjadi ikhtiar  membangun “mesin” kesejahteraan  bukan beban pembangunan.

Penting pula mengadvokasi  penyelenggaan pembangunan dengan perangkat kelembagaan dan aparatur dengan  kapasitas  penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi berikut modal sosial (social capital). Termasuk pula pemberdayaan pelaku/pelaksana  nonpemerintah/swasta, dengan  kebijakan  kemitraan yang partisipatif dan inklusif, dengan memperkenankan kearifan lokal, sehingga pembangunan  perumahan rakyat  menjadi tepat nilai, tepat sasaran. Hal-hal itu dirancang partisipatif  menjadi  kebijakan dan strategi nasional (national grand policy and strategy)  bidang perumahan dan dan pembangunan perkotaan, serta peta jalan (roadmap) yang pasti dan tentunya akuntabel dan transparan.

Amat penting pula mengangkat urusan pembangunan perumahan dan permukiman yang tak terlepaskan  kaitannya dengan  pembangunan perkotaan, sehingga berkolerasi dengan mandat, portopolio dan kapasitas penyelenggaraan bidang perumahan, permukiman dan perkotaan yang berasal dari hak konstitusi. Namun demikian, maklumat ini mengingatkan semakin pentingnya pengembangan human capital penyelenggara pembangunan, kultur birokrasi, tata kelola pemerintahan yang bersih, serta visi dan kapasitas kepemimpinan yang pada gilirannya menjadi paling terdepan dalam pelayanan dan konduktor pembangunan di lapangan.

  1. Dengan landasan konstitusi, serta kehendak yang kuat mengupayakan kesejahteraan perumahan, dengan segenap problematika negeri ini yang khas termasuk ikhwal kerentanan dan resiko kebencanaan,  dan belum terbangunnya secara utuh dan tersistem atas turunan segenap komponen dasar  perumahan rakyat dan pembangunan perkotaan maka penting merumuskan turunan kebijakan yang mencakup  5 (lima) komponen dasar hak bermukim (KDHB ) yakni  penyediaan tanah, penataan ruang, infrastruktur dasar, pembiayaan perumahan, teknik, teknologi dan bahan bangunan strategis.  Jangan abaikan dan  segerakan-lah menyusun  kebijakan turunan 5 KDHB secara utuh dan lengkap, efektif dan partisipatif  ke dalam  norma, standar, pedoman dan kriteria (NSPK).  Hal tersebut menjadi alasan terus melakukan pengembangan, inovasi dan percepatan serta tepat sasaran dalam pembangunan perumahan dan perkotaan.

Untuk menjadikannya sebagai suatu kerangka nasional bagi kementerian/lembaga, termasuk menjadi disiplin bagi pelaku pembangunan nonpemerintah/swasta maka beralasan The HUD Institute mendorong Pemerintah  mengembangkan  suatu sistem nasional perumahan  dan pembangunan perkotaan  yang mengacu kepada landasan  konstitusi dan berbasis kepada peraturan perundang-undangan.

Maksud dirancang sistem nasional itu  untuk mendukung efektifitas otonomi daerah,  menghargai kearifan lokal, keutamaan daerah, membuka  peranserta  dan kerjasama pemerintah dengan non dan kerjasama/badan privat (swasta), bahan publik (public). Bangunan sistem nasional itu mustilah tidak mengabaikan  pemberdayaan,  perlindungan dan pemihakan kepada warga masyarakat dan hak komunitas,  yang mengakomodir dan mengatasi problematika sosial-ekonomi dan budaya, juga kesenjangan formal norma-norma  dalam lingkup   UU PKP dan UU Rusun dengan  pengaturan pemerintahan daerah, pengaturan  pertanahan dan sumberdaya alam, pengaturan infrastuktur dasar, pengaturan pembiayaan perumahan, dan pengaturan teknik, teknologi dan bahan bangunan strategis yang terintegrasi sebagai suatu sistem nasional.

  1. Ijtihat mendorong sistem nasional dimaksud menjadi agenda bangsa dan ikhtiar kolektif untuk mengangkat derajat, peran, fungsi, dan kiprah negara terutama pemerintah dalam pembangunan perumahan rakyat yang berada dan tidak terpisahkan dengan pembangunan perkotaan guna kesejahteraan rakyat. Namun dengan menggali sedemikian rupa nilai, potensi dan kapasitas nonpemerintah dalam berbagai bentuk kerjasama, peranserta, partisipasi yang dimaksudkan menjadi corak inklusifitas  warga masyarakat/publik  ke dalam sistem nasional pembangunan perumahan dan perkotaan yang semakin berkembang sesuai kemajuan amat cepat perkotaan dan seriusnya tantangan urbanisasi.
  2. Sistem nasional pembangunan perumahan dan perkotaan itu setarikan nafas dengan mengupayakan sistem jaminan perumahan rakyat yang bermaksud memastikan hunian yang layak, terjangkau, berkeadilan, tepat sasaran dan untuk semua. Bahkan sejalan dengan eskalasi kesejahteraan lahir dan batin, maka derajat kelayakan perumahan semakin perlu ditingkatkan standar dan diluaskan indikatornya, bukan hanya standar dan indikator yang stagnan, jangan pula tergerus dan menurun.

Hal itu  tersebut beralasan dan patut didorong bukan saja karena  amanat konstitusi atas kesejahteraan perumahan, namun diupayakan menjadi bagian tidak terpisahkan dari agenda pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals), dalam rangka penghargaan, pemenuhan, pelaksanaan dan pemajuan hak bertempat tinggal.

Tak boleh mengabaikan kinerja dan geliat pembangunan   perumahan rakyat dimaksud dengan ikhtiar sungguh-sungguh dan penuh percaya sebagaimana butir pidato Mohammad Hatta pada KP 1950, yang bersesuaian dengan  prinsip kemajuan dan pemenuhan penuh (progresively and full achiement) dari  kovenan hak ekonomi sosial budaya yang baru muncul kemudian.

  1. Dalam mengupayakan kesejahteraan lahir dan batin termasuk hak bertempat tinggal yang dirumuskan sebagai penyelenggaraan perumahan dan pembangunan perkotaan, tak terlekakan dan relevan dengan mendorong optimalisasi tanggungjawab negara mengefektifkan hak menguasai negara guna penyediaan tanah untuk perumahan rakyat dan pembangunan perkotaan. Bagaimanapun indikator kesejahteraan dan kebijakan nasional peruntukan dan penggunaan serta pemanfaatan tanah untuk hak bertempat tinggal justru tidak boleh ditinggalkan dalam kebijakan pertanahan nasional.

Penyediaan tanah sebagai maksud dari  peruntukan, penggunaan dan pemanfatan tanah untuk perumahan dan pembangunan perkotaan dengan mengoptimalkan hak menguasai negara, sehingga mengendalikannya untuk kepentingan publik dengan mengefektifkan fungsi sosial tanah.  Kuat dan permanennya pertautan  antara perumahan dan pembangunan perkotaan dengan pertanahan dengan landasan wewenang konstitusional memastikan tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (vide Pasal 33 ayat (3) UUD 1945) dan hak  menguasai negara (vide UUPA).

Oleh karena itu beralasan The HUD Institute mengadvokasi kebijakan yang mengintegrasikan pokok kebijakan pertanahan ke dalam sistem nasional perumahan dan pembangunan perkotaan,  membentuk  lembaga bank tanah yang mencakup kepentingan perumahan rakyat dan pembangunan perkotaan, membuat norma-norma penyediaan tanah untuk perumahan dan pembangunan perkotaan dalam RUU Pertanahan, bahkan mengkaji dan menggagas  penyediaan tanah untuk perumahan dan pembangunan perkotaan masuk dalam reforma agraria.

  1. Untuk maksud itu, penyelenggaraan perumahan dan pembangunan perkotaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik pada tingkat pusat maupun daerah bukan saja menghendaki kebijakan anggaran negara yang meningkat signifikan walaupun bertahap, namun  tidak menafikan pembiayaan berasal dari kemitraan dan bijak mendorong kegotongroyongan.

Namun kebijakan anggaran sesuai dengan sistem nasional perumahan dan pembangunan perkotaan,   dengan landasan konstitusi dan butir KP 1950 yang masih kuat relevansinya, yang  dimanfaatkan  secara efektif dan tepat sasaran dengan tata kelola pemerintahan yang bersih. Hal-hal itu  bersifat konstitusional, logis dan penting mengupayakan  sistem kelembagaan sebagai  bidang pemerintah yang  berwenang dalam membumikan hak konstitusional bertempat tinggal  dengan memperkuat mandat, kapasitas, lingkup tugas dan fungsi pembangunan perumahan dan perkotaan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.
Jakarta, 14 Januari 2019
THE HUD INSTITUTE
ZULFI SYARIF KOTO
Ketua Umum

Check Also

Pembangunan Perumahan Berbasis Komunitas Akan Terus Ditingkatkan

RUMAH RAKYAT – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap mendukung para pengembang dan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Telah Terbit Edisi Terbaru

Majalah Property&Bank
Edisi. 162

Pesan Sekarang!
close-link