Thursday , 21 November 2019
Home / Breaking News / Siap Bantu Bangun Kawasan Ibukota Baru, REI Minta Libatkan Swasta 

Siap Bantu Bangun Kawasan Ibukota Baru, REI Minta Libatkan Swasta 

Ketua Umum DPP REI, Soelaeman Soemawinata

BERITA PROPERTI – Pemerintah beberapa waktu lalu meluncurkan wacana lama, pemindahan ibukota ke luar pulau Jawa, salah satunya adalah Kalimantan Tengah. Untuk itu, Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menyatakan siap mendukung pemindahan dan pembangunan ibukota baru yang tengah disiapkan pemerintah tersebut.

“Sebagai asosiasi pengembang tertua dan terbesar di Indonesia, anggota REI ini telah mengembangkan 34 kota baru di Jabodetabek, dengan luas areal rata-rata sekitar 60 ribu hektare. Hampir semuanya kini menjadi kota-kota baru yang mandiri termasuk menciptakan sentra-sentra pemerataan ekonomi masyarakat,” ujar Ketua Umum DPP REI, Soelaeman Soemawinata, pada acara buka puasa bersama DPP REI dengan media, di Jakarta, Rabu (22/5).

BACA JUGA :   Triniti Dinamik Ground Breaking The Smith

Eman, begitu sapaan akrab Soelaeman Soemawinata, mengatakan bahwa anggota REI sudah sangat berpengalaman dan memiliki kompetensi teruji dalam mewujudkan cita-cita tersebut dalam membangun kota baru. Ia mencontohkan, BSD, Bintaro, Lippo Karawaci yang luasnya rata-rata mencapai 60 ribu hektare, dan itu dikembangkan sekitar 20-30 tahun lamanya.

“Kami optimis bisa membantu pemerintah dalam mengembangkan ibukota baru. Pengembangan kawasan baru sebaiknya memang banyak melibatkan swasta dan ahli-ahli di bidangnya masing-masing untuk saling bekerjasama. Sinergi dan koordinasi dibutuhkan mengingat pengembangan kawasan butuh waktu yang panjang,” tegas Eman.

REI Juga Siap Bantu Pendanaan
Terkait rencana pemindahan ibukota baru ini, sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengestimasi pembangunan ibukota baru akan membutuhkan anggaran sekitar Rp 466 triliun. Dari kebutuhan tersebut, dana yang disiapkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya sekitar Rp 30,6 triliun, dan itu pun bersifat multiyears. Sementara sisanya pemerintah akan menggandeng BUMN serta mengandalkan keterlibatan swasta antara lain melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

BACA JUGA :   22 Ribu Rumah Di Bali Tidak Layak Huni

Menurut Eman, swasta khususnya pengembang tidak masalah bila diminta mendanai pembangunan fasilitas hunian dan komersial di ibukota baru. Setidaknya, ungkap dia, akan ada captive market sebanyak 1,5 juta orang di ibukota baru tersebut yang dari sisi properti pasti membutuhkan  rumah, kawasan komersil, hotel, ruang pertemuan, pusat perbelanjaan, sarana hiburan dan rekreasi, serta fasilitas kota lainnya.

“Saya yakin pengembang tentu tertarik melihat captive marketnya yang besar. Itu juga menjamin swasta terutama pengembang anggota REI mampu membiayai sendiri pembangunan ibukota baru,” ujar Presiden Federasi Realestat Dunia (FIABCI) Asia Pasifik yang juga seorang perencana kota (planner) tersebut.

BACA JUGA :   Tower Bellerosa Serpong Garden Mulai Dipasarkan

Menurut Eman, investasi swasta tidak perlu dari dana pemerintah, tapi pihaknya bisa pakai equity dan dana bank. Sedangkan untuk pengembangan beberapa proyek skala besar, pengembang bisa bentuk konsorsium. Intinya, pembiayaan bukan sebuah masalah, karena captive marketnya sudah jelas.

Namun demikian, kata Eman, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah dalam pengembangan kota baru. Pertama, aspek geografis dimana mencakup perhitungan potensi bencana, tanah gambut atau bukan, dan ketersediaan infrastruktur awal seperti listrik, air, serta akses jalan. Lokasi tidak jauh dari pelabuhan, sehingga biaya logistik untuk pengembang tidak terlalu mahal.

Kedua, untuk menciptakan kota baru dibutuhkan regulasi atau payung hukum yang kuat, sehingga pengerjaan proyek memiliki kejelasan hukum. Pengelolaan ibukota baru nantinya juga perlu diatur sebuah otorita yang memiliki kewenangan apakah setingkat Pemerintah Kota (Pemkot) atau dibentuk Badan Pengelola (BP) seperti BP Batam.

BACA JUGA :   Megastore Courts Akan Hadir Di BSD City

Ketiga, terkait dengan investasi, dibutuhkan insentif-insentif bagi swasta yang menjadi pionir dan membiayai sendiri pembangunan kota baru. Keempat, terkait jaminan keamanan (secure) tanah dan pengendalian tanah. REI berpendapat pemerintah perlu mengendalikan tata ruang dan mengimplementasikan tata ruang tersebut dengan baik.

Dengan begitu, maka swasta lebih mudah melakukan pembangunan tanpa perlu direpotkan dengan negosiasi rumit untuk menggunakan atau mendapatkan tanah. “Pemerintah harus mampu mencegah dan mengontrol harga tanah, sehingga swasta tidak berspekulasi untuk membeli tanah di situ. Ini juga sangat penting bagi pengembang,” kata dia.

Pengembangan kota-kota baru di Jabodetabek, kata Eman mengakui, selama ini dipenuhi banyak spekulasi, dan kondisi itu menjadi tantangan besar dari sisi harga dan waktu.

Check Also

Kota Jakarta

Dihadiri 1000 Broker, AREBI Real Estate Summit 2019 Tatap era Digital

BROKER PROPERTI – Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) kembali menggelar serangkaian acara besar pada akhir …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Telah Terbit

MAJALAH
PROPERTY&BANK
EDISI 165

Klik Disini
Cover Majalah Property&Bank edisi 165
close-link
INFO LEBIH LANJUT KLIK DISINI!
close-link