Wednesday , 21 November 2018
Breaking News
Home / Breaking News / Wapres Selalu Monitor Progres Program Sejuta Rumah

Wapres Selalu Monitor Progres Program Sejuta Rumah

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono

WAWANCARA-Persoalan penyediaan lahan, harga tanah yang naik cepat, hingga perizinan, memunculkan keraguan dalam mencapai target penyediaan rumah rakyat. Suara pesimistis muncul dari berbagai kalangan. Lalu bagaimana pemerintah menjawab keraguan tersebut?

Data Badan Pusat Statistik mengatakan, (katanya) terjadi kekurangan 13,6 juta unit rumah rakyat. Itu data tahun 2010. Tahun lalu, lagi lagi katanya jumlah kekurangan rumah bertambah menjadi 15 juta unit. Entah benar atau tidak.

Sampai dengan tulisan ini dimuat, pemerintah tidak pernah punya data, dimana titik-titik kekurangan tersebut adanya. Apa yang perlu dibangun. Apakah rumah tapak, rumah susun atau rumah gubuk.

Yang  terjadi, hanya cerita atau “bualan”, dari pentas seminar ke seminar. Data itu, kemudian menjadi bahan bagi  “pengamen”,  dan dikutip para kuli berita.

Ironisnya, data yang tidak pernah jelas itu, justru kemudian melahirkan kebijakan “program sejuta rumah”. Salah satu program unggulan di bidang perumahan di era pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla.

Nah, tugas tersebut menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera). Sang nahkoda, Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengakui banyak mendapat kritik terhadap program tersebut.

“Justru bagus banyak yang mengawasi. Saya senang mendapat kritik dan harusnya memang begitu. Jangan sampai saya dibohongi anak buah,” ujarnya. Hal itu diungkapkannya ketika menerima wawancara khusus Property & Bank dan Tim HUD Mag di kantornya, Jl. Pattimura 20, Kebayoran Baru, Jakarta selatan.

Dengan santai, sarjana Teknik Geologi dari Universitas Gadjah Mada, Magister dan  Doktor  dari di Colorado State University, USA, itu, menjawab satu demi satu pertanyaan Property & Bank. Berikut Petikannya:

Bisa anda ceritakan bagaimana latar belakang sehingga akhirnya lahir program satu juta rumah ini?

Kabinet kerja tadinya kita hitung setahun itu butuh minimum 2 juta rumah. Itu hasil hitungan dari kekurangan yang 15 juta. Nah kita mulai hitung ulang. Satu tahun itu kemampuan kita berapa. Dikarenakan resources, kapasitas dan lain-lain rasanya tidak memungkinkan setahun dua juta. Kita petakan kembali satu-satu resourcesnya REI, Apersi mereka bisa dapat berapa. Sampai akhirnya awal tahun 2015 kita perkirakan dapat angka 1 juta unit.

Akhirnya diputuskan 1 juta rumah. Terdiri atas 603.516 unit untuk MBR, dan 396.484 unit untuk non-MBR. Dengan APBN dan kemampuan BUMN kita hitung. Selama ini BPJS diminta menyisakan sedikit dividen dari investasinya, kemudian diminta untuk memperbaiki regulasi bagaimana supaya bisa lebih besar lagi. Perumnas kemampuannya terbatas bagaimana caranya supaya misi awalnya tercapai. Itu kita bahas kembali.

Dari sisi APBN, kami lihat sekitar Rp 8,3 triliun, FLPP Rp 5,3 triliun. Kita hitung bisa dapat berapa rumah formal. Kita menghitung kontribusi dari BPJS Rp 1 triliun, Perumnas, kemudian perbankan seperti BTN mereka bisa berapa.

Sekarang sudah berapa hitungannya?

Dimonitor terus setiap minggu. Saya ditelepon Bapak Wakil Presiden progresnya. Beliau menanyakan mengenai implementasi. Kita mulai buat program. Mudah-mudahan bisa launching 30 april.

Rusunami berapa, rumah tapak berapa sekarang angkanya masih terus berubah. Tetapi mudah-mudahan makin nambah angkanya karena bupati yang sudah siap dibuatkan program untuk PNS, TNI, Polri, dan lain-lain.

Sekarang ini sudah siap 313.000 unit rumah siap di ground breaking. Izin-izin sudah harus selesai. Doakan di Semarang peluncurannya akhir April itu.

Ada berapa daerah yang siap?

Untuk yang siap ground breaking ada 18 daerah, setiap pulau ada. Di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan lain-lain.

Katanya dana untuk target 1 juta unit kurang apakah akan direvisi?

Mudah-mudah tidak. Kalau kurang, kami tidak akan merevisi. Kalau direvisi nanti ndak kerja dong. APBN-P sebesar Rp 8,2 triliun ini bisa digunakan untuk membangun 153 ribu unit, termasuk juga rumah bagi TNI/Polri, rusunawa maupun rumah tapak dan lainya. Sedangkan dana FLPP sebesar Rp 5,1 triliun dapat 58 ribu unit rumah serta dana dari Bapertarum sebesar Rp 2 triliun untuk membangun 100.000 unit rumah. Nanti ada BPJS, dan lainnya. Bank Dunia juga siap.

Apakah beda program ini dengan gerakan nasional pembangunan sejuta rumah semasa pemerintahan Presiden Megawati dulu?

Dulu pernah ada? Tetapi yang jelas menurut saya ini adalah program untuk mempercepat realisasi pembangunannya. Kami sisir demand dan suplainya. Sekarang ada bantuan uang muka sebesar Rp 4 juta per orang, Subsidi bunga melalui skema FLPP  masyarakat hanya membayar bunga KPR 5 persen dari sebelumnya 7,25 persen dan juga uang muka yang hanya 1 persen dari sebelumnya 5 persen. Jadi sangat meringankan.

Dari sisi suplai?

Nah itu yang penting lahannya. Dari sisi pemerintah sekarang Perumnas yang diprioritaskan. Lahan-lahan  pemerinah yang tidur diberikan ke Perumnas. Bangun rumah untuk MBR. Perumnas tidak boleh lagi bersaing dengan Lippo, Summarecon, dan pengembang swasta lainnya. Perumnas harus mengurus MBR. Tanah-tanah PU bisa diberikan ke Perumnas. Perumnas bisa membeli tanah untuk program misi ini. Demikian juga BPJS dinaikan untuk investasi keperluan perumahan.

Kementerian Agraria dan Tata ruang juga ditugaskan menyediakan ruang untuk pembangunan perumahan bagi MBR. Penyediaan lahan dan infrastruktur kebutuhan umum. Sekarang ini ada program sinergi dengan BUMN.

Program penyediaan rumah ini akan digabungkan dengan pengembangan kawasan, Jadi griya ini tidak dapat berdiri sendiri,misal pembenahan kawasan kumuh maka cipta karya untuk  menyediakan fasilitas.

Jangan sampai program  pengetasan kawasan kumuh dibikin ciptakarya sendiri. Sekarang ada dirjen kepala badan pengembangan infrastruktur wilayah sebagai  user penataan ruang, pengawasan kawasan kumuh, nelayan dan lain-lain.

Regulasi yang harus dirubah untuk mendukung program ini?

Iya setuju itu juga penting. Karena merubah regulasi butuh waktu. Tetapi harus segera dilakukan mana yang dirasa menghambat. Saya tidak hapal tetapi memang sudah ada yang harus direvisi. Seperti BPJS dari sisi regulasi yang harus direvisi selama ini berapa persen yang bisa dikonversi ke investasi. Hal-hal seperti itu mesti tuntas.

Pemerintah tidak pernah serius memikirkan kalangan yang bekerja disektor informal?

Selama ini pekerja informal seperti pedagang, tukang ojek dan lainnya sulit mengajukan KPR ke bank karena tak punya slip gaji bulanan. Bakal ada skema akses kredit seperti yang diterapkan dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu adanya penjaminan kredit oleh perusahaan re-asuransi. Bapak Wakil Presiden sudah meminta untuk itu bisa diberikan.

Dalam program satu juta unit rumah di dalamnya juga ada program rumah susun milik. Nah ada isu salah sasaran bagaimana mengatasi itu?

Pertama regulasi. Saya dulu diskusi dengan Ahok (Gubernur DKI Jakarta-red). KTP harus sesuai domisili dan bisa diumumkan kemasyarakat, kemudian meminta properti managemen nya dari Perumnas sehingga tidak bisa dipindahtangankan. Jadi sistemnya yang harus diperbaiki.

Terakhir, dulu di awal Anda memimpin Kemenpupera, berjanji untuk segera memangkas perizinan yang banyak dikeluhkan dalam pembangunan perumahan. Sekarang bagaimana kondisinya?

Iya, saya menjanjikan bahwa pemerintah memangkas waktu dan sejumlah proses perizinan yang dibutuhkan terkait dengan pembangunan perumahan khususnya perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Satu pintu prosesnya dan waktunya harus cepat. Sudah mulai berjalan dari dulu dikeluhkan 24 proses. Sekarang saya dapat laporan bisa cepat dan BPN juga ikut membantu.

Share artikel ini dengan teman

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*