Apersi Catat Masih Banyak Kendala Ganggu Kinerja Pengembang, Apa Saja?

0
Ketua Umum DPP Apersi Junaidi Abdillah (kanan) dan Sekretaris Jenderal DPP Apersi Daniel Djumali

PROPERTI – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengakui, masih banyak kendala dan hambatan yang dihadapi pengembang hingga saat ini.

Disamping sejumlah aturan dan teknologi yang diluncurkan pemerintah di bidang perumahan, masalah pungutan liar (pungli) yang terjadi di lapangan juga masih menjadi momok bagi pengembang. Oleh karena itu, dirinya mengharapkan agar seluruh stakeholder terkait bisa mendukung dan memberikan kemudahan kepada pengembang yang membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

[irp]

Hal tersebut disampaikan  Junaidi saat pelantikan pengurus DPP Apersi periode 2021-2025 di Hotel Mulia, Jakarta, Kamis (19/3). Junaidi Abdillah kembali memimpin DPP Apersi, setelah terpilih dalam Musyawarah Nasional (Munas) beberapa waktu lalu. Junaidi merupakan calon tunggal dalam Munas tersebut, dan kembali berpasangan dengan Daniel Djumali sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen).

“Kami mohon maaf, bukannya tidak mendukung aplikasi-aplikasi yang diluncurkan PPDPP (Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan). Tapi jangan langsung diimplementasikan, tolong dipastikan dan diselesaikan telebih dahulu efektifitasnya. Jangan sampai terjadi error dan ini sangat mengganggu kinerja pengembang,” ujar Junaidi.

[irp]

Aplikasi itu, kata dia, dengan begitu mudahnya menolak permohonan karena adanya kesalahan atau error serta gangguan teknis lainnya. Padahal proses yang dilakukan sudah sangat panjang, namun dengan sangat mudah aplikasi tersebut membatalkannya bahkan hingga menolaknya. Hal ini tentu memberatkan MBR yang sudah mengurus dokumen-dokumen dan mengeluarkan biaya, tapi ditolak karena kesalahan di aplikasinya.

“Saya kecewa dengan teman-teman pengembang lain, yang buru-buru menyatakan sangat mendukung, seperti merasa tidak menemukan kendala di lapangan. Kami Apersi juga mendukung program pemerintah, tapi dengan catatan harus dipastikan terlebih dahulu tidak akan mengalami gangguan ketika masyarakat menggunakannya. Jadi jangan asal mendukung, sampaikan saja apa adanya,” tegas Junaidi.

Transformasi dan Berantas Pungli
Pada kepengurusan DPP Apersi periode 2021-2025, Junaidi mengajak seluruh anggota yang jumlahnya mencapai 3.000 (aktif) di seluruh Indonesia, untuk meningkatkan kinerja dalam memenuhi kebutuhan rumah dan mendukung program sejuta rumah. Strateginya adalah bertransformasi menyesuaikan kondisi saat ini dengan memanfaatkan teknologi.

[irp]

“Masa pandemi ini menuntut segala aktifitas menggunakan teknologi dan sudah makin jarang yang manual. Sementara masih banyak pengembang, khususnya di daerah yang masih mengandalkan sistem manual dalam kegiatannya. Kami akan sering mengadakan pelatihan kepada anggota agar lebih dekat dengan teknologi. Pendaftaran anggota juga cukup melalui online sehingga tidak harus mengumpulkan berkas-berkas secara manual,” jelas Junaidi.

Pengurus DPP Apersi periode 2021-2025

Disamping itu, Apersi bersama-sama pihak Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) dan Kepolisian, untuk memberantas praktek pungli yang masih sering terjadi di sektor properti. Melalui Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli), Apersi akan terlibat penuh memberantas masalah ini.

[irp]

“Kami ini adalah pelaku pembangunan perumahan untuk MBR yang dibatasi oleh pemerintah dalam hal harga. Anggaran perusahaan juga sudah jelas berapa besarannya, sehingga jika ada pungutan-pungutan liar tentu akan sangat mengganggu keuangan dan ini dapat merusak tatanan serta kinerja pengembang dalam mewujudkan rumah terjangkau,” ungkap Junaidi.

Diceritakan Junaidi, praktek pungli yang masih terjadi untuk pengurusan perijinan dan pertanahan seperti proses sertifikat. Dia menegaskan, yang terjadi di lapangan, tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diberlakukan, mulai dari biaya pengurusan hingga waktu pengurusannya. Penambahan biaya yang harus dikeluarkan karena adanya pungli ini, bisa membengkak 10 kali lipat dari biaya normal.

“Dengan hadirnya tim Saber Pungli, diharapkan bisa menekan praktek pungli di lapangan. Kami akan banyak diskusi dengan tim tersebut dan melakukan pembinaan serta menjadikan penghubung bagaimana kita menyelesaikan masalah perijinan di lapangan. Sehingga biaya menjadi murah dan waktu lebih efisien dalam membangun rumah MBR,” tutur Junaidi.

[irp]

Junaidi juga berharap kepada pemerintah, agar model-model pembiayaan lebih diperbanyak. Salah satunya seperti Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) agar segera dijalankan. Jika program baru pembiayaan perumahan bisa jalan, maka dirinya optimis dapat mengatasi masalah penting di perumahan dan masyarakat dapat menikmati suku bunga yang lebih rendah.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Telah Terbit

MAJALAH
PROPERTY&BANK
EDISI 181

Klik Disini
Dapatkan Versi Digital Majalah Property&Bank Di Playstore Dan IOS.
close-link