Home / Breaking News / Dibawah 1000 Unit, DPRD DKI Minta Anies Kaji Ulang Program Rumah DP Rp 0

Dibawah 1000 Unit, DPRD DKI Minta Anies Kaji Ulang Program Rumah DP Rp 0

Program DP 0 diharapkan mampu mengatasi kebutuhan di DKI Jakarta (poto citizendaily.net)

PROPERTI – Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Abdul Aziz menilai, program rumah DP Rp 0 yang digagas Gubernur Anies Baswedan perlu direvisi. Pasalnya, alih-alih membangun 300.000 hunian DP Rp 0, unit yang saat ini tersedia kurang dari 1.000 saja masih sepi peminat.

“Jadi ke arah kebijakannya kali ya yang direvisi,” ujarnya, saat dihubungi, Selasa (24/11/2020). Aziz mengatakan, kebijakan rumah DP Rp 0 tersebut, sebenarnya didukung penuh oleh DPRD DKI Jakarta. Namun, ia menilai target 300.000 hunian dalam waktu 5 tahun kepemimpinan Anies sudah tidak realistis lagi. “DP 0 kita dorong, cuman ya kita lihat harus realistis anggarannya ya,” tukasnya.

BACA JUGA :   KHI Luncurkan Sayana Apartments Rp290-jutaan

Realita di lapangan saat ini program tersebut sepi peminat. Rumah susun yang ada masih belum banyak dihuni. Aziz mengatakan, pihaknya akan mengundang Sarana Jaya sebagai pengembang proyek tersebut untuk membahas program tersebut. Selain itu, akan didengar pula mereka yang sudah menghuni dan warga yang mengalami penolakan terhadap program tersebut.

“Karena mungkin kebijakan ini mungkin memberatkan masyarakat atau seperti apa, kami sedang mencari solusinya. Nanti, kita diskusikan dengan Sarana Jaya dan pak gubernur, apakah harus diubah (kebijakan),” kata dia.

BACA JUGA :   Tehnik Sipil UNDIP Kunjungi Sentra Timur

Realisasi kebijakan rumah DP Rp 0 juga sempat dikritik oleh Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Eneng Malianasari. Ia mempertanyakan realisasi pembangunan hunian rumah DP Rp 0 yang dijanjikan Anies, padahal sudah memasuki tahun keempat kepemimpinannya. Saat ini realisasi program rumah DP Rp 0 tersebut baru 0,26 persen atau 780 rumah saja. “Ini sudah masuk tahun keempat, targetnya 300.000 rumah, tapi 1.000 aja belum tercapai,” kata Eneng, pekan lalu.

Eneng juga mempertanyakan keseriusan Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan target janji Anies untuk menciptakan 300.000 rumah DP Rp 0 selama 5 tahun kepemimpinan. Saat awal menjabat, Anies menargetkan penyediaan 300.000 rumah selama 5 tahun, atau 60.000 rumah per tahun. Namun dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2021, tidak muncul anggaran untuk pembangunan rumah DP 0. “Rumah DP 0 (anggaran) pembangunan tak muncul di anggaran, tetapi justru pengadaan lahannya ada terus menerus. Yang kita sayangkan, lahannya terus dibeli tapi tidak dibangun,” kata dia.

Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Sarjoko sebelumnya mengklaim jika antusias warga Ibu Kota untuk memiliki hunian dengan DP Rp 0 cukup tinggi. Hal ini terlihat dari jumlah hunian yang terjual hingga 16 Oktober 2020. Untuk hunian rusunami DP Rp 0 di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, telah terjual 457 dari total 780 unit. Kemudian untuk hunian Samawa di Bandar Kemayoran di Jakarta Utara, telah terjual 24 dari total 30 unit. Sedangkan untuk hunian Samawa di Tower Bunaker Sentraland Cengkareng di Jakarta Barat sudah terjual 17 dari total 64 unit.

BACA JUGA :   Target Omega Hotel Management di Tahun 2020, Luncurkan 6 Hotel Baru

“Dari sisi animo, jumlah pendaftar program DP nol sangat besar,” kata Sarjoko dalam keterangan tertulis, Senin (19/10/2020). Sarjoko menyampaikan, pihaknya tetap melakukan proses verifikasi secara teliti guna memastikan rumah DP Rp 0 bisa dinikmati warga yang memang membutuhkan hunian murah. “Guna memastikan program ini tepat sasaran, perlu dilakukan seleksi administrasi dan kepemilikan aset serta kemampuan keuangan pemohon sehingga profil penerima manfaat sesuai dengan target sasaran,” tuturnya.

Sebelumnya, pengamat perkotaan Yayat Supriyatna menilai, selama ini Pemprov DKI Jakarta terlalu memamerkan rumah DP Rp 0 sebagai rumah murah. Padahal, sebetulnya program ini tak ada bedanya dengan penyediaan rumah MBR lainnya. Makanya setelah 3 tahun berjalan, program ini tak banyak menunjukkan kemajuan.

BACA JUGA :   Mulai Dibangun Juni 2019, 3.000 Unit Rumah ASN, TNI/Polri di Palembang

“Selama ini rumah DP Rp 0 disebut murah, padahal ini nggak cuma-Cuma. Ini kayak rumah biasa aja, kayak KPR dan yang lain. Untuk kalangan menengah. Bukan untuk masyarakat kecil,” kata Yayat, beberapa waktu yang lalu. Ia mengatakan, syarat pembelian rumah DP Rp 0 masih susah dijangkau kebanyakan masyarakat yang ber-KTP Jakarta. Dia menilai lebih baik diperluas cakupannya. “Sebetulnya kalau dilihat captive marketnya, dilihat dari syaratnya penghasilan Rp 4-8 juta dan wajib KTP DKI, rasanya agak susah. Karena persyaratannya akan susah dipenuhi buat orang Jakarta. Harusnya, ini dibuka koridornya lebih luas ke warga di luar DKI,” kata Yayat.

Dengan target pasar yang kurang tepat, menurut Yayat pengembang pun enggan berkontribusi banyak. Makanya, dari target 300 ribu yang dicanangkan, cuma 780 unit saja yang baru terbangun, belum lagi tanah juga tak murah harganya di Jakarta.

BACA JUGA :   Sasar Konsumen, BTN Buka KCP Green Pramuka

“Nggak ada yang berani pengembang ambil resiko, pasar juga tidak menjamin. Ini pun yang sudah bisa beli rumahnya, belum tentu terjamin cicilannya. Daripada bangun lagi, mending fokus saja dengan yang sudah ada, dipenuhi,” kata Yayat.”Belum lagi tanah juga mahal di Jakarta kan, terlalu beresiko,” pungkasnya. (Artha Tidar)

Check Also

Pengendali Banjir Di Jakarta Ini Juga Akan Jadi Taman Ekowisata Menarik

INFRASTRUKTUR – Salah satu upaya mengendalikan banjir di Jakarta yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Telah Terbit

MAJALAH
PROPERTY&BANK
EDISI 178

Klik Disini
Dapatkan Versi Digital Majalah Property&Bank Di Playstore Dan IOS.
close-link