Monday , October 26 2020
Home / Indeks Berita / Di Omnibus Law WNA Bebas Beli Hunian, Dorong Iklim Positif Industri Properti

Di Omnibus Law WNA Bebas Beli Hunian, Dorong Iklim Positif Industri Properti

kawasa perkantoran
Kawasan perkantoran di Jakarta

PROPERTI – Salah satu regulasi yang berubah karena UU Cipta Kerja yang disahkan pada Senin (05/10/2020) adalah hak warga negara asing untuk memiliki hunian. Kini, ketentuannya lebih longgar. Dalam Paragraf 3 Satuan Rumah Susun untuk Orang Asing Pasal 136 UU Cipta Kerja (versi terkini yang diunggah di situs DPR) disebukan bahwa hak milik atas satuan rumah susun (sarusun) dapat diberikan kepada, salah satunya, warga negara asing. Hak milik itu juga bisa dialihkan atau dijaminkan.

Sementara pasal 138 menyebut rumah susun itu dapat dibangun di atas tanah: a. hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah negara; atau b. hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan. Ketentuan ini berbeda dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia (PDF). Pasal 2 ayat (1) menyebutkan “orang asing dapat memiliki rumah untuk tempat tinggal atau hunian dengan hak pakai.”

BACA JUGA :   39 Finalis Puteri Indonesia Kunjungi Pendopo Di Living World

Diperjelas dalam pasal 4, tempat tinggal untuk orang asing yang dimaksud merupakan rumah tunggal di atas tanah: “1. hak pakai; atau 2. hak pakai di atas hak milik yang dikuasai berdasarkan perjanjian pemberian hak pakai di atas hak milik dengan akta pejabat pembuat akta tanah.”

Ringkasnya, “kalau dulu, orang asing hanya bisa beli apartemen kalau tanahnya hak pakai, dengan peraturan ini berarti orang asing boleh beli apartemen yang di atas tanah HGB juga, enggak lagi dibatasi,” kata Direktur Riset dan Konsultan Savills Indonesia Anton Sitorus, kepada propertynbank.com, Minggu (11/10/2020). Apartemen biasanya memang dibangun di atas HGB.

BACA JUGA :   Kunjungan Ke Sumbar, Presiden Resmikan Rusun Di Ponpes Prof Hamka

Dalam hukum ekonomi, penawaran yang terbatas di antara permintaan yang semakin banyak, membuat harga komoditas semakin naik. Ini mungkin juga terjadi, dalam konteks tempat tinggal. Karena, selain orang lokal, kini warga asing juga dapat berburu hunian dengan lebih mudah. Namun Anton mengatakan, masyarakat khususnya kelas menengah tidak perlu khawatir harga akan akan meroket.

RUU Cipta Kerja pasti akan diikuti oleh aturan pelaksana. Ia memperkirakan dalam aturan pelaksana itu akan diberikan batasan harga apartemen yang bisa dimiliki oleh WNA. Sebelum UU Cipta Kerja, ada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 13 tahun 2016, yang merupakan turunan dari PP 103/2015. Peraturan itu menyatakan apartemen di Jakarta yang bisa dimiliki warga negara asing hanya yang berharga minimal Rp 5miliar.

Dihubungi propertynbank.com, Ketua Komite Perizinan dan Investasi Real Estat Indonesia (REI) Adri Istambul Lingga Gayo Sinulingga menjelaskan, apa yang dilakukan oleh RUU Cipta Kerja “hanya perluasan segmentasi”, sehingga tak bakal membuat “harga naik.” Apartemen yang boleh dibeli orang asing adalah yang premium, di atas Rp2 miliar. Menurutnya, itu hanya setara 5 persen dari seluruh apartemen. Apartemen yang sesuai kriteria ini, tersebar di beberapa kawasan seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Bali, dan Batam.

BACA JUGA :   Targetkan Tumbuh Hingga Rp 34 Triliun

Intinya, “segmennya beda” dibanding apartemen untuk orang biasa, katanya. Menurutnya regulasi ini justru dapat membuat apartemen-apartemen seperti itu laku. “Kita nggak akan kekurangan pasokan, karena beda sektor. Untuk pengusaha, ya ini juga bagus sekali untuk menambah ceruk bisnis,” beber Adri. Ia melihat peluang itu pertama-tama bakal terealisasi di Batam. “Orang Singapura mungkin mau punya hunian nyaman di Batam. Kan enak ada kepastian hukum, buat investor maupun pembeli,” ucapnya lagi.

Alasan lain mengapa regulasi ini justru bagus adalah ia dapat “menghindari penyelundupan hukum.” “Itu (pelanggaran hukum) sering dilakukan orang asing yang ingin membeli aset di Indonesia dengan menggunakan kawin kontrak,” jelas pria yang juga menjabat Ketua Komite Khusus Pengusaha Berintegritas Kadin Indonesua (Kupas-Kadin) ini.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil menyebut, bila UU Cipta Kerja juga mengakomodasi bank tanah. “Bank tanah ini memungkinkan kita, negara, memberikan tanah untuk rumah rakyat di perkotaan dengan harga yang sangat murah bahkan gratis,” tegas Sofyan. (Artha Tidar)

Check Also

Peminat Rumah DP Rp 0 Tinggi, DPRD : Bangunan Rampung, Kok Penghuni Sepi

PROPERTI – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta menyebut peminat hunian dengan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Telah Terbit

MAJALAH
PROPERTY&BANK
EDISI 174

Klik Disini
Dapatkan Versi Digital Majalah Property&Bank Di Playstore Dan IOS.
close-link