Friday , 18 August 2017
Home » Breaking News » Tender Proyek Perumahan Harus Bebas Dari ‘Titipan’

Tender Proyek Perumahan Harus Bebas Dari ‘Titipan’

Pokja Pengadaan Barang Jasa Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan di Jakarta

Pokja Pengadaan Barang Jasa Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan di Jakarta

BERITA PROPERTI– Kelompok kerja (Pokja) pengadaan barang/ jasa pemerintah yang bertugas diharapkan dapat bekerja secara profesional dan independen agar setiap tender yang dilakukan pada tahun 2016 bebas dari titipan. Dengan demikian, diharapkan hasil pekerjaan yang dilaksanakan memiliki kualitas yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

“Saya minta jangan sampai ada proyek-proyek perumahan yang dilelang ada pihak-pihak dari luar Pokja pengadaan barang/ jasa pemerintah yang mengarahkan sehingga ada pemenang tender tertentu yang dimenangkan. Proyek perumahan untuk masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) harus dijamin bebas “titipan” dari pihak tertentu,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanuddin dalam siaran persnya.

Hal tersebut disampaikan Syarif saat memberikan pengarahan kepada Pokja Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan di Jakarta, Rabu (30/12) lalu. Ia menekankan bahwa pelaksanaan proyek pembangunan perumahan untuk masyarakat yang akan di lelang pada tahun 2016 mendatang diharapkan bebas permintaan khusus dari pihak-pihak luar.

Lebih lanjut, Syarif Burhanuddin juga mengutip pesan dari Menteri PUPR yang meminta agar sistem pelelangan perumahan ke depan harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Pihaknya tidak akan mentolerir siapapun yang melakukan intervensi kepada Pokja meskipun hal itu berasal dari pejabat Eselon I, II ataupun pihak lain.

“Saat ini seluruh lapisan masyarakat terus memantau kinerja Kementerian PUPR termasuk Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan khususnya dalam pelaksanaan program sejuta rumah. Adanya anggaran yang bernilai cukup besar yang dikelola oleh Kementerian PUPR harus dapat digunakan secara hati-hati dan dipertanggungjawabkan sehingga masyarakat dapat menikmati manfaat dari hasil pembangunan infrastruktur maupun perumahan yang telah diprogramkan sebelumnya,” sambungnya.

Share artikel ini dengan teman

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*