Thursday , 17 August 2017
Home » Keuangan & Perbankan » Sosialisasi Tapera Di Provinsi Sulawesi Utara

Sosialisasi Tapera Di Provinsi Sulawesi Utara

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), Maurin Sitorus

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), Maurin Sitorus

PROPERTI-Panitia Khusus Rancangan Undang – Undang Tabungan Perumahan Rakyat DPR RI (Pansus – RUU Tapera) bersama dengan Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan para stakeholder (pemangku kepentingan) yaitu Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Civitas Akademika Universitas Sam Ratulangi serta Instansi dan Asosiasi se Provinsi Sulawesi Utara. Adapun pertemuan dengan Asosiasi se-Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan di kantor Bank Indonesia, perwakilan Manado, Kamis (03/12/2015).

Ketua rombongan Pansus Tapera, Saiful Rasyid, dalam keterangannya mengatakan bahwa RUU Tapera dimaksudkan untuk memberikan peluang dan kemudahan bagi MBR untuk dapat memiliki rumah dengan prinsip kegotongroyongan. “Dana tapera nantinya akan dikelola secara nirlaba oleh sebuah badan yang transparan,” ujar Saiful.

Selanjutnya Saiful mengatakan bahwa besarnya dana Tapera yang dikelola, akan mampu mengintervensi pasar perumahan, baik dari segi penyediaan perumahan, harga, maupun sistem pembiayaannya.

Sementara itu, Direktur  Jenderal Pembiayaan Perumahan, KemenPUPR, Maurin Sitorus, mengatakan bahwa pada dasarnya masyarakat terbagi menjadi tiga kelas dengan presentasi yang berbeda, yaitu 20% merupakan kelompok yang mampu memenuhi kebutuhan akan hunian dengan penghasilannya sendiri, 40% merupakan kelompok masyarakat yang memerlukan fasilitasi dan subsidi dari pemerintah. “Dilihat dari penghasilannya kelompok ini belum memungkinkan untuk membeli rumah dari penghasilannya sendiri,  maka mereka inilah yang menjadi target group RUU Tapera,” terang Maurin Sitorus.

Sisanya sebesar 40% merupakan kelompok masyarakat yang kalau diberikan bantuan subsidi pun tetap tidak akan mampu membeli rumah. “Kelompok ini oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diberikan fasilitasi berupa rumah khusus, rusunawa, bantuan perbaikan rumah tidak layak huni serta bantuan pembangunan rumah secara swadaya”, tutur Maurin Sitorus.

Respon positif terhadap RUU tapera diberikan oleh Plt. Gubernur Sulawesi Utara, Soni Sumarsono, berharap Tapera mengedepankan kearifan lokal dan memberdayakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). “Sehingga pada akhirnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah akan merasakan manfaat dari Tapera saat diundangkan nanti,” ucap Soni Sumarsono.

Dalam RDP RUU Tapera dengan para stakeholder dimaksud mengemuka pembahasan terkait  besaran potongan, kelembagaan dan mekanisme pemanfaatan dana Tapera. Selanjutnya Ketua Rombongan Pansus RUU Tapera meminta masukan dan telaah stakeholder disampaikan secara tertulis kepada Sekretariat Pansus RUU Tapera DPR RI.

RDP yang dilakukan pemerintah bersama Pansus Tapera DPR RI ini merupakan rangkaian pertama yang rencananya akan dilakukan di tiga wilayah yang berbeda. Adapun anggota Pansus RUU Tapera DPR RI yang ikut dalam RDP ke Provinsi Sulawesi Utara tersebut adalah Subarna dari Fraksi Partai Gerindra, Fauzih H Amro, dari Fraksi Partai Hanura, Arteria Dahlan dari Farksi Partai PDIP

dan Ketut Sustiawan dari Fraksi Partau PDIP.

Share artikel ini dengan teman

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*