Monday , 24 February 2020
Home / Breaking News / Tahun 2019, Bedah Rumah MBR di Bali Sasar 3.000 Unit Yang Tak Layak Huni

Tahun 2019, Bedah Rumah MBR di Bali Sasar 3.000 Unit Yang Tak Layak Huni

Pengerjaan bedah rumah oleh PUPR

BERITA PROPERTI – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki program peningkatan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program Bantuan Stimulan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah. Di Provinsi Bali, pada tahun 2019, sebanyak 3.000 unit rumah tidak layak huni akan diperbaiki melalui BSPS dengan anggaran Rp 52,5 miliar.

“Hal ini merupakan bukti nyata bahwa Pemerintah hadir dalam penyediaan hunian yang layak bagi MBR. Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu. Dalam kurun 2016-2018, total sebanyak 7.000 rumah MBR di Bali telah ditingkatkan kualitasnya oleh Kementerian PUPR melalui program BSPS.

Direktur Rumah Swadaya Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Jhony Sofyan Fajar Subrata mengatakan bantuan bedah rumah tersebut tersebar di tujuh kabupaten. Salah satu lokasi penerima BSPS adalah Kabupaten Karangasem sebanyak 288 unit rumah. Penyaluran BSPS tersebut dilaksanakan di empat Kecamatan dan tujuh Desa, diantaranya, Desa Pertima, Desa Bugbug, Desa Dukuh, Desa Antiga, Desa Gegelang, Desa Pempatan dan Desa Nongan.

BACA JUGA :   Jadi Stimulus Pembiayaan Perumahan, Bank BTN Siap Jadi Mitra BP Tapera

“Tujuan utama program BSPS adalah untuk menyediakan rumah yang semula tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni. Setiap unit rumah yang di bedah di Karangasem akan mendapatkan alokasi untuk peningkatan kualitas rumah sebesar Rp 17,5 juta,” ujar Jhony F Subrata pada kegiatan penyerahan BSPS tahun 2019 kepada Wakil Bupati Karangasem, I Wayan Artha Dipa di Balai Desa Bugbug, Karangasem, di Bali, Selasa (25/6/2019).

Program BSPS di Provinsi Bali, imbuh Jhony, dilaksanakan oleh Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Bali sebagai perpanjangan tangan dari Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR di daerah. Kegiatan bedah rumah ini sudah terlaksana dengan baik dan sudah memasuki tahun ke empat.

Jhony menambahkan, rumah yang layak huni harus memenuhi persyaratan berupa keselamatan bangunan (peningkatan kualitas konstruksi bangunan), kesehatan penghuni (pemenuhan standar kecukupan cahaya dan sirkulasi udara serta ketersediaan MCK) dan kecukupan minimum luas bangunan (pemenuhan standar ruang gerak minimum per-orang).

BACA JUGA :   Pemerintah Pastikan Program Satu Juta Rumah Akan Terus Dilanjutkan

“Kami ingin mendorong prakarsa dan upaya masyarakat dengan menumbuhkembangkan keswadayaan penerima bantuan, karena salah satu prinsip BSPS adalah masyarakat sebagai pelaku utama,” ujarnya.

Berdasarkan Keputusan Menteri PUPR No. 158 tahun 2019 dana BSPS untuk dua kategori yakni Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) dan Pembangunan Rumah Baru Swadaya (PBRS).

Sementara itu, Wabup Artha Dipa dalam sambutannya  mengucapkan terima kasih kepada  Kementerian PUPR atas perhatian dan bantuannya untuk bedah rumah di Kabupaten Karangasem. “Kami berharap masyarakat penerima bantuan diharapkan bisa menjalankan dan melaksanakan program ini sebaik-baiknya,” katanya.

Check Also

rumah sederhana

PUPR Jalankan Empat Program Perumahan Ini Dalam Lima Tahun, Apa Saja?

BERITA PROPERTI –Pembangunan infrastruktur dan perumahan terus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Beberapa program …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Telah Terbit

MAJALAH
PROPERTY&BANK
EDISI 168

Klik Disini
Dapatkan Versi Digital Majalah Property&Bank Di Playstore Dan IOS.
close-link