Wednesday , 21 November 2018
Breaking News
Home / Indeks Berita / SPS Group Bangun Hunian Terjangkau Bak Pelepas Dahaga

SPS Group Bangun Hunian Terjangkau Bak Pelepas Dahaga

BERITA PROPERTI – Pasalnya semua proyek yang dikembangkan SPS Group menyasar kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) alias rumah bersubsidi. Bak pelepas dahaga, proyek rumah bersubsidi menjadi pemenuhan mimpi para pekerja untuk memiliki kepemilikan rumah dengan harga terjangkau.

Sri Pertiwi Sejati yang di nahkodai H. Asmat Amin sang pengembang senantiasa fokus menyediakan rumah bersubsidi. Sebut saja, Kota Serang Baru, Grand Cikarang City, Villa Kencana Cikarang dan Grand Vista Cikarang, merupakan sederet proyek dengan lahan luas berkisar dari 75 hektar hingga 200-an hektar telah dikembangkannya.

Upaya yang dilakukan SPS dalam mendukung program 1 juta rumah yang digandangkan pemerintahan Joko Widodo, mendapat apresiasi dari Bank BTN.  Tidak tanggung-tanggung, selama tiga tahun berturut-turut SPS Group mendapat penghargaan dari Bank BTN.

Terakhir menyabet penghargaan sebagai “Pengembang KPR Subsidi Terbanyak”, pada Malam Penganugerahan BTN Property Award yang digelar oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, 14 Agustus 2018, di Grand Ballroom Hotel Kepinsky, Jakarta Pusat.

BACA JUGA :   Crown Group Hadirkan Proyek yang Berbeda dan Ikonik

Asmat Amin, selaku Managing Director SPS Group mengungkapkan rasa bangga atas kerja kerasnya selama ini mendapat penghargaan bergengsi dari Bank BTN, satu-satunya institusi perbankan milik negara dengan fokus bisnis pada pembiayaan sektor properti.

“Saya senang dan bangga sekali menerima dua penghargaan BTN Property Award 2018. Ini akan memacu semangat kami untuk terus berkaya, menghadirkan produk-produk berkualitas namun harga terjangkau,” katanya

Asmat Amin mengatakan, tahun ini SPS Group kembali akan fokus menggarap pasar hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Untuk itu, pihaknya telah mempersiapkan empat proyek, mencakup satu area pengembangan sebelumnya dan tiga merupakan yang terbaru. “Semua proyek kami masih fokus di sekitar wilayah timur Jakarta, seperti di Karawang, Purwakarta, hingga ke Subang, Jawa Barat,” ujarnya.

Konsistensi SPS Group mendukung Program Sejuta Rumah yang digulirkan Pemerintah Joko Widodo – Jusuf Kalla tidak diragukan. Buktinya, SPS Grup setiap tahun – berturut-turut sejak 2015 – 2017 – selalu berhasil membangun hunian sebanyak lebih dari 15 ribu unit, dengan harga terjangkau. Bahkan, pengembang yang bermarkas di Cikarang, Jawa Barat tersebut mentargetkan jumlah pembangunan yang sama di tahun ini.

Menurut Asmat Amin, hal itu dilakukan sebagai upaya membantu Pemerintah menyelesaikan persoalan backlog – kesenjangan antara jumlah pasokan dengan permintaan hunian – yang hingga sekarang masih tergolong tinggi. Dimana, backlog rumah tahun ini masih menganga di angka 11 juta unit. Di sisi lain, kebutuhan hunian terus meningkat sekitar 800 ribu unit per tahun.

“Bagi Pemerintah, memperkecil angka backlog rumah bukanlah perkara mudah. Karenanya, seluruh elemen bangsa harus bahu-membahu membantu merealisasikan pembangunan Sejuta Rumah. Untuk itu, SPS Group hingga kini masih tetap komit membangun hunian terjangkau bagi MBR,” ucapnya.

Dia menyarankan agar dalam lima tahun ke depan Pemerintah membuat program pembangunan rumah bagi MBR tersendiri yang lebih massif, terstruktur, dan terencana guna mengatasi persoalan tersebut. Selain itu, Pemerintah juga harus berani menawarkan insetif yang menarik bagi dunia usaha sehingga developer baik BUMN maupun swasta dengan sendirinya berbondong-bondong membangun hunian terjangkau bagi MBR.

“Saat ini, kan hampir semua developer enggan membangun hunian murah lantaran belakangan ketersediaan tanah untuk pengembangan hunian MBR di sejumlah wilayah strategis sudah semakin langka. Kalaupun ada, pasti harganya sudah selangit yang sulit dijangkau oleh pengembang. Apalagi bila skala bisnis mereka kecil dengan kemampuan finansial yang minim,” ungkapnya.

Asmat Amin memaklumi bahwa keengganan developer membangun hunian bagi MBR tidak terlepas dari sejumlah insentif dari Pemerintah, seperti skema FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan properti) dan subsidi bunga kredit hunian belum mampu memikat minat dunia usaha sektor properti. Selain itu, ketentuan harga unit dan luasan rumah subsidi yang cenderung sama di tiap-tiap wilayah, dimana masing-masing dipatok Rp140 jutaan dan Rp7,8 – 8 juta per meter persegi.

Ketentuan itu, terbilang sumir dan tidak relevan lagi dengan kondisi bisnis saat ini. Sebab, pada praktiknya para pengembang kerap kesulitan melakukan hitung-hitungan bisnis pengembangan proyek hunian MBR dengan keuntungan yang wajar karena karakteristik bisnis serta daya beli masyarakat di masing-masing wilayah berbeda-beda.

Seharusnya, Pemerintah menentukan nilai jual rumah subsidi sesuai ilmu perbankan, dengan cara menghitung sepertiga besaran UMR (upah minimum regional) masing-masing daerah dikalikan 20 tahun plus bunga cicilan 5% per tahun. Misalnya, di Kota Subang dengan UMR Rp2,7 juta, maka akan ketemu angka sebesar Rp226 jutaan (1/3 UMR = Rp900.000,- + bunga cicilan 5% = Rp45.000,- x 240 bulan). Begitu juga di Karawang, dengan UMR Rp4,5 juta maka akan ketemu harga Rp340 jutaan per unit.

Jadi, dengan ukuran 25 meter per segi, maka harga rumah subsidi akan berbeda-beda sesuai karakteristik dan daya beli masyarakat di satu dearah. Skema ini juga memungkinkan pengembang untuk men-down grade luasan unit menjadi lebih kecil ketika hitung-hitungan bisnisnya tidak masuk karena harga tanah di daerahnya lebih mahal. “Perhitungan harga rumah subsidi seperti ini lebih fair dan menarik bagi developer ketimbang skema harga yang diberlakukan Pemerintah saat ini,” tambahnya.

Disinyalir, masih tingginya angka backlog rumah hingga saat ini dipicu oleh pasokan hunian bagi MBR yang minim, bahkan nyaris tidak bertambah. Untuk menekan angka backlog setidaknya pemerintah harus mampu membangun 2,2 juta unit per tahun plus kebutuhan rumah yang bertambah secara reguler tiap tahun.

“Jadi, apabila ingin menyelesaikan persolan backlog rumah dalam lima tahun ke depan, maka  Pemerintah harus mampu membangun sekitar 3 juta unit per tahun. Inilah yang harus di-create oleh Pemerintah dengan cara merevisi harga rumah subsidi berdasarkan daya beli masyarakat di setiap kota, menawarkan insentif menarik, dan jangka waktu kredit yang lebih panjang dengan bunga ringan,” saran Asmat.

Share artikel ini dengan teman

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*