Propertynbank.com – Dalam upaya memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) terus mempercepat penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) serta mendorong peningkatan pembiayaan bagi pekerja non-fix income yang selama ini belum banyak tersentuh program subsidi.
Langkah tersebut disampaikan dalam kegiatan sharing session dan monitoring evaluasi (monev) Dana Bendahara Umum Negara (BUN) Triwulan III Tahun 2025 yang diselenggarakan di Banyuwangi, Jawa Timur. Acara ini merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 204 Tahun 2021, dan sebelumnya diawali dengan kunjungan lapangan ke empat proyek perumahan subsidi, yaitu Perumahan Sonas Klatak Raya, Adi Mas Sobo, Diamond 2 Baru, dan Graha Pesona.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana Tapera, Doddy Bursman, Kepala Kanwil DJPb Jawa Timur, Saiful Islam, serta perwakilan Kementerian Keuangan dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF). Hadir pula mitra strategis seperti Bank BTN, Bank BTN Syariah, Bank Jatim Syariah, Bank BRI, dan Bank BNI, bersama sejumlah pengembang perumahan di wilayah Jawa Timur.
Dalam paparannya, Doddy Bursman menjelaskan bahwa sejak 2010 pemerintah telah menyalurkan lebih dari Rp141 triliun dana FLPP yang membantu pembiayaan sekitar 1,81 juta unit rumah bagi MBR di seluruh Indonesia. Hingga 31 Oktober 2025, nilai penyaluran FLPP meningkat menjadi Rp177,6 triliun, dengan 115.056 unit di antaranya berada di Provinsi Jawa Timur.
Baca Juga : Synthesis Development Rilis Anandaya Home Resort, Hunian Mulai Rp 300 Jutaan di Serpong Selatan
“Tahun ini target FLPP naik signifikan menjadi 350 ribu unit, meningkat hampir 60 persen dibanding tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa FLPP tetap menjadi program strategis lintas pemerintahan,” ujar Doddy.
Meski demikian, hingga awal November 2025, realisasi penyaluran baru mencapai 219.232 unit. Karena itu, BP Tapera mendorong percepatan dari sisi pembangunan rumah serta proses persetujuan KPR agar target tahunan dapat terpenuhi.
BP Tapera Dorong Pembiayaan untuk Pekerja Non-Fix Income
Doddy juga menyoroti rendahnya porsi penerima FLPP dari kalangan pekerja non-fix income atau pekerja dengan penghasilan tidak tetap, yang baru mencapai 13,03 persen dari total penerima. Padahal, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), kelompok ini mencakup lebih dari 20 persen angkatan kerja di Jawa Timur.
“Masih ada potensi besar dari kelompok pekerja non-fix income yang belum terlayani. Kami mendorong para pengembang dan bank penyalur untuk mulai fokus pada segmen ini, agar manfaat program perumahan dapat dirasakan lebih merata,” tegasnya.
Baca Juga : Tanamkan Mindset Sebagai Penyedia Solusi, Strategi Rita Megawati Kelola 9 Kantor Agen Properti
BP Tapera mencatat, tantangan utama bagi pekerja non-fix income adalah keterbatasan dalam memenuhi persyaratan administrasi dan bukti penghasilan tetap. Oleh karena itu, lembaga ini tengah menyiapkan berbagai skema pembiayaan yang lebih adaptif untuk menjangkau kelompok tersebut, termasuk melalui kerja sama dengan lembaga keuangan dan digital platform.
Selain isu penyaluran, hasil monev menunjukkan masih adanya ketidaktepatan sasaran penerima FLPP dan tingkat keterhunian yang baru mencapai 93 persen. Doddy meminta pengembang memperhatikan kualitas bangunan serta infrastruktur lingkungan agar masyarakat memperoleh hunian yang layak huni dan berkelanjutan.
Sementara itu, Saiful Islam, Kepala Kanwil DJPb Jawa Timur, menambahkan bahwa sejumlah kendala teknis masih dihadapi di lapangan. Di antaranya proses perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang belum seragam antar daerah, serta perbedaan tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
“Selain faktor administrasi, kami melihat perlunya integrasi sistem digital antara aplikasi SiKasep, SiKumbang, dan SiAki agar proses verifikasi calon debitur lebih efisien dan transparan,” jelas Saiful. Ia menegaskan bahwa tantangan-tantangan tersebut harus segera diatasi melalui koordinasi lintas lembaga dan langkah inovatif bersama.
Baca Juga : Para Senior REI Kompak Dukung Target Pertumbuhan Ekonomi 8%
Di akhir sesi, Rondi Pramuda, Kepala Divisi Pengelolaan Investasi Pemerintah BP Tapera yang bertindak sebagai moderator, menyimpulkan bahwa kegiatan monev dan sharing session ini merupakan momentum penting untuk memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan sektor perumahan.
“Bank penyalur, pengembang, dan pemerintah daerah perlu duduk bersama secara rutin. Tujuannya bukan hanya mengevaluasi, tetapi juga mencari solusi konkret agar program FLPP dan pembiayaan untuk pekerja non-fix income berjalan lebih efektif,” ujarnya.
Dengan komitmen kuat dari BP Tapera dan dukungan seluruh ekosistem perumahan, kata dia, diharapkan akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, terutama kalangan non-fix income, akan semakin terbuka luas, sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan dan pertumbuhan sektor perumahan nasional.
