Sunday , January 17 2021
Home / Indeks Berita / Atasi Backlog Rumah Murah, Waketum PI : Segera Bentuk BPPR

Atasi Backlog Rumah Murah, Waketum PI : Segera Bentuk BPPR

M.Rais Nadjamuddin, Waketum DPP PI Indonesia Timur.

RUMAH MURAH – Masih lemahnya perhatian pemerintah terhadap penyediaan rumah rakyat, membuat angka backlog kebutuhan rumah kian membembengkak. Padahal, dengan kondisi backlog 11,3 juta rumah saat ini, perlu menjadi perhatian khusus pemerintah.

Bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan rumah rakyat, juga sekaligus menjadi salah satu lokomotif penggerak ekonomi sektor properti. Para pengembang dan industri penunjang terkait dapat tumbuh berkembang.

BACA JUGA :   Bunga Kompetitif, Kredit Bank BCA Tumbuh Pesat

“Sesuai amanat  undang-undang, bahwa perumahan merupakan kebutuhan dasar setiap warga negara dan Negara wajib menyediakan papan bagi rakyatnya. Sama pentingnya akan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan,” tutur M.Rais Nadjamuddin, Waketum DPP PI Indonesia Timur.

Menurut Rais pemerintah setiap tahun menganggarkan dana Rp10 Triliun subsidi disektor Perumahan Rakyat, namun dalam prakteknya masih belum fokus karena selama ini persoalan rumah rakyat digabung dengan kementerian Pekerjaan Umum.

BACA JUGA :   Adhi Persada Properti Topping Off The Padmayana, Tahun 2020 Siap Dihuni

Untuk mengatasi ini, M.Rais Nadjamuddin mengusulkan kepada pemerintah untuk segera membentuk BPPR (Badan Penyediaan Perumahan Rakyat), baik berdiri sendiri maupun  dalam BUMN. “Badan ini bisa bekerja seperti Bulog, yang diawalnya dapat menghimpun modal Rp50 T-Rp100 T.  Bentuknya sebagian  penyertaan modal dari seluruh BUMN (konstruksi),  BP Tapera, dan BPJS TK. Jika ini bisa diwujudkan, maka masalah perumahan rakyat dapat teratasi,” usul Rais.

Kedepan BPPR akan terus berkembang secara berkesinambungan memenuhi kebutuhan rakyat akan papan, menuju tujuan negara yakni kesejahteraan rakyat. “BPPR diyakini mampu mengatasi masalah kebutuhan rumah murah bagi MBR khususnya, kecuali jika urusan Rumah Rakyat di bidangi oleh Kementerian sendiri,” sambung Rais. Ide ini pernah di usulkan Rais pada rapat korordinasi di BP Tapera, saat membahas  mengatasi persoalan habisnya kuota dan bagaimana mensinergikan  kementerian dan semua stakeholder perumahan di negeri ini.

Check Also

Pasarkan Kekayaan Intelektual Lokal, Kemenparekraf Bawa 20 Kreator ke HKILS

INSPIRASI – Besarnya pasar licensing terhadap kekayaan intelektual membuat semua pihak berlomba-lomba untuk memasarkan karyanya. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Telah Terbit

MAJALAH
PROPERTY&BANK
EDISI 175

Klik Disini
Dapatkan Versi Digital Majalah Property&Bank Di Playstore Dan IOS.
close-link