Thursday , 29 June 2017
Home » Indeks Berita » Tapera, Telah Diterbitkan Kepres No. 67/M/2016

Tapera, Telah Diterbitkan Kepres No. 67/M/2016

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), Maurin Sitorus

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), Maurin Sitorus

BERITA PROPERTI-Pemerintah telah menerbitkan Keputusan Presiden No.67/M/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Tapera, guna memberikan keleluasaan anggota komite tersebut melakukan tugasnya, sesuai dengan aturan yang telah di tetapkan.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, KemenPUPR, Maurin Sitorus mengatakan, Kepres ini telah diterbitkan pada tanggal 17 November Tahun 2016. Secara waktu memang melampaui batas waktu yang ditetapkan oleh Undang – Undang Tapera. “Hal ini dikarenakan berbagai pertimbangan, kendala dan juga proses seleksi anggota Komite Tapera dengan standar yang tinggi,” ujar Maurin dalam siaran pers.

Anggota Komite Tapera yang telah ditetapkan berdasarkan Kepres ini, ujar Dirjen Pembiayaan Perumahan terdiri dari: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Ketua OJK, dan satu orang dari unsur Profesional yaitu Soni Loho (Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan).

Dengan ditetapkannya anggota Komite Tapera, maka mereka dapat melaksanakan tugasnya. Salah satu tugas dari Komite Tapera adalah melakukan seleksi komisioner dan deputi komisioner. Tetapi sebelum Komite Tapera melaksanakan tugasnya perlu dibuat Peraturan Presiden tentang Tata cara pemilihan, syarat, larangan, fungsi, tugas, wewenang, dan pemberhentian komisioner dan atau deputi komisioner.

Dikatakan Maurin, untuk operasional Tapera selain dibutuhkan Kepres dan Perpres dibutuhkan juga Peraturan BP Tapera. Sesuai dengan amanat Undang – Undang Tapera ada sepuluh peraturan BP Tapera yang harus dibuat tetapi itu merupakan bagian dari tugas Komisioner yang menjadi tugas pemerintah adalah merancang tujuh peraturan pemerintah.

Share artikel ini dengan teman

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*