Atasi Backlog Rumah Murah, Waketum PI : Segera Bentuk BPPR

RUMAH MURAH – Masih lemahnya perhatian pemerintah terhadap penyediaan rumah rakyat, membuat angka backlog kebutuhan rumah kian membembengkak. Padahal, dengan kondisi backlog 11,3 juta rumah saat ini, perlu menjadi perhatian khusus pemerintah.

Bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan rumah rakyat, juga sekaligus menjadi salah satu lokomotif penggerak ekonomi sektor properti. Para pengembang dan industri penunjang terkait dapat tumbuh berkembang.

“Sesuai amanat  undang-undang, bahwa perumahan merupakan kebutuhan dasar setiap warga negara dan Negara wajib menyediakan papan bagi rakyatnya. Sama pentingnya akan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan,” tutur M.Rais Nadjamuddin, Waketum DPP PI Indonesia Timur.

Menurut Rais pemerintah setiap tahun menganggarkan dana Rp10 Triliun subsidi disektor Perumahan Rakyat, namun dalam prakteknya masih belum fokus karena selama ini persoalan rumah rakyat digabung dengan kementerian Pekerjaan Umum.

Untuk mengatasi ini, M.Rais Nadjamuddin mengusulkan kepada pemerintah untuk segera membentuk BPPR (Badan Penyediaan Perumahan Rakyat), baik berdiri sendiri maupun  dalam BUMN. “Badan ini bisa bekerja seperti Bulog, yang diawalnya dapat menghimpun modal Rp50 T-Rp100 T.  Bentuknya sebagian  penyertaan modal dari seluruh BUMN (konstruksi),  BP Tapera, dan BPJS TK. Jika ini bisa diwujudkan, maka masalah perumahan rakyat dapat teratasi,” usul Rais.

Kedepan BPPR akan terus berkembang secara berkesinambungan memenuhi kebutuhan rakyat akan papan, menuju tujuan negara yakni kesejahteraan rakyat. “BPPR diyakini mampu mengatasi masalah kebutuhan rumah murah bagi MBR khususnya, kecuali jika urusan Rumah Rakyat di bidangi oleh Kementerian sendiri,” sambung Rais. Ide ini pernah di usulkan Rais pada rapat korordinasi di BP Tapera, saat membahas  mengatasi persoalan habisnya kuota dan bagaimana mensinergikan  kementerian dan semua stakeholder perumahan di negeri ini.