Tuesday , 27 June 2017
Home » Breaking News » Terkait PSR, HUD Institute Berikan 12 Rekomendasi

Terkait PSR, HUD Institute Berikan 12 Rekomendasi

IMG_8780BERITA PROPERTI – Menjelang 3 tahun usia Pemerintahan JKW-JK dengan Nawacita-nya, dan  2 tahun Program Sejuta Rumah (PSR) The HUD Institute menggelar kegiatan tasyakuran HUT ke-6 The HUD Institute. Kegiatan yang dihadiri oleh berbagai stakeholder perumahan rakyat tersebut menggelar dialog dan diskusi menyampaikan berbagai  isu-isu penting dan strategis kepada Pemerintah (Pusat dan Daerah) untuk segera ditindaklanjuti.

”Kami paham, masih banyak kendala di lapangan. Karena itu, hari ini The HUD Institute memberikan berbagai pandangan dan aspirasi yang kami rekam dalam perjalanan 2 tahun pelaksanaan PSR, baik dari aspek kebijakan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasinya,” papar Zulfi Syarif Koto, Ketua Dewan Pengurus The HUD Institute.

The HUD Institute tetap konsisten mengambil sikap dan langkah organisasi mendukung kebijakan Program Strategis Nasional tersebut.  Kebijakan pemerintah menggerakkan PSR lanjut Zulfi jelas membutuhkan terobosan dan pembobotan dalam kebijakan, strategis dan program (jakstagram) perumahan rakyat. 

Muhammad Joni, Sekretaris The HUD Institute menambahkan dalam hal percepatan PSR, saat ini terjadi ketimpangan. Skim pembiayaan yang ada lebih menyentuh kelompok sasaran MBR formal dan pendapatan tetap (fixed income).

Berikut rekomendasi HUD Institute

  1. Untuk menekan ekonomi biaya tinggi (High Cost Economy) pada proses perizinan di 600-an Kabupaten/Kota se Indonesia, maka perlu mendorong agar PP 64/2016 segera disosialisasikan dan advokasi ke daerah dengan membentuk tim terpadu tingkat nasional maupun daerah.
  2. Mendorong agar PP Bank Tanah segera diterbitkan, dengan membuat Kebijakan Penyediaan/Pengadaan Tanah berbasis Tata Ruang bagi Perumahan MBR & Masyarakat Miskin yang berkeadilan. Dalam hal ini mendorong untuk segera terbentuknya bank tanah (land banking), termasuk regulasi tentang Reklamasi.
  3. Meminta pemerintah menyiapkan skim-skim pembiayaan perumahan rakyat yang murah dan berjangka panjang bagi MBR & Masyarakat miskin, khususnya bagi Perumahan Swadaya Berbasis Komunitas, terutama MBR PTT/Non Bankable & Masyarakat Miskin, dengan mengkaji dan membuat skim KPR-MBK (Kredit Penghunian Rumah – Mikro Berbasis Komunitas/ Tabungan).  
  4. Perlunya membuat kebijakan tentang Penerapan Hunian Berimbang di daerah dan hendaknya dilakukan secara arif dan bijaksana. Perlu didorong agar Pemerintah pusat cukup membuat pedoman umum atau petunjuk pelaksanaan nya saja. Namun Pemdalah yang akan diberi kewenangan untuk mengaturnya dalam bentuk regulasi daerah (Perda/Pergub/Perwali/Perbup) sesuai dengan kondisi daerah nya masing-masing.
  5. Melakukan evaluasi dan revisi terhadap berberapa kebijakan pelaksanaan pasal 54 ayat (3) UU PKP mengenai Bantuan dan Kemudahan, khususnya bantuan PSU bagi rumah MBR dan Masyarakat Miskin.
  6. Mendorong pemerintah segera menerbitkan PP Penyelenggaraan dan PP Pembinaan Rumah Susun sebagai amanah dari UU no 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun.

 

  1. Melakukan evaluasi dan revisi kebijakan pembiayaan perumahan dari APBN selama ini, seperti FLPP, BUM , SSB,  dll, yang selama tahun  2016 masih adanya  masalah teknis operasional di lapangan.
  2. Melakukan Monitoring, Evaluasi dan Revisi Kebijakan tentang Penyediaan Perumahan antara lain: Rusunawa, Rumah Khusus dan Rumah Swadaya/ BSPS yang terkait dengan lokasi, mutu/kualitas bangunan, pemilihan dan penentuan penghuni dan kepenghuniaanya.
  3. Segera Membentuk Kelembagaan dan Tata Kelola Penyelenggaraan Perumahan Swadaya Berbasis Komunitas, baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/ kota, pendamping kelompok masyarakat maupun di masyarakat sendiri (Paguyuban atau Koperasi).
  4. Menindak lanjuti secara konkrit dan operasional MOU Sinerjisitas antara PT BTN dengan 7 BUMN yg digagas Menteri BUMN dalam rangka mensukseskan PSR dengan Kementerian/Lembaga  dan stakeholders PKP/Perumahan Rakyat dan pihak terkait lainnya.
  5. Segera mendorong dan meningkatkan peran Pemda dalam rangka penyelenggaraan pembangunan PKP/Perumahan Rakyat di Daerah melalui peningkatan kapasitas Pokja PKP yang telah di bentuk di 34 Provinsi dan 94 PemKab/PemKo di Seluruh Indonesia.
  6. Segera membentuk Tim Terpadu tingkat nasional untuk melaksakan Sosialisasi, Koordinasi, Advokasi, dan Monev terhadap PP No 64 tahun 2016 tentang pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat dijalankan oleh daerah.

 

 

Share artikel ini dengan teman

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*