Tuesday , 11 December 2018
Breaking News
Home / Breaking News / The HUD : Kawasan Berbasis TOD Harus Bermanfaat Bagi MBR

The HUD : Kawasan Berbasis TOD Harus Bermanfaat Bagi MBR

Diskusi fokus mengenai pengembangan kawasan berbasis transit atau Transit Oriented Development (TOD) oleh The HUD Institute

INFRASTRUKTUR –Pengembangan kawasan berbasis transit atau Transit Oriented Development (TOD), pada prinsipnya adalah bagaimana menciptakan kawasan yang ramah dan berkeadilan untuk semua kalangan masyarakat. Wabil khusus kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tak sampai gigit jari.

Hal tersebut dikatakan KetuaUmum The HUD Institute Zulfi Syarif Koto beberapa waktu lalu dalam diskusi fokus mengenai pengembangan kawasan berbasis transit atau Transit Oriented Development (TOD). Serial diskusi TOD ini memilih tema yang lebih membumi menyoal aspek zoning regulation sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dan urban design guideline (UDGL) pada kawasan TOD.

BACA JUGA :   Woodland Residence, Hunian TOD Siap Huni

“FGD Serie-2 dengan tema Pengembangan Kawasan Strategis Nasional & Daerah Berbasis TOD di Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur ini secara umum mengupas lima isu strategis,” tegas Zulfi.

Lebih lanjut dijelaskannya, pertama, tentang Pengembangan konsep urban/town planning policy (Wilayah Pengembangan Strategis/WPS) dengan pendekatan urban redevelopment. Kedua, tentang Peruntukan dan Pemanfaatan ruang (tata ruang, tata bangunan, dan tata lingkungan). Ketiga, Keterpaduan Pengembangan Kawasan dengan Infrastruktur Dasar : Public Transportation, Public Housing, Public Space/Public Activity, Public Utility & Public Awareness. Dan keempat adalah soal Pola dan Mekanisme Penerapan Insentif dan Disinsentif dalam pengembangan kawasan TOD. Dan terakhir adalah Kegiatan atau aktivitas pelayanan publik terkait dengan EKOSOB masyarakat setempat dan sekitar kawasan TOD.

BACA JUGA :   LMP Yakin Wismaya Residence Selesai Tepat Waktu

Sejumlah expert panel yang tampil sebagai pembicara utama antara lain: Hadi Sucahyono, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Harris Simanjuntak, Kementerian ATR/BPN, Doni J. Widiantono, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Pemprov DKI Jakarta, Maryoko Hadi, Dirjen Cipta Karya,  Kemen PUPR, Heru Wisnu Wibowo, Direktur Prasarana, Badan PengelolaanTransportasi Jabodetabek (BPTJ), Kemenhub, dan Petrus Natalivan Pakar Zoning Regulation dari Kelompok Keahlian Perencanaan dan Perancangan Kota Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Institute Teknologi Bandung (ITB).

Para pembicara yang hadir menjelaskan tentang pentingnya pengaturan zonasi (zoning regulation) sejak awal untuk menentukan keberhasilan pengembangan di Kawasan TOD di masa yang akan datang.

“Dalam konteks pengembangan kawasan TOD, maka zoning regulation secara khusus perlu dibahas mengenai arahan perijinan, tata aturan dan arahan insentif dan disinsentif. Dan juga terkait dengan Pengawasan dan PengendalianTeknik (Wasdaltek) dalam Kawasan TOD itu sendiri,” ujar Hadi Sucahyono, Kepala BPIW Kementerian PUPR, diawal pengantaracara.

BACA JUGA :   Cimanggis City Kejar Target Akhir Tahun

Zoning regulation dalam Kawasan TOD lanjutnya menjadi pedoman penyusunan rencana operasional, panduan teknis pemanfaatan lahan, dan Pengelolaan Kawasan oleh Lembaga yang ditunjuk atau yang dibentuk oleh Pemerintah.

“Selainitu, mengingat rigidnya kerangka birokrasi perencanaan rencana tata ruang wilayah dan dinamisnya pelaksanaan pembangunan di Kawasan TOD, maka menjadi penting juga didiskusikan mengenai fleksibilitas zoning regulation dalam Kawasan TOD yang dimaksud,” tambahnya.

Belajar dari praktek penyelenggaraan TOD dibeberapa negara, Dr. A Hermanto Dardak, Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) juga menyampaikan pesan bahwa praktek pengembangan TOD di Indonesia harus mampu menjadi salah satu solusi untuk menjamin pemanfaatan dan pengendalian ruang yang berkeadilan dan mampu mensejahterakan rakyat.

BACA JUGA :   ForzaLand Lakukan Groundbreaking One Velvet

Karena itu walaupun pembangunan TOD merupakan gagasan atau rencana yang diprakarsai oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Namun, dalam implementasinya, menurut Ahli Keterpaduan Transportasi dan Pengembangan Wilayah itu, Pengembangan TOD tetap membutuhkan kerjasama dari pemerintah, swasta dan masyarakat, dari segi pembiayaan maupun pengelolaannya. Bentuk kerjasama pemerintah dengan badan Usaha (KPBU) tentu dengan memperhatikan pembagian resiko antara para pihak.

Share artikel ini dengan teman

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*