Propertynbank.com – Suhadi baru saja tiba di tempatnya bekerja, di sekitaran pusat kota Serang, ibukota propinsi Banten. Seperti biasanya, pria berusia 30 tahun ini sudah sibuk mengerjakan rutinitasnya menangani penjualan sejak pukul 09.00 pagi. Tak banyak yang berubah dari rutinitasnya. Namun, satu hal besar telah berganti dalam hidupnya, kini ia dan keluarganya punya rumah sendiri.
Rumah sederhana itu berdiri di Perumahan Pondok Banten Indah, Serang, Banten. Bukan rumah mewah memang, Suhadi merasa sudah cukup baginya bersama istri membesarkan dan mendidik satu anak mereka. Suhadi sangat bangga dengan rumah pertamanya itu, setelah bertahun-tahun hidup mengontrak.
“Saya nggak pernah kebayang bisa punya rumah sendiri,” kata Suhadi kepada propertynbank.com, saat acara Akad Massal 50.030 KPR Sejahtera dan Serah Terima Kunci Rumah Tahun 2025 di Perumahan Pondok Banten Indah, Serang, Banten, Desember 2025 lalu. Suhadi merupakan salah satu peserta akad kredit massal di perumahan yang dikembangkan oleh PT Kawah Anugerah Properti itu.
Pria asal Kebumen, Jawa Tengah itu adalah pekerja swasta di sektor ritel. Penghasilannya pas-pasan, hanya cukup untuk hidup, sekolah anak, dan menutupi kebutuhan harian. Oleh karena itu, untuk memiliki rumah sendiri, dulu rasanya hanya mimpi. Ia bahkan sempat berpikir, mungkin baru bisa punya rumah di usia 40 tahun.
Sampai akhirnya ia mengenal skema KPR FLPP lewat Bank Tabungan Negara (BTN) lewat sejumlah tayangan berita dan informasi di media sosial. Dengan tenor 20 tahun, cicilan yang ringan, dan proses yang relatif cepat, Suhadi perlahan membuat mimpinya menjadi nyata. “Ambilnya di BTN. Pelayanannya bagus, prosesnya juga cepat,” ujarnya. Tak ada kerumitan yang berlebihan. Ia datang, bertanya, lalu mengajukan dan akad. Dan hari yang dia tunggu, kunci rumah diserahkan kepadanya.
Rumah yang dimiliki Suhadi melalui KPR FLPP memang rumah subsidi. Sehingga, ukurannya pun standar dan desainnya juga sederhana. Jika ada rezeki, Suhadi berniat untuk menambah kamar dan memperluas ruang. ”Tapi untuk sekarang, rumah ini sudah lebih dari cukup,” ucapnya lirih.
BTN dan Ekosistem Perumahan Rakyat
Kisah Suhadi adalah satu dari jutaan cerita yang tumbuh bersama BTN. Memasuki usia ke-76 tahun pada 9 Februari 2026, BTN telah berhasil menyalurkan pembiayaan untuk sekitar 5,8 juta unit rumah di seluruh Indonesia. Mayoritasnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan sektor informal.
Untuk sepanjang tahun 2025 saja, BTN mencatatkan total aset konsolidasian Rp527,8 triliun dan laba bersih Rp3,5 triliun. Namun lebih dari angka-angka itu, peran BTN terasa nyata di rumah-rumah kecil seperti milik Suhadi. Bank ini menjadi penyalur terbesar KPR FLPP, dengan kontribusi sekitar 70% dari total nasional. Artinya, dari setiap sepuluh rumah subsidi yang dibiayai negara, tujuh di antaranya difasilitasi BTN.
Keberhasilan program ini tentu saja didukung oleh sebuah ekosistem besar yang terdiri dari BP Tapera, pengembang, asosiasi, dan pemerintah pusat serta daerah. Ekosistem ini menghasilkan kerja kolaboratif yang membuat rumah tidak lagi jadi barang mewah bagi rakyat kecil.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang hadir langsung pada Akad Massal KPR Sejahtera di Pondok Banten Indah, menegaskan bahwa backlog perumahan nasional masih besar. Sekitar 29 juta keluarga masih membutuhkan rumah layak. Tantangan itu tidak kecil, tapi juga tidak mustahil jika semua pihak bergerak bersama.
Presiden menyampaikan apresiasi kepada BTN atas kontribusinya dalam mendukung program perumahan rakyat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). “BTN bukan sekadar bank, melainkan alat negara yang ikut memastikan hak dasar rakyat atas hunian bisa terpenuhi,” ungkapnya.
Peran Aktif BTN
Bermula dari Postpaarbank, kini BTN sudah menjadi bank dengan DNA perumahan rakyat, yang memahami risiko MBR, memahami ritme hidup debitur kecil, dan konsisten berada di segmen yang sering dihindari bank lain.
Di usia ke 76 tahun dan sudah tidak muda bagi sebuah institusi keuangan, BTN justru menegaskan kematangan perannya sebagai penjaga denyut pembiayaan perumahan nasional. Di tengah dinamika ekonomi global dan domestik yang penuh tantangan, BTN tidak sekadar bertahan namun tetap tumbuh, konsisten, dan relevan.
Refleksi dari perjalanan panjang BTN yang selama lebih dari tujuh dekade telah menyalurkan pembiayaan untuk 5,8 juta unit rumah, dengan pangsa pasar KPR nasional mencapai 39%. Berdasarkan data BP Tapera, total nasional hingga 19 Desember 2025 mencapai 263.017 unit senilai Rp32,67 triliun, rekor tertinggi sepanjang sejarah program.
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyebut pertumbuhan tersebut sebagai buah dari transformasi berkelanjutan. Perbaikan proses kredit, efisiensi operasional, hingga pengelolaan pendanaan yang lebih optimal menjadi fondasi penguatan kinerja. KPR Subsidi masih menjadi portofolio utama BTN dan akan terus dikembangkan secara agresif.
“BTN akan memperluas strategi penyaluran dengan menggandeng berbagai institusi, perusahaan, dan organisasi untuk menciptakan permintaan (create demand) dari calon debitur potensial. Mulai 2026, kami akan fokus menjalin kerja sama dengan institusi di berbagai sektor, seperti KPR subsidi bagi guru-guru Muhammadiyah,” jelas Nixon.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menilai lonjakan penyaluran FLPP sebagai bukti meningkatnya minat MBR terhadap hunian layak dan terjangkau, sekaligus konfirmasi efektivitas BTN sebagai lokomotif pembiayaan perumahan.
Dari sisi pendanaan, Dana Pihak Ketiga BTN tumbuh 14,6% menjadi Rp437,4 triliun, didorong akselerasi digital melalui superapp Bale by BTN. Penggunanya mencapai 3,7 juta, dengan 2,2 miliar transaksi senilai Rp103,6 triliun. Kualitas aset pun membaik, tercermin dari NPL gross 3,1%, NPL coverage 123,9%, dan CAR 20,9%.
Tonggak penting lainnya adalah pendirian Bank Syariah Nasional (BSN) sebagai anak usaha. Dengan aset Rp73 triliun, pembiayaan Rp55 triliun, dan DPK Rp59 triliun, BSN kini menjadi bank syariah terbesar kedua di Indonesia, sebagai penopang baru visi Beyond Mortgage BTN.
Mandat Konstitusi
Ketua Umum The HUD Institute, Zulfi Syarif Koto, menegaskan BTN sebagai alat konstitusional untuk memenuhi hak bermukim rakyat. Melemahkan fokus BTN, menurutnya, sama dengan menyerahkan hak hunian sepenuhnya pada logika pasar. “BTN bukan bank karbitan. BTN bukan sekadar BUMN pencetak dividen. Ia adalah instrumen kebijakan negara,” tegasnya.
Pandangan serupa disampaikan Muhammad Joni, Sekretaris Dewan Pakar The HUD Institute dalam tulisan kolomnya di propertynbank.com. BTN, katanya, adalah alat bernegara yang menjaga mandat Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, hak warga negara untuk bertempat tinggal dan hidup sejahtera.
Sementara untuk menumbuhkan jiwa wirausahawan di sektor perumahan, BTN menggelar BTN Housingpreneur, kompetisi yang bertujuan untuk menciptakan inovasi yang akan membantu perkembangan kewirausahaan terkait perumahan di Indonesia yang berfokus pada prinsip-prinsip keberlanjutan (sustainability).
Event BTN Housingpreneur 2025 mendapat respon sangat positif dengan hasil yang sangat menggembirakan. Program ini mencatat 1.170 submission dan melahirkan 57 inovator baru yang kreatif, visioner, dan solutif. Mayoritas peserta merupakan startup anak muda dengan ide-ide segar, terutama terkait pemanfaatan teknologi di sektor perumahan.
