Thursday , November 26 2020
Home / Indeks Berita / Banyak Masalah, Pengamat : Jokowi Harus Pisahkan Kementerian PU dan PR

Banyak Masalah, Pengamat : Jokowi Harus Pisahkan Kementerian PU dan PR

Panangian Simanungkalit
Pengamat properti senior Panangian Simanungkalit

UMUM – Pemilik Panangian School of Property yang juga pengamat properti senior Panangian Simanungkalit mengatakan, pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo tidak mempunyai konsep yang jelas dalam pembangunan perumahan khususnya program sejuta rumah. Menurutnya, Jokowi dalam empat tahun ini menjalankan program perumahan hanya tambal sulam.

Hal ini disampaikan Panangian, menyikapi banyaknya permasalahan dalam industri properti terutama program perumahan bagi rakyat. Kesalahan paling fatal yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi, kata Panangian adalah digabungkannya Kementerian Pekerjaan Umum dengan Perumaham Rakyat (PUPR).

BACA JUGA :   Penyaluran FLPP Tembus 100 Ribu Unit, Bank BTN Masih Juara Diikuti BNI

“Presiden Jokowi harus belajar dengan pak Harto di zaman orde baru yang menunjuk seorang Menteri Muda Perumahan Rakyat. Karena pak Harto pada saat itu melihat bahwa masalah perumahan harus ditangani serius dan fokus. Inilah kemudian cikal bakal adanya Kementerian Perumahan Rakyat. Sementara oleh Presiden Jokowi malah digabungkan dengan Pekerjaan Umum, ini udah lari,” ujar Panangain beberapa waktu lalu dengan logat Batak nya yang khas.

Dirinya mencontohkan adanya Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang saat ini mulai dijalankan oleh pemerintah. Menurut Panangian yang pernah menjadi Staf Ahli di Kementerian Perumahan Rakyat era Menteri Yusuf Asy’ari, program Tapera akan sulit berkembang jika tidak ditangani oleh kementerian perumahan sendiri.

BACA JUGA :   1.070 Unit Rusus Sudah Dibangun di Sulbar Pada 2015-2018

“Jadi semua masalah perumahan saat ini akan terpecahkan kalau kabinet yang akan dibentuk harus fokus, seperti Kementerian Perumahan Rakyat. Dengan begitu akan fokus mencari solusi untuk pemecahan masalah. Kalau sekarang, lihat saja bagaimana carut marutnya industri properti dalam empat tahun terakhir,” tegas Panangian.

Ia mengakui, semua aturan yang dibuat sekarang mungkin memang bertujuan bagus bagi developer maupun masyarakat. Namun karena memang bukan spesialis perumahan yang membuatnya, maka sering timbul masalah. Bisa jadi, kata dia, karena dapat masukan dari mana lalu ditangkap, sementara secara esensialnya tidak mengerti dengan masalah yang dihadapi.

BACA JUGA :   Nelayan di Pesisir Selatan Sumbar Peroleh Bantuan Rumah Layak Huni

“Kalau pada kabinet yang baru dibentuk ini, Presiden Jokowi tetap tidak ada kementerian khusus perumahan rakyat, maka diprediksi tidak akan banyak terjadi perubahan kecuali hanya pencitraan dan pembohongan publik. Seperti pencapaian pembangunan program sejuta rumah yang saat ini diklaim sudah tercapai,” ucap Panangian.

Jalan satu-satunya, imbuh Panangian, adalah dengan dipisahkannya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Atau, menurut dia, bisa juga dibentuk Kementerian Permukiman dan Perkotaan yang mungkin akan lebih sinkron.

Check Also

Jelang Akhir Tahun, Paramount Land Raih Tiga Penghargaan Dari Event Berbeda

PROPERTI – Paramount Land berhasil meraih tiga penghargaan menjelang akhir tahun 2020 ini yaitu, Indonesia …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Telah Terbit

MAJALAH
PROPERTY&BANK
EDISI 174

Klik Disini
Dapatkan Versi Digital Majalah Property&Bank Di Playstore Dan IOS.
close-link